Gelar Sarjana 40 Juta

Pernahkah teman-teman menghitung berapa besar “harga” yang harus dikeluarkan untuk mendapat gelar sarjana di UI ?. Jika memakai patokan BOP untuk jurusan ilmu-ilmu sosial dengan lama studi normal, yaitu 8 semester maka totalnya adalah 40 juta!. Biaya tersebut belum ditambah uang pangkal dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan selama proses perkuliahan kita.

40 juta bukan angka yang sedikit kawan. Dengan uang sebesar itu kita bisa membeli banyak kebutuhan hidup. 40 juta bisa jadi adalah total pendapatan orang tua kita selama setahun.

Melihat kenyataan diatas agaknya benar bila banyak orang berpendapat bahwa pendidikan itu mahal. Dulu sempat ada sebuah iklan produk rokok yang membuat jargon, “Mau Pintar kok Mahal?”. Mungkin memang seperti itulah kenyataan yang ada di negeri kita ini.

Lalu, apakah 40 juta itu adalah uang yang pantas dikeluarkan untuk memberi emblem-emblem S.Sos, S.E atau S… yang lain di belakang nama kita?.

Semuanya tentu tergantung pendapat pribadi masing-masing. Pertanyaan ini akan bersifat subjektif bila dibahas. Namun, saya pribadi berpendapat bahwa seharusnya biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk mencapai gelar sarjana tidak harus sebegitu mahalnya. 40 juta menurut saya adalah angka yang terlalu fantastis untuk sebuah pendidikan.

Dulu ketika saya masih duduk di bangku SD, SMP, dan SMA, uang SPP tidak pernah mencapai 500 ribu, paling mahal 200 ribu. Kemudian setelah memasuki UI, saya tercengang dengan kebijakan biaya pendidikan di kampus ini. Mengapa menjadi sangat mahal sekali?. Kebetulan tahun pertama saya masuk UI (2008) adalah tahun dimana rektor baru, Prof. Gumilar, diangkat menggantikan rektor yang lama.

Pergantian kepemimpinan ini ternyata berimbas pada hal lain, yaitu naiknya biaya pendidikan. Sungguh tak saya sangka rektor baru kita ini ternyata memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Belum pernah saya dengar biaya kuliah di UI mencapai 5 juta. Walau banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari naiknya biaya pendidikan ini, misalnya pembangunan dan perbaikan fasilitas kampus. Agaknya biaya pendidikan itu segera dikompensasikan ke dalam pembangunan yang masif di kampus kita.

Sebagai salah seorang mahasiswa yang membayar uang kuliah tanpa keringanan saya merasa bahwa kebijakan ini agak memberatkan. Sebenarnya alasan saya tidak mengajukan BOP adalah karena prosedurnya yang berbelit-belit. Hal ini pula yang menjadi dasar pemikiran ayah saya sehingga tidak jadi mengajukan BOP. Syarat-syarat yang harus disertakan begitu rumit, misalnya surat keterangan tidak mampu, pernyataan tidak mampu dari tetangga, dan lain-lain.

Sekarang mari kita pikirkan, apakah sebagai calon mahasiswa pantas bagi kita untuk meminta keterangan tidak mampu dari tetangga kita atau meminta surat keterangan tidak mampu dari ketua RT?. Atau apakah semua mahasiswa yang tidak bisa membayar biaya kuliah 5 juta/ semester adalah mahasiswa yang kategorinya sangat, sangat miskin sehingga harus meminta surat keterangan tidak mampu kepada 3 tetangga. Padahal banyak mahasiswa di luar sana yang kondisi rumahnya terlihat baik tetapi tidak sanggup membayar uang kuliah 5 juta karena harga itu memang terlampau mahal. Apakah mereka harus tetap meminta surat keterangan dari tetangga?, bukankah hal itu hanya menimbulkan rasa malu saja. Pada akhirnya banyak sekali pihak yang dirugikan karena rumitnya syarat-syarat pengajuan BOP ini.

Bila pihak universitas ingin menerapkan kebijakan yang adil seadil-adilnya maka mereka seharusnya memperhatikan hal-hal kecil yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan mereka.

Menurut pendapat saya selain prosedurnya yang tidak dipersulit kebijakan BOP seharusnya dibedakan untuk setiap program studi di UI. Mengapa?, sebab antar program studi yang satu dengan program studi yang lain memiliki perbedaan kualitas dalam proses belajar mengajarnya, dan antar program studi di satu fakultas dengan di fakultas lain tentu memiliki sarana dan prasarana yang berbeda.

Misalnya, mahasiswa yang mengambil program studi X dimana program studi itu memiliki dosen-dosen yang profesional, terkenal, atau sering muncul di media. Untuk program studi ini besarnya biaya pendidikan seharusnya agak ditinggikan karena mereka mendapat pelayanan yang lebih dibanding program studi Y misalnya yang pengajarnya adalah orang biasa saja.

Selain itu, bila program studi X berada dalam gedung suatu fakultas yang sarana dan prasarananya lebih dibanding yang lain maka besaran BOP nya juga harus ditingkatkan dibanding program studi yang lain.

Hal ini dilakukan bukan untuk mendiskriminasikan program studi tapi untuk mewujudkan kebijakan BOP yang lebih adil. Jadi subsidi silang yang merupakan strategi dalam kebijakan ini tidak salah sasaran. Misalnya, pembangunan gedung yang dilakukan di fakultas X dari dana yang didapat dari mahasiswa yang kuliah di fakultas lain. Hal ini menurut saya tidak adil karena mahasiswa yang membayar lebih mahal seharusnya mendapat fasilitas yang lebih dibanding yang lain. Hal ini demi mewujudkan kebijakan BOP yang seadil-adilnya.

Semoga opini ini bisa didengar dan dipertimbangkan oleh pihak rektorat yang berwenang disana. Semoga opini ini tidak hanya sekedar memenuhi lembar-lembar opini lain tentang BOP. Akhir kata semoga universitas kita tercinta ini bisa memiliki manajemen yang lebih baik lagi sehingga bisa benar-benar pantas menyandang gelar world class university.