Masih teringat jelas di masing-masing benak kita tentang peristiwa penggusuran yang menimpa saudara-saudara kita yang telah berdagang puluhan tahun di wilayah Barito, Pemprov DKI Jakarta menganggap mereka menempati wilayah yang seharusnya menjadi taman kota dan menganggap keberadaan mereka sebagai tindakan ilegal.

Sebuah tragedi yang ironis memang, ketika keberadaan sekelompok pedagang yang sudah puluhan tahun di suatu wilayah dan selalu membayar retribusi kepada pemerintah provinsi sebagai tanda ketaatan mereka terhadap hukum dianggap sebuah tindakan yang ilegal dan harus ditertibkan demi “keindahan” kota Jakarta. Dapat dibayangkan bila satu kios kita anggap dapat menyerap dua orang pekerja, berapa orang yang kini hanya bisa menggigit jari ketika tempat mereka mencari sesuap nasi tiba-tiba “digasak” oleh petugas. Pertanyaannya adalah apakah keadaan ini sejalan dengan janji pemerintah dalam pemberantasan pengangguran di Indonesia? Apakah wilayah perniagaan yang telah ada puluhan tahun ini benar-benar mengganggu keindahan kota? Atau mungkin ini hanya karena mereka dianggap tidak memberikan “pemasukan” yang cukup bila dibandingkan para pengusaha bermodal besar dengan bangunan toko yang lebih kokoh dan mewah di atas ratusan bahkan ribuan hektar daerah resapan air seperti di Kelapa Gading misalnya?

Baca Selengkapnya