Press Release BEM UI terkait Aksi Menuntut Percepatan Pengesahan RUU BPJS

Siaran Pers

BEM UI Menuntut Pengesahan RUU BPJS

Sistem jaminan sosial adalah hak yang harus diberikan kepada rakyat. Namun pemerintah (dalam hal ini Presiden dan Kementerian BUMN) terlihat kurang menunjukkan political will dalam membahas Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan amanat UU SJSN.

Karena itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama dengan BEM Fakultas se-UI mendesak agar RUU BPJS segera disahkan. BEM UI menuntut pemerintah dan DPR agar segera merampungkan dan mengesahkan RUU ini pada akhir masa sidang ini.

Aksi akan digelar pada Jumat, 15 Juli 2011. Dilaksanakan di depan Istana Negara dan Kantor Kementerian BUMN pada pukul 10.00 WIB, dilanjutkan ke gedung DPR pada pukul 13.00 WIB.

Depok, 14 Juli 2011
Kepala Divisi Humas BEM UI
Anneila Firza K

Contact Person:
Maman Abdurrakhman (Ketua BEM UI): 081911432650
Anneila Firza K (Kadiv Humas BEM UI): 081371063000
Rani (Koorbid Pusgerak BEM UI): 085711772420

Lampiran I: Poin-poin Tuntutan

1. SEGERA SAHKAN RUU BPJS YANG PRO-RAKYAT DI TAHUN 2011 !

2. Independensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang tidak berada dibawah kementrian = HARGA MATI!
Hal ini sesuai dengan amanat UU SJSN yang mengamanatkan bahwa pembentukan BPJS harus bersifat nirlaba yang semua dananya dikelola untuk sebesar-besarnya manfaat bagi peserta. Oleh karena itu, BPJS tidak bisa di bawah kementerian BUMN. Selain itu, BPJS ini juga tidak bisa di bawah kementerian lainnya karena program-program yang ada pada BPJS bersifat lintas sektor kementerian yang dapat membuat birokrasi menjadi tidak efektif dan efisien sehingga BPJS yang ideal adalah tidak di bawah kementerian, tetapi sebuah badan hukum publik yang independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.

3. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikembangkan oleh Negara harus mencakup seluruh rakyat Indonesia dan Negara wajib membayarkan iuran fakir miskin dan orang yang tidak mampu!
Sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan harus mencakup semua rakyat Indonesia tanpa diskriminasi dan negara wajib membayarkan iuran fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu agar mereka tetap mendapatkan jaminan sosial.

4. Harus ada transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan empat BUMN ( Jamsostek, ASKES, ASABRI, dan TASPEN) yang ketat dan tidak adanya kekosongan program jaminan sosial selama proses transformasi!
Dalam proses transformasi keempat BUMN, harus dilakukan pengawasan secara ketat terutama terhadap aset-aset yang ada secara transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, harus ada kepastian atau jaminan kepada peserta yang telah ada pada keempat BUMN tersebut untuk tetap mendapatkan hak-haknya dan juga tidak boleh terjadi kekosongan penyelenggaraan jaminan sosial selama masa transformasi tersebut.

5. Pemerintah menjamin tidak adanya PHK pegawai BUMN terkait!
Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja para pegawai keempat BUMN selama dalam proses transformasi menjadi BPJS dan pemerintah harus menjamin hal tersebut agar tidak terjadi.

6. Segera buat peraturan teknis terkait penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia pasca disahkannya RUU BPJS!
Peraturan-peraturan teknis atau penyokong yang berbentuk PP atau Perpres harus segera dibuat oleh pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan agar realisasi sistem jaminan sosial tidak kembali berjalan molor.

7. Sosialisasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada seluruh rakyat Indonesia !

Belum banyak orang yang mengerti tentang sistem jaminan sosial di negeri ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mengenai SJSN kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk hak dan kewajiban yang telah diatur.

Leave a Comment