…….berat sekali menjadi seorang anggota parlemen di negeri ini. setiap keputusan yang mereka tempuh selalu dicap nuansa politis, setali 3 uang, ada konspirasi, ada sesuatu (negatif pastinya..) mostly pengamat kita selalu menjudge PARLEMEN dari DULU HINGGA kini GA Da yang BECUS………..B. E. C. U. S…..etc…
siapa sih yang pantas menjadi wakil rakyat di negeri ini? toh, mereka dipilih langsung oleh RAKYAT sekali lagi RAKYAT LOOOOO….. sekarang kenapa WAKIL RAKYAT yang berhasil melenggang ke SENAYAN dinilai BOBROK…PEMALAS, SUKA TIDURAN di ruang sidang ( seperti SAYA di kelas). terus dengan seenaknya MENGHUJAT, MENGHINA, MENCACI, ect.
kapan kita bisa mengapresiasi WAKIL RAKYAT? KAPAN? kapan?
siapa yang pantas disalahkan?
KPU kah yang kecolongan memberikan verifikasi bagi mereka?
PARPOL kah yang mau menjadi TUNGGANGAN buat mereka?
RAKYAT kah yang tergoda dengan semua janji PAHIT mereka?
atau SAYA kah yang pantas disalahkan?…
usul buat STAKEHOLDER negeri ini membangun GEDUNG SEKOLAH atau AKADEMI KHUSUS buat mereka Yang ingin MEWAKILI rakyat ( ANggota DPR, red). seperti halnya IPDN, STAN, AKPOL, AKMIL, etc.
mungkin dengan dibangun KAMPUS buat CALON WAKIL RAKYAT ini bisa menjadi solusi buat mencegah tindakan PENYELEWENGANISME.
dan pertanyaan besar buat kita? WHAT IS RAKYAT? WHO IS tHE REAL RAKYAT?
diakah. merekakah, kitakah, sayakah, siapa??????????
berikan REDENIFISI HAK RAKYAT?
siapakah rakyat sesungguhnya? apakah kita sudah sepenuhnya menunaikan kewajiban sebagai rakyat?…. tuntut terus hak LUPAKAN KEWAJIBAN…inikah dinamakn KEDAULATAN RAKYAT….IRONISISASI….
Sekali lg saya tekankan,bahwa itu masalah sistemik..sama sistemiknya dengan persoalan global warming,dsb..dsb..mendirikan kampus bukan solusi.akpol?masih banyak polisi korupsi..ipdn?msh banyak praja2 berkasus..jd masalah sistemik,kudu diselesaikan dgn solusi sistemik jg..thanks.(fariz darari,fasilkom ui)
wah ini sih wacana yg mem-babi buta namanya.. saya setuju dgn bung fariz, pembuatan akademi khusus dpr bukan solusi. kalau yg diincar apresiasi terhadap kinerja positif dpr, sebenarnya mudah koq. paparkan saja secara jelas dan terbuka, di media massa maupun media milik dpr itu sendiri. semuanya juga tahu tidak ada yg absolut. anggota dpr ga mungkin semuanya bobrok.
alih2 meredefinisi kata RAKYAT, saya lebih mengusulkan untuk meredefinisi kata PEMERINTAH dalam setiap kritik yg dilontarkan oleh pihak manapun. kritik itu perlu, tapi harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
males bgt deh…. politik lagi
masalah memang sistemik tapi tak menutup kemungkinan tuk kita selesaikan bersama2.
Kadang kita harus melihat akar permasalahan dari itu semua layaknya kita harus melihat sebuah gunung es secara keseluruhan.bukan hanya dari permukaan saja.tapi jauh ke dalam pula.
Wakil rakyat hanyalah manusia seperti kita.Mereka juga kelelahan.Tapi apakah mereka bisa amanah atau tidak kembali ke akhlak mereka lagi. Wakil rakyat yang baik harus lah amanah.Mereka seharusnya bisa membagi waktu kapan saatnya tidur ataupun sidang.
yang salah itu partai politiknya………karena ada beberapa fungsi partai politik yang tidak dijalankan, misalnya…kaderisasi yang jelas dan terarah, pendidikan politik juga tidak dijalankannya…dengan benar….dan yang tidak kalah pentingnya terlalu rakusnya petinggi parpol dengan uang……….