Sudah Siapkah RUU Pendidikan Kedokteran Menjadi Sebuah Solusi?


0

Langkanya dokter di daerah pelosok Indonesia, merupakan salah satu permasalahan dibidang kesehatan yang dialami oleh Indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena tidak meratanya persebaran lulusan dokter Indonesia. Ada suatu kecenderungan pemusatan sebaran lulusan dokter, karena sebagian besar lulusan dokter lebih  memilih untuk bekerja di kota – kota besar dibandingkan di daerah pelosok Indonesia.

Selain itu, saat ini tak jarang kita temui pemberitaan di media – media mengenai keluhan masyarakat sebagai pasien yang merasa dirugikan akibat kelalaian  dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan. Permasalahan – permasalahan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kompetensi, profesionalitas dan jiwa sosial dari dokter yang merupakan lulusan pendidikan kedokteran di Indonesia.

Namun permasalahan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pada diri lulusan – lulusan dokter, karena  permasalahan tersebut juga merupakan salah satu akibat dari sistem yang ada saat ini. Suatu sistem merupakan aplikasi nyata dari aturan yang ada. Maka dari itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pemerintah bersama DPR ingin memberikan suatu solusi untuk permasalahan tersebut. Mereka saat ini sedang berusaha  menciptakan suatu sistem untuk mewujudkan pendidikan kedokteran yang berkualitas yang  terumuskan dalam suatu bentuk Rancangan Undang – Undang Pendidikan Kedokteran (RUU dikdok).

Apakah RUU dikdok yang ditawarkan benar – benar sebuah solusi nyata untuk permasalahan yang ada? Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh BEM IKM FKUI, ditemukan kejanggalan – kejanggalan dalam RUU tersebut. Salah satunya adalah keberadaan RUU dikdok itu sendiri. Dalam waktu yang hampir bersamaan, DPR membuat dua RUU sekaligus yaitu RUU dikdok dan RUU dikti (pendidikan tinggi). Kedua RUU ini sudah seharusnya memiliki keterikatan yang sangat erat dan keselarasan yang harmoni.

Tetapi ditemukan adanya kemungkinan kedua RUU tersebut merupakan aturan yang saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Kemungkinan ini dapat terlihat dari pasal – pasal yang mengatur tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru, beasiswa untuk pendidikan kedokteran, kuota warga negara asing yang diperbolehkan menempuh pendidikan di fakultas kedokteran di Indonesia, serta masalah pendanaan.

Di dalam RUU dikdok disebutkan bahwa yang terlibat dalam pendanaan untuk pendidikan kedokteran adalah pemerintah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan masyarakat. Perguruan tinggi atau Universitas tidak disebutkan dalam pasal tersebut, hal ini dapat menyebabkan pengelolaan pendanaan fakultas kedokteran akan diatur sepenuhnya oleh fakultas itu sendiri.

Sehingga tidak berlaku hierarki perguruan tinggi bahwa fakultas bagian dari universitas dimana semestinya universitas harus mendukung penyelenggaraan pendidikan di fakultas. Dan sebenarnya di dalam RUU Dikti telah diatur mengenai pendanaan universitas.

Akan sangat berbahaya jika pasal ini memang menghendaki pengelolaan pendanaan sepenuhnya oleh fakultas, karena ada kemungkinan fakultas beralasan sehingga terjadi pembebanan biaya yang terlalu berat kepada peserta didik, atau singkatnya komersialitas fakultas.

Tidak hanya dari segi pendanaan, tetapi juga dari berbagai aspek terlihat bahwa peranan perguruan tinggi atau Universitas yang kurang dijelaskan dalam RUU Dikdok. Temuan – temuan ini mampu mengindikasikan bahwa adanya eksklusivitas yang pada akhirnya akan membetuk suatu otonomitas fakultas kedokteran.

Di dalam RUU Dikdok, salah satu syarat pembukaan fakultas kedokteran adalah wajib memiliki atau bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan. Namun pasal tersebut tidak menjelaskan rumah sakit pendidikan apa yang seharusnya dimiliki atau bekerjasama.

Rumah sakit pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu :
–    RSP Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum pendidikan kedokteran dalam rangka mencapai kompetensinya.
–    RSP Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan/atau kesehatan tertentu yang digunakan fakultas untuk memenuhi kurikulum pendidikan kedokteran dalam rangka mencapai kompetensinya.
–    Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit yang merupakan jejaring rumah sakit pendidikan utama dan/atau jejaring fakultas yang digunakan sebagai wahana belajar pendidikan kedokteran untuk memenuhi sebagian kurikulum pendidikan kedokteran dalam rangka mencapai kompetensinya.

Secara idealis dalam pasal ini seharusnya menetapkan bahwa rumah sakit pendidikan yang harus dimiliki atau berkerjasama adalah rumah sakit pendidikan utama. Walaupun untuk menjadi sebuah rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit tersebut haruslah yang terkualifikasi bertipe A atau B, dan perwujudan ini tidaklah mudah.

Tetapi jika pasal tersebut tegas menyebutkan rumah sakit pendidikan utama, maka akan berdampak sangat besar pada kemajuan pendidikan kedokteran yang nantinya akan menghasilkan lulusan – lulusan dokter yang berkualitas.

Kejanggalan selanjutnya adalah mengenai hubungan  Rumah sakit pendidikan dengan pendanaan pendidikan kedokteran. Adanya ketidaksesuian antara pasal 51b dengan 57 yang mengatur hal tersebut. Pada pasal 51b jelas disebutkan bahwa fakultas kedokteran wajib membayar biaya operasional yang diperlukan dalam praktik di RSP sedangkan pada pasal 57, RSP merupakan salah satu yang terlibat dalam pendanaan pendidikan kedokteran. Sebenarnya Fakultas yang harus membayar ke RSP atau RSP justru membayar ke fakultas untuk pendanaan pendidikan?

Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru salah satu aspek yang dilihat dalam RUU dikdok ini adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender disini memiliki ambiguitas makna yaitu apakah kesetaraan gender ini merupakan kesamarataan antara perbandingan mahasiswa dan mahasiswi yang diterima ataukah bahwa fakultas kedokteran ke depannya akan menerima mahasiswa tanpa membeda-bedakan jenis kelamin?

Dalam konteks ini butuh penjelasan lebih mengenai hal tersebut. Pada lingkup bahasan yang sama yaitu mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru, terdapat pasal yang mengharuskan calon mahasiswa selain lulus tes kognitif juga harus lulus tes bakat dan kepribadian.

Terdapat kemungkinan akan terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan pasal ini, akan lebih baik jika tes bakat dan kepribadian dijadikan suatu pertimbangan dalam penyeleksian bukan suatu penentu mutlak kelulusan. Hal ini dikarenakan bakat dan kepribadian yang mendukung untuk menjadi seorang dokter ( jiwa sosial) tidak hanya dibentuk saat pendidikan sebelum masuk fakultas kedokteran tetapi pendidikan selama di fakultas kedokteran itulah yang berperan penting dalam pembentukan jiwa sosial dokter.

Didalam RUU Dikti, baik PTN maupun PTS keduanya mendapatkan anggaran dari pemerintah, namun alokasinya berbeda. Dalam pasal 45 ayat 3 RUU dikdok mengenai lulusan dari perguruan tinggi yang menerima subsidi untuk wajib kerja sementara, sebaiknya yang diwajibkan adalah lulusan PTN, karena uang negara yang merupakan juga uang rakyat berperan penting dalam pendanaan pendidikan kedokteran di PTN.

Sedangkan di PTS, walaupun juga mendapatkan anggaran dari negara  tetapi pembebanan biaya ke peserta didik jauh lebih tinggi karena alokasi anggaran yang diberikan negara ke PTS tidak sebanyak jika dibandingkan ke PTN. Wajib kerja sementara ini merupakan bentuk pengabdian dari lulusan dokter PTN yang nantinya juga dapat membantu dalam pemerataan persebaran dokter di Indonesia, dengan syarat kesiapan pemerintah dalam hal dana dan pembangunan infrastruktur terkait.

Berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam RUU dikdok ini menunjukkan kurangnya keterlibatan dan kerjasama yang menyeluruh dan komprehensif dengan berbagai komponen-komponen terkait lainnya, khususnya dalam proses perumusan pasal-pasal, sehingga menimbulkan beberapa kerancuan.

Maka dari itu untuk RUU dikdok ini perlu dilakukan pengkajian ulang untuk mencegah terjadinya pengesahan yang terburu – buru, serta yang perlu diperhatikan pula adalah idealisme seperti apakah yang ingin dipakai untuk pendidikan kedokteran dalam RUU dikdok ini . RUU Dikdok ini membutuhkan komitmen dan kesiapan pemerintah serta pihak – pihak yang terkait untuk bisa menjadi sebuah solusi permasalahan.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf

One Comment

Leave a Reply