(Share) Telat bayar BOP “Tidak ada Toleransi?”

Kamis, 2 Februari 2012

“Kecewa” Ya… Mungkin itu kata yang tepat menggambarkan perasaan saya hari ini dengan pelayanan administrasi keuangan UI.

Satu hari sebelumnya, Rabu, 1 Februari 2012, saya mendatangi direktorat keuangan UI. Saya berencana meminta keringanan terkait denda karena telat melakukan pembayaran BOP semester empat. Saya akui saya telat melakukan pembayaran BOP. Namun, jika melihat total denda yang harus dibayarkan menurut saya jelaslah tidak masuk akal. Dan ini merupakan peraturan yang sangat merugikan pihak mahasiswa. Bagaimana tidak? Sudah harus membayar uang BOP tiap semester yang jumlahnya Rp. 7.600.000. Jika terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 50% dari BOP yang harus dibayarkan (berdasarkan SK rektor). Tentu bukan jumlah uang yang kecil untuk biaya perkuliahan, bukan?  Berarti saya harus mengeluarkan uang 3,8 juta untuk denda akibat keterlambatan membayar itu. Wow! Besar sekali denda yang harus saya bayar akibat keterlambaan 1 hari itu. Bagaimanakah peraturan ini dapat terbentuk ya? Kemana uang pembayaran denda ini akan dialokasikan? Saya bertanya-tanya dalam hati. Dari situlah saya berusaha untuk meminta keringanan penghapusan denda.

Maka datanglah saya kebagian direktorat keuangan UI. Saya jelaskan permasalahan dan sebab-sebab saya telat melakukan pembayaran (Bukan karena lupa atau tidak tahu). Mereka menanggapi bahwa tidak dapat memberi penghapusan denda keterlambatan pembayaran uang kuliah walaupun satu hari saja, untuk alasan apapun. Arogan sekali mereka, pikir saya. Namun, saat itu saya bersikeras meminta dihapuskan denda 3,8 juta karena sangat memberatkan bila harus melunasi denda tersebut lalu baru bisa mengisi IRS. Ya, tentu 3,8 juta bukanlah jumlah yang kecil. Hari itu juga saya ingin bertemu dengan direktur keuangan UI, tapi sayangnya dia sedang tidak ada ditempat. Saya diminta membuat surat pernyataan untuk disposisi (menghapus) denda ke direktur keuangan UI. Lalu saya diminta datang lagi esok hari.

Esok harinya saya datang kembali ke direktorat keuangan. Saya bertanya tentang bagaimana progress penghapusan denda yang saya mohonkan. Tapi, jawaban yang saya dapat adalah direktur keuangannya sedang berada diluar kota dan baru akan kembali minggu depan. Hah? Terus gimana  bisa isi IRS? Gimana mau kuliah semsester ini? Saya meminta nomor telephone direktur keuangannya (Lien Andriana) dan entah kenapa, mereka tidak mau memberikannya. Semakin heran dan bingunglah saya. Kenapa saya dipersulit seperti ini.
Ternyata hari itu bukan saya saja yang mengalami. Kira-kira ada 10 orang yang meminta keringanan pembebasan denda dengan berbagai alasan mereka. Kebanyakan dari mereka beralasan bahwa kondisi perekonomian orangtuanya sedang mengalami penurunan atau permasalahan. Orang tua mereka baru mendapat gaji diawal bulan februari sehingga baru bisa melunasi pembayaran  setelah menerima gaji tersebut. Tetap saja alasan tersebut tidak cukup kuat untuk bisa membuat para mahasiswa terbebas dari dendanya. Bahkan sampai ada mahasiswa S2 yang terkena denda hingga 6 juta rupiah. Wow!

Miris… Ya, kurang lebih 4,5 jam saya bernegosiasi di direktorat keuangan namun tidak kunjung menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan. Ditengah kebingungan saya dan teman-teman mahasiswa yang lainnya, akhirnya kami memutuskan meminta biaya denda itu ditangguhkan hingga akhir semester ini. Awalnya pihak direktorat keuangan tidak mau dengan keringanan tersebut. Namun, mungkin karena mereka sudah gerah atau bosan dengan permintaan dari mahasiswa akhirnya mereka terpaksa mengabulkan.
Itu berarti saya tetap harus membayar denda. Ya… setidaknya saya berfikir masih ada tenggat waktu yang diberikan untuk melunaskan denda tersebut. Walaupun tetap ada rasa kecewa karena 3,8 juta bukanlah jumlah yang kecil.

Mulai pikiran saya bertanya-tanya dengan keanehan sistem ini.
Pintar sekali ya universitas ini mencari uang?
Saya masih bingung, dialokasikan kemanakah pembayaran denda mahasiswa ini?
Siapakah yang membuat kebijakan denda 50% ini?

Beberapa hal lain yang membuat saya heran adalah cara mereka menanggapi keluhan mahasiswanya dan dari cara berfikir mereka.
Berikut ini gambaran dialog yang saya lakukan:

Saya: Maaf bu, saya berharap denda 3,8 juta ini bisa dihapuskan dong bu.
Ibu E: Oh, denda tersebut tidak dapat dihapuskan. Anda tetap harus membayarnya.
Saya: Itu jumlah yang besar bu, apakah tidak ada toleransi? Karena telat satu hari saja. Dan hari ini saya toh akan membayar BOP secara full.
Ibu E: Ga perlu telat satu hari, telat satu menit pun akan dikenakan denda. Saya tidak bisa memutuskan, kalau mau… coba saja bicara dengan direktur keuangannya. Tapi dia sedang tidak disini.
Saya: Boleh saya minta nomor telephone bu lien (direktur keuangan)?
Ibu E: Oh, saya tidak bisa memberikannya kpd anda.
Saya: Mengapa bu?
Ibu E: Saya tidak berani memberikannya kpd anda.

Disinilah saya cukup terheran dgn pendapat ibu tersebut. Ya… saya tahu mungkin takut nanti akan dianggap menggangu ibu lien. Tapi, bukankah itu tanggungjawab dia sebagai direktur keuangan?

Kemudian saya dilempar keorang lain, yang dianggap lebih memiliki kuasa dalam memutuskan permohonan saya + teman2 saya.

Pak X: Sudah tau UI mahal kan? Makanya  jangan telat membayar. UI tuh sistemnya selalu tepat waktu, kamu sebagai mahasiswa UI harusnya ngerti itu!
Saya: Ga bener itu pak, buktinya masih ada 5 nilai matakuliah saya yang sampai detik ini belum keluar di SIAK-NG.
Pak X: Yah itu bukan urusan saya dong, protes ke akademik fakultas saja.
Saya: loh kok? Bingung saya pak. Bahkan temen2 saya kalo nunggu uang beasiswa turun dari UI sering terlambat pak. Dan mahasiswa pun selalu (mau tidak mau) bertoleransi dgn keterlambatan penyaluran beasiswa itu.
Saya: Ketika UI menuntut tepat waktu dalam pembayaran tetapi ternyata UI tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam menyalurkan kebutuhan mahasiswanya. tidak adil.
Pak X: Ya, pokoknya denda ini tidak bisa dihapuskan karena sudah menjadi aturan dan keputusan melalui SK Rektor.
Pak X: Makanya jauh2 hari kalian seharusnya sudah mempersiapkan uang BOP ini.
Teman Saya: Kondisi keuangan kami kan tidak selamanya bisa memenuhi tuntutan tersebut pak.
Pak X: Kamu tuh mahasiswa UI, seharusnya berusaha. kan ada beasiswa.

Saya hanya diam karena lelah berdebat daritadi dgn orang yang cara berfikirnya cukup unik. Dalam hati saya berpikir… “Apakah yang seharusnya bertanggung jawab atas besarnya biaya pendidikan UI adalah perusahaan-perusahaan atau mitra UI pemberi beasiswa? Lalu dimana tanggung jawab UI?”

Debat tersebut berlangsung cukup lama hingga akhirnya kami bingung karena tidak menemukan solusi. Dan jalan terbaiknya mungkin adalah meminta penangguhan pembayaran denda, sehingga kami tetap dapat berkuliah.
Kita semua tahu tentang informasi batas akhir pembayaranny

Memang saya tidak pernah mengajukan keringanan terkait besarnya BOP per-semester. Alasan pertama, sewaktu saya maba saya kurang mendapat/mencari info tentang BOPB. Kedua, orangtua saya dari awal (hingga sekarang) menyanggupi dari  untuk melakukan pembayaran semester dengan BOP full. Tapi bukan berarti biaya BOP full adalah biaya yang murah bagi kami sehingga, dengan mudahnya pun dapat membayar denda yang besarnya 50% dari BOP.

Ya inilah UI, World Class University. Kampus yang dulu dianggap sebagai kampus rakyat, kampus semua kaum. Entah akan menjadi apa kampus ini 10 tahun yang akan datang.

Rektor pernah berkata bahwa,”Tidak akan ada mahasiswa UI yang dikeluarkan karena masalah Biaya” Lucu… Memang mahasiswa tidak ada yang dikeluarkan, ptetapi status akademisnya menjadi tidak aktif ( sama dengan tidak bisa kuliah). Atau secara tidak langsung mahasiswa akan mengundurkan dirinya dari UI karena tekanan biaya yang ada.

Ya.. cerita diatas merupakan bentuk opini dan pandangan saya terhadap Univesritas Ini. Mungkin pesan saya sederhana, agar seluruh  mahasiswa UI untuk tidak bosan-bosannya menuntut keadilan, mengadvokasi pembuat kebijakan-kebijakan yang dianggap  memberatkan pihak mahasiswa khususnya masalah BOP ini, dsb.