Kenaikan Gaji Pejabat, Relevankah?

Baru-baru ini tentunya kabar mengenai kenaikan gaji para pejabat mencuat dan membuat fenomena tersendiri dalam perbincangan dan perdebatan di masyarakat. Hal ini tentulah wajar mengingat bangsa kita ini terkenal akan sikap-sikap kepeduliannya, kritisnya, dan persaingan politiknya. Yah begitulah indahnya demokrasi. Jika melihat dari daftar yang telah dibuat dan ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara maka akan diperoleh sebuah angka gaji pokok yang menurut saya pribadi tidak relevan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan pada pejabat tinggi negara tersebut.

Akan tetapi yang saya maksudkan itu adalah GAJI POKOK bukan take home pay yang diterima pejabat tinggi negara yang rata2 bisa lebih dari 50 juta. Jika ditinjau secara menyeluruh melalui gaji pokok yang diterima menteri maka akan terlihat angka 18 juta, yang sesungguhnya itu sangat kecil bagi seorang menteri, gaji presiden dan wapres pun sama.

Yah kalau misalnya take home pay yang diterima oleh petinggi-petinggi negara tersebut besar hal itu disebabkan banyaknya tunjangan-tunjangan beserta bonus-bonus yang diterima para menteri. jika memang permasalahan kenaikan gaji terletak pada asas kepedulian sosial dan bentuk pelayanan kepada negara sehingga tidak pantaslah kenaikan gaji bagi menteri, maka saya akan menyatakan ketidak setujuan terhadap hal itu. Kenapa?

karena sesungguhnya sebuah kewajiban yang besar menuntut sebuah hak yang besar pula sebagai gantinya, dan itu adalah naluriah sebagai manusia. Itulah yang patut kita telaah lebih lanjut dalam memperdenatkan masalah kenaikan gaji ini. Akan tetapi jika menanyakan soal performance kinerja pejabat negara, maka perlu juga dijadikan acuan layak atau tidak menerima kenaikan gaji. Akan tetapi jika memang wacana ini dicetuskan dan disetujui maka hendaknya kita dapat menerima, karena apa?karena mungkin ini adalah hal yang pantas jika ditilik dari unsur-unsur lain termasuk perbandingan gaji yang diterima pejabat negara dengan para pejabat BUMN yang dapat saya pastikan dan secara nyata terjadi yaitu lebih besar gaji pejabat BUMN. Tentunya wacana kenaikan gaji inilah yang dibuat demi menjawab keirian pejabat pemerintah terhadap pejabat BUMN.

Jika berbicara soal profesionalitas atau kualitas kinerja maka saya tidak dapat membandingkan antara Pejabat BUMN dengan pejabat negara karena memang saya belum mengemban kedua tugas itu. Akan tetapi jika dilihat dari berbagai pencapaian yang dapat dilakukan oleh sebuah pejabat BUMN terhadap performance perusahaan mungkin secara kasat mata kita dapat melihat bahwa pejabat BUMN lebih profesional dan berkualitas dibandingkan pejabat lain, seperti menteri yang dicalonkan dari PARPOL.

Akan tetapi bukankan kita tidak boleh berburuk sangka dahulu terhadap suatu hal yang belum terjadi mungkin saja pilihan kita terhadap para pejabat tersebut memang benar.Maka jika saya berbendapat kenaikan gaji pejabat negara boleh2 saja akan tetapi sang pejabat pun harus mempertanggung jawabkan haknya terhadap kewajiban yang dia emban pada negara. Relevan/tidak relevan?Relevan untuk Indonesia dengan tingkat ekonomi saat ini. Tidak Relevan jika pada nantinya kinerja kurang baik.

Leave a Comment

error: This content is protected by the DMCA