Keadilan Ekologis

KEADILAN EKOLOGIS

Modernitas yang diproklamirkan oleh Rene Descartes berusaha mengangkat harkat dan martabat manusia setinggi-tingginya. Paradigma yang terbagun adalah manusia merupakan entitas otonom yang mampu menafisrikan apa yang dapat dipersepsi di dalam dan di luar dirinya. Akal budi atau yang biasa disebut sebagai rasionalitas menjadi suatu instrumen yang melekat pada diri manusia dalam landasan justifikasi atas apa yang dianggap bernilai benar dan salah. Terkait dengan hal tersebut, alam sebagai suatu entitas yang dianggap berada di luar diri manusia kemudian dilabelkan sebagai “yang lain”. Alam pada akhirnya direduksi sebagai pemenuhan keinginan manusia semata. Paradigma pencerahan tersebut kemudian dikenal sebagai paradigma antroposentris yang menilai bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Sehingga secara konseptual relasi antara manusia dengan alam kini bergeser menjadi sesuatu yang terpisah dan kemudian terabaikan

Berkaitan dengan hal tersebut, dominasi teknologi di segala bidang yang ditandai dengan hadirnya industrialisasi oleh korporasi semakin mengukuhkan paradigma antroposentrisme. Alam menjadi bahan baku produksi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan manusia modern. Namun demikian kegiatan mengekploitasi alam tersebut pada akhirnya melahirkan suatu krisis. Yakni suatu krisis lingkungan seperti pemanasan global, banjir, punahnya satwa langka, kebakaran hutan, limbah, pencemaran lingkungan, menipisnya sumber energi dsb yang sesungguhnya menyengsarakan kehidupan manusia itu sendiri. Hadirnya organisasi non pemerintah (non government organization) atau yang biasa disingkat NGO seperti WWF (World Wide Fund For Nature), Green Peace, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan banyak lainnya di setiap belahan negara merupakan reaksi atas eksploitasi alam yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian wacana mengenai pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh NGO semakin menegaskan bahwa upaya penuntasan akan kerusakan alam telah menjadi konsentrasi global sebagian umat manusia saat ini. Sementara itu, sebagian lainnya yang selalu mendengengungkan kemajuan dalam wajah korporasi kerapkali mengeyampingkan masalah lingkungan tersebut. Sehingga benturan (clash) antara korporasi dan NGO seringkali terjadi.

Dalam beberapa kasus yang bersifat partikular, benturan tidak hanya terjadi di antara korporasi dengan NGO. Melainkan benturan yang sesungguhnya terjadi ialah antara korporasi dengan masyarakat lokal yang menjaga harmoni dengan alam. Dalam konteks Indonesia, konflik antara korporasi dengan masyarakat lokal sangat erat hubungannya dengan permasalahan agraria. Agraria itu sendiri sebagaimana dalam kandungan hukum UU Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia itu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, konflik agraria yang sedang hangat-hangatnya terjadi saat ini adalah mengenai konflik yang terjadi di kecamatan Gurem, Kabupaten rembang, Jawa Tengah yakni konflik antara masyarakat Rembang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Warga Rembang Peduli Pegunungan Kendeng dengan PT Semen Gresik. Permasalahan ini bermula ketika PT Semen Gresik hendak mendirikan pabrik semen di kecamatan tersebut, namun masyarakat sekitar tidak setuju dengan proyek tersebut dan melakukan perlawanan karena mereka khawatir eksistensi pabrik semen tersebut akan merusak lingkungan dan juga merusak lahan pertanian serta sumber daya air mereka tempati. Di wilayah lain, yakni di teluk benoa provinvi Bali terjadi penolakan reklamasi oleh terutama nelayan benoa terhadap apa yang dilakukan PT. TWBI. Para nelayan melihat bahwa jika reklamasi dilakukan maka fungsi hutan mangrove yang biasa dimaknai sebagai sarana pendidikan lingkungan akan terancam hilang, konsekuensi lainnya adalah air laut akan semakin meningggi, wilayah mereka dapat tenggelam. Di tempat yang lain, 120 KM dari Jakarta, di kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy dengan segala kearifan lokalnya berusaha hingga saat ini menjaga tanah ulayat dan hutan yang di dalamnya itu terdapat sumber daya alam yang melimpah dari tangan-tangan korporasi. Sebabnya suku Baduy memahami bahwa dalam hidup ini harus terdapat keseimbangan antara manusia dan alam sehingga tidak akan terjadi penghancuran oleh alam dan rusaknya lingkungan yang menyengsarakan manusia.

Jika ditarik secara keseluruhan, seluruh umat manusia pun termasuk korporasi sebetulnya tidak menghendaki kehadiran krisis lingkungan seperti saat ini. Manusia kini di samping melakukan pembangunan namun tetap berusaha untuk menyelesaikan krisis tersebut. Hadirnya riset-riset ilmiah serta pengembangan teknologi ramah lingkungan yang diuji di berbagai universitas mencoba menyelesaikan krisis lingkungan, namun demikian krisis itu bukanlah merupakan problem yang hanya dapat diselesaikan oleh instrumen teknis disiplin tertentu saja, melainkan di dalam problem tersebut sesungguhnya bersemayam suatu pengandaian filosofis mengenai bagaimana cara manusia memandang alam ini. Sehingga dalam menghadapi krisis lingkungan, kerangka yang ditawarkan oleh filsafat adalah mengenai radikalitas yang berupa perubahan cara pandang dalam melihat relasi manusia dan alam.

Oleh karena itu, menyikapi permasalahan seperti ini, sekaligus sebagai upaya untuk mengangkat kembali wacana mengenai perjuangan secara langsung yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat lokal yang selama ini telah berjuang menyuarakan keadilan bagi lingkungan dengan menentang pembangunan yang berasal dari korporasi. Pembicaraan mengenai modernitas, lingkungan, kearifan lokal, dan bagaimana seharusnya manusia memandang alam menjadi relevan jika dikaitkan pada perjuangan masyarakat lokal tersebut.Dengan demikian Departemen Filsafat beserta Komafil UI berinisiatif mengadakan seminar yang bertemakan“Keadilan Ekologis” dalam rangka menyentak kesadaran bahwa sesungguhnya terdapat permasalahan yang serius mengenai lingkungan.

 

 

Kegiatan ini berupa testimoni kesaksian pengalaman tentang perjuangan lingkungan yang dihayati oleh perwakilan aliansi warga rembang peduli pegunungan kendeng dalam menghadapi cengkraman korporasi yang ingin mengubah lingkungan mereka. Di susul dengan kesaksian pengalaman dari perwakilan nelayan teluk benoa dalam menghadapi reklamasi, serta kemudian pemaparan dari perwakilan suku Baduy yang akan menceritakan bagaimana mereka memaknai hidup ini dengan erat kaitannya dalam menjaga keharmonisan dengan alam.

Kemudian juga dilanjutkan dengan seminar mengenai perjuangan yang telah dilakukan oleh WALHI dalam mengadvokasi kerusakan lingkungan dan mengenai refleksi filosofis yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Seminar ini nantinya akan dimoderatori oleh Koordinator Program Studi Filsafat Dr. L. G. Saraswati.

Adapun rangkaian acara ini akan diselenggarakan pada 8 Desember 2014, pukul 09.00 – 17.00 di Auditorium Gedung I FIB Universitas Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengangkat dan menyuarakan kembali wacana akan konflik yang saat ini terjadi hampir di seluruh sudut Indonesia antara masyarakat lokal dengan korporasi mengenai eksploitasi lingkungan, serta mentransmisikan gagasan mengenai perlunya paradigma alternatif dalam memandang relasi antara manusia dengan alam.