Tinjauan Terhadap Formulasi RUU BHP Di DPR RI Pada Akhir Tahun 2007


0

Rumbagyo Nangalit; Ilmu Politik; 090302035y

Latar Belakang

UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 53 ayat (1) sampai (3) menyebutkan bahwa penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Badan hukum pendidikan ssebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Kemudian, badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sehingga, untuk keperluan melaksanakan amanat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu pemerintah bersama DPR RI berupaya untuk memformulasikan suatu produk perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan keberadaan badan hukum pendidikan di Indonesia.

Permasalahan

Pada akhir tahun 2007 ini, formulasi RUU BHP (Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan) hampir mencapai tahap pengujian kelayakan publik. Perdebatan publik pun tentu saja bermunculan terhadap langkah politik pemerintah dan DPRI, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan komisi X DPR RI untuk mengesahkan keberadaaan UU BHP itu.
Perdebatan itu tentu saja bermuara pada lingkup prediksi hasil keluaran regulasi tersebut, yaitu apakah produk perundang-undangan yang akan mengatur permasalahan di bidang pendidikan itu hanya menjadi legitimasi bagi proses komersialisasi pendidikan di Indonesia, atau apakah produk perundang-undangan itu bisa cukup berguna dalam menyokong kemajuan pengelolaan sistem pendidikan nasional sampai unit pengelolaannya yang terkecil. Oleh karena itu, guna dapat melihat permasalahan yang melingkupi formulasi RUU BHP pada akhir tahun 2007 yang berlangsung di DPR RI ini secara lebih obyektif, perlu adanya policy-brief yang tersistematis sehingga bisa diketahui rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk formulasi rancangan produk perundang-undangan itu.

Keterlibatan

Pihak yang terlibat pada proses formulasi kebijakan dan kepentingan mereka

1. Departemen Pendidikan Nasional

Menciptakan sistem pendidikan nasional yang lebih terregularisasi sehingga mampu menghasilkan produk pendidikan yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
2. Komisi X DPR RI

Menyusun produk perundang-undangan di lingkup bidang pendidikan yang bisa menyerap aspirasi masyarakat umum.
3. Pihak Pengelola Pendidikan

Mendapat regulasi yang konsisten untuk mendukung kemajuan pengelolaan aktivitas pendidikan yang dilakukan di lingkup unit pendidikan yang dikelolanya.

4. Elemen-elemen masyarakat sipil (Contoh: Kelompok Mahasiswa BEM UI)

Menolak pengesahan RUU BHP karena dinilai sebagai bagian dari upaya mengkomersialisasi pendidikan di Indonesia.

Opsi Kebijakan

Pada policy brief ini akan dikemukakan setidaknya dua opsi kebijakan yang bisa dilakukan perihal formulasi RUU BHP pada akhir tahun 2007 yang berlangsung di DPR RI. Opsi-opsi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
A. Formulasi RUU BHP menjadi UU BHP harus diteruskan dengan alasan; bahwa UU Sisdiknas mengemukakan perlunya produk perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan badan hukum pendidikan di Indonesia yang dapat bersifat nirlaba, mandiri dalam pendanaan, serta professional dalam pengelolaan unit pendidikan.
B. Formulasi RUU BHP menjadi UU BHP harus tidak diteruskan dengan alasan; bahwa produk perundang-undangan ini hanya merupakan upaya untuk melegitimasi proses komersialisasi pendidikan di Indonesia saja.

Penilaian Terhadap Opsi

Pada policy brief ini untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka akan digunakan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Perspektif teori ini mempunyai asumsi analisis teoretiknya yaitu bahwa setiap masyarakat mempunyai suatu perangkat kewajiban-kewajiban fungsional yang merupakan fungsi-fungsi minimal dimana ketertiban bersandar. Kewajiban-kewajiban itu meliputi daya penyesuaian diri dengan kemampuan untuk melihat dunia secara realistis; pemuasan sasaran atau kemampuan untuk memuaskan kebutuhan para anggota; fungsi-fungsi integratif yang bisa menengahi ketegangan-ketegangan yang berlawanan dari variabel-variabel pola; dan apa yang dinamakan oleh Parsons sebagai pemeliharaan pola yang laten atau kemampuan masyarakat untuk memperbaharui diri. Keempat fungsi itu terancam ketika keseimbangan sistem yang berjalan terganggu. Kewajiban pemerintah atau subsistem politik adalah menjamin bahwa sistem bisa berfungsi ataupun berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, dapat disusun penilaian terhadap opsi kebijakan diatas sebagai berikut:
A. Formulasi RUU BHP menjadi UU BHP harus diteruskan dengan alasan; bahwa UU Sisdiknas mengemukakan perlunya produk perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan badan hukum pendidikan di Indonesia yang dapat bersifat nirlaba, mandiri dalam pendanaan, serta professional dalam pengelolaan unit pendidikan.
Pada opsi kebijakan ini dapat disusun penilaian bahwa argumen yang menjadi dasar adanya opsi tersebut terlihat cukup mendukung fungsionalisme struktur sistem pendidikan nasional. Karena memang sistem pendidikan nasional sekarang ini memerlukan regularisasi bagi pelaksanaan unit-unit pendidikan yang ada di dalamnya, sehingga segenap elemen sistem sosial seperti pemerintah, masyarakat, maupun swasta dapat berpartisipasi pada jalannya sistem pendidikan nasional dan lebih bisa berdaya-guna dalam menjalankan ketertiban kerja sistem tersebut untuk memenuhi aspek-aspek fungsinya yang minimal (Seperti dalam menjalankan fungsi laten dari sistem pendidikan nasional yakni untuk melakukan pencerdasan anak bangsa).
B. Formulasi RUU BHP menjadi UU BHP harus tidak diteruskan dengan alasan; bahwa produk perundang-undangan ini hanya merupakan upaya untuk melegitimasi proses komersialisasi pendidikan di Indonesia saja
Pada opsi kebijakan ini dapat disusun penilaian bahwa argumen yang menjadi dasar adanya opsi tersebut terlihat tidak mendukung fungsionalisme struktur sistem pendidikan nasional. Karena sistem pendidikan nasional sekarang ini sebenarnya lebih terlihat memerlukan regularisasi bagi pelaksanaan unit-unit pendidikan yang ada di dalamnya untuk optimalisasi berjalannya fungsi-fungsi struktur sistemnya. Sehingga, argumen yang menjadi dasar penolakan terhadap keberlanjutan formulasi RUU BHP menjadi UU BHP ini terlihat lemah, karena tidak bisa memberikan model solusi formulasi kebijakan yang dapat berdaya-guna untuk menjalankan ketertiban kerja sistem pendidikan nasional dalam pemenuhan aspek-aspek fungsinya yang minimal.

Rekomendasi

Karena saya adalah peneliti dari pihak pengelola pendidikan yang turut memberikan masukan bagi formulasi produk perundang-undangan di lingkup bidang pendidikan, maka saya memilih untuk merekomendasikan opsi kebijakan A bagi pihak-pihak yang terkait dan berwenang terutamanya di sini adalah Depdiknas serta komisi X DPR RI, yaitu untuk bisa meneruskan formulasi RUU BHP. Rekomendasi kebijakan ini didasari dengan alasan bahwa keberadaan UU BHP nantinya bisa menjadi payung hukum yang layak untuk adanya pengelolaan unit pendidikan pada lingkup sistem pendidikan nasional yang bersifat nirlaba, mandiri dalam pendanaan, serta professional dalam aktivitas pengelolaan unit pendidikannya. Sementara itu, komersialisasi pendidikan yang menjadi dasar sejumlah elemen kelompok masyarakat sipil menolak formulasi RUU BHP untuk menjadi UU BHP tentunya harus dapat dilihat aspek urgensitasnya secara lebih proporsional, karena hal yang lebih mendesak adalah formulasi RUU BHP menjadi UU BHP untuk bisa menghindari adanya irregularisasi yang akut dalam pengelolaan unit-unit pendidikan di lingkup sistem pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

“Badan Hukum Pendidikan (BHP): Upaya Nyata Memajukan Pendidikan.” Koran Tempo, Rabu, 13 Desember 2007.
“Dari Bang Dika…” Newsletter BEMEDIA, Edisi Ke-2, tanggal 6 September 2007.
E. Apter, David. Pengantar Analisa Politik terj. Jakarta: LP3ES, 1985.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf
Bagyo

Seorang alumni UI yang memilih menjadi wiraswasta pada bidang kemitraan pengembangan usaha kecil dengan teknologi tepat guna.

4 Comments

Leave a Reply

  1. Gw boleh bantuin mengartikan tulisan ini, karena ada beberapa istilah yang tidak umum di sini yaitu seperti:
    – Regulasi = Peraturan
    – Regularisasi = Pengaturan
    – Irregularisasi = Ketidakteraturan

  2. tolak BHP>>>TOLAK PENJAJAHAN BARU>>>TOLAK NEOLIBERALISME PENDIDIKAN>>> JANGAN BIARIN bhp NI CUMA…pEMERINTAH AKAN LEPAS TANGAN AJE..HEE..HE..MANA BUKTI 20% pENDIDIKAN apbn 2008 MANA BUKTINYA?MANA KOMITMENNYA?;;;;KAN UDAH JELAS MININAL..20% apbn dan apbd UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

  3. Gw pikir yang namanya peraturan itu harus digenapkan dan kemudian dijalankan, ini ‘kan negara hukum (UU Sisdiknas itu mengisyaratkan pendirian BHP). Kita udah tahu UUD’ 45 itu banyak omomg-kosongnya, baiknya pasca 2009 ada rumusan amandemen baru biar kita tidak hidup dalam kemunafikan (pertentangan antara undang-undang dengan konstitusi).
    Disertasi adrianus meliala mengenai kejahatan negara: studi kasus Indonesia pasca reformasi (2006), beliau menyebutkan bahwa menyadari posisi negara yang rentan maka konsolidasi antar elemen masyarakat sipil harus dilakukan agar tidak mudah terombang-ambing mengingat negara tidak melakukan tugasnya dan agar tidak mudah dibohongi negara.
    Ayo kita ciptakan alternatif, perkuat lembaga pengambil keputusan di tingkat lokal seperti MWA di kampus ataupun komite sekolah di tingkat sekolah, sehingga pendidikan berkualitas dan terjangkau bisa dicetuskan dari forum-forum itu tidak dari pemerintah kita yang sudah pasti akan lepas tangan karena kelemahan internalnya.

  4. tolak BHP>>>TOLAK PENJAJAHAN BARU>>>TOLAK NEOLIBERALISME PENDIDIKAN>>> JANGAN BIARIN bhp NI CUMA…pEMERINTAH AKAN LEPAS TANGAN AJE..HEE..HE..MANA BUKTI 20% pENDIDIKAN apbn 2008 MANA BUKTINYA?MANA KOMITMENNYA?;;;;KAN UDAH JELAS MININAL..20% apbn dan apbd UUD 1945 pasal 31 ayat 4.