Meski BHP Batal, UI BHMN Masih Punya Masalah


0

Gedung Rektorat UI

Setelah UU BHP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi banyak universitas yang gamang dengan statusnya salah satunya Universitas Indonesia (UI). Dalam hal UI berinisitaif kembali ke status sebelumnya yaitu sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). UI menjadi BHMN berdasarkan PP no 152 Tahun 2000. Dalam PP itu dijelaskan bahwa sumber pendanaan universitas terdiri dari empat macam yaitu:

  1. Pemerintah
  2. Masyarakat
  3. Pihak Luar Negeri
  4. Usaha dan Tabungan Universitas

Dalam PP 152 tahun 2000 juga disebutkan kalau dana dari Masyarakat itu hanya sebagai dana pendamping sumber dana utama yaitu pemerintah. Tapi yang terjadi selama ini di UI yang terjadi adalah pihak universitas menjadikan dana yang bersumber dari masyarakat sebagai sumber utama pendaatan universitas dengan hanya menggenjot pendapatan dari dana yang bersumber dari Masyarakat yang notabene adalah mahasiswa.

Hal itu dilakukan dengan alasan neraca keuangannya defisit tanpa ada transparansi keuangan. Padahal transparansi keuangan adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Universitas seperti dalam tertuang dalam PP 152 tahunn 2000. Setelah penerapan BOPB dengan asusmsi dengan akan segera diberlakukannya UU BHP sebenarnya ada indikasi pendapatan Universitas naik tapi itu juga masih mengaku miskin dan tetap tidak ada transparansi keuangan.

Jika pihak universitas berani menjalankan kewajibannya untuk melakukan transparansi keuangan dan berhasil membuktikan tentang kemiskinan universitas tetap saja tidak bisa dibenarkan untuk menjadikan pemasukan dari mahasiswa sebagai sumber utama. Dengan kembali kepada status BHMN maka pemerintahlah yang harus bertanggung jawab menutupi defisit keuangan tersebut seperti tertuang dalam PP 152 tahun 2000.

Dan seharusnya pihak universitas tidak lupa bahwa ada dua sumber dana lain yang bisa dimanfaatkan dan dibenarkan secara hukum sebagaimana tertuang dalam PP 152 tahun 2000. Menjadikan pemasukan dari mahasiswa sebagai sumber pendapatan utama universitas hanya akan menunjukkan betapa tidak kreatifnya pihak universitas dalam menjalankan universitasnya.

Jadi masalah tidak selesai dengan pembatalan UU BHP. BOPB yang diterapkan sekarang oleh UI adalah sebuah kesalahan yang tidak punya dasar hukum yang kuat. UI harus mengembalikan hak masyarakat untuk mendapat pendidikan berkualitas yang terjangkau.

Ini sekedar trit pancingan agar kita semua tetap aware dengan yang namanya BHMN.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf
irsyadfatih

One Comment

Leave a Reply