Surat yang “Mungkin” TIDAK Akan Dijawab

Depok, 6 Desember 2008

Kepada Yth,

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia

Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UI

Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa

Ketua Badan Audit Kemahasiswaan

Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom
Marching Band Madah Bahana; Orkes Simfoni Mawaditra; Paduan Suara Paragita; Liga Tari Krida Budaya; Teater UI; Bulu Tangkis; Softball; Hockey; Bola Voli; Atletik; Tenis Meja; Tenis Lapangan; Sepak Bola; Bola Basket; Renang; Bridge; Inkai/Karate; Tae Kwon Do; Sin Lam Ba; Merpati Putih; Bangau Putih; Pencak Silat Tenaga Besar; Judo; Tapak Suci; Kempo; Satria Muda Indonesia; Perisai Diri; Aikido; Wira Makara (Ex. Resimen Mahasiswa); Mapala UI; Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya; Koperasi Mahasiswa; Perhimpunan Fotografi; Komunitas Debat Bahasa Inggris; ; Nuansa Islam Mahasiswa (SALAM); Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia (PO UI); Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK); Suara Mahasiswa; Radio Tele Cipta; Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Indonesia (KMBUI); Dansa UI
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia / Senat Fakultas
Ekonomi; Hukum; Ilmu Budaya; Ilmu Keperawatan; Ilmu Komputer; Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Kedokteran; Kedokteran Gigi; Kesehatan Masyarakat; Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Teknik

Ketua Badan Legislatif Universitas Indonesia Fakultas
Ekonomi; Hukum; Ilmu Budaya; Ilmu Keperawatan; Ilmu Komputer; Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Kedokteran; Kedokteran Gigi; Kesehatan Masyarakat; Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Teknik
Di tempat.

Sehubungan dengan pelaksanaan sidang yang diselenggarakan oleh DPM UI yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 mengenai sengketa Pemilihan Raya UI antara Tim Sukses Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Yudha dan Farid calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI dengan nomor urut 1 melawan panitia Pemilihan Raya UI 2008 (yang selanjutnya akan disebut dengan Sidang Penyelesaian Sengketa Pemira UI 2008), kami yang bertanda tangan dibawah ini (berkedudukan sebagai anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia), sesuai dengan pasal 64 g dan pasal 65 g Undang Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dapat mengajukan tuntutan kepada anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan/atau lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku, MENUNTUT agar diadakannya FORUM MAHASISWA dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sidang Penyelesaian Sengketa Pemira UI 2008 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2008, adalah TIDAK SAH berdasarkan pasal 41 ayat 1, pasal 42 ayat 3 jo pasal 42 ayat 1 Undang – Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai UUD IKM UI) mengenai Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal VI Aturan Peralihan Undang – Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai Aturan Peralihan UUD IKM UI).

2. Bahwa menurut pasal 41 ayat 1 UUD IKM UI yang berbunyi demikian:
“Mahkamah Mahasiswa satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, menguji peraturan perundang-undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat Universitas Indonesia.”

3. Bahwa menurut pasal 42 ayat 3 jo pasal 42 ayat 1 1 UUD IKM UI yang berbunyi :
“Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga formal di tingkat Universitas dan/atau fakultas.”
Pasal 42 ayat 1 UUD IKM UI berbunyi:
“Mahkamah Mahasiswa memiliki lima Hakim Konstitusi.”

4. Bahwa menurut Pasal VI Aturan Peralihan 1 UUD IKM UI yang berbunyi:
“Mahkamah Mahasiswa dibentuk setelah Pemilihan Raya 2006, selambat-lambatnya April 2007. Sebelum Mahkamah Mahasiswa dibentuk, wewenang yudikatif diserahkan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. Masa kepengurusan Mahkamah Mahasiswa adalah satu tahun, dimulai sejak bulan April hingga bulan Maret.”

5. Bahwa sampai saat persidangan, hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008, belum terbentuk Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat Universitas Indonesia.

6. Bahwa pada Sidang Penyelesaian Sengketa Pemira UI 2008, pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008, dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari Saudari Evi selaku anggota DPM UI, Saudara Rizki selaku anggota DPM UI, dan dipimpin oleh Harry Setiono, selaku Ketua DPM UI sebagai Hakim Ketua Sidang Pemira UI 2008. Dalam hal ini telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar IKM UI, dikarenakan tidak mempunyai wewenang sebagai Hakim Mahkamah Mahasiswa dan bukanlah Hakim Mahkamah Mahasiswa.

7. Bahwa dengan demikian, Sidang Penyelesaian Sengketa Pemira UI 2008 pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 TIDAK SAH karena Anggota DPM UI TIDAK DAPAT MERANGKAP JABATAN dan DPM UI TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN SEBAGAI MAHKAMAH MAHASISWA sejak 1 Mei 2007, sehingga DPM UI BUKANLAH MAHKAMAH MAHASISWA yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat Universitas Indonesia.

8. Bahwa pada saat persidangan, Saudara Harry Setiono yang menjabat sebagai Hakim Ketua tidak dapat menyatakan bahwa dirinya adalah HAKIM MAHKAMAH MAHASISWA karena tidak sesuai dengan Pasal VI Aturan Peralihan Undang – Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

9. Bahwa DPM UI sama sekali tidak berwenang untuk MENAFSIRKAN dan/atau MERUBAH isi UUD IKM UI karena yang berwenang melakukan PENAFSIRAN terhadap UUD IKM UI adalah MAHKAMAH MAHASISWA sesuai dengan pasal 40 a UUD IKM UI, yang berbunyi:
“Wewenang Mahkamah Mahasiswa:
a. Menafsirkan Undang – Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
dan yang berwenang melakukan PERUBAHAN UUD IKM UI adalah FORUM MAHASISWA sesuai dengan Pasal 3 a UUD IKM UI, yang berbunyi:
“ Wewenang Forum Mahasiswa:
a. Melakukan perubahan terhadap Undang – Undang Dasar”

10. Bahwa tidak ada FORUM MAHASISWA yang pernah diselenggarakan yang MENGUBAH atau MENGAMANDEMEN isi Pasal VI Aturan Peralihan Undang – Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

11. Bahwa dengan segala kewenangannya menurut Pasal 7 UUD IKM UI, DPM UI TIDAK BERWENANG untuk MENAFSIRKAN isi UUD IKM UI atau MERUBAH UUD IKM UI.

12. Bahwa dengan dalil-dalil di atas, kami menuntut diadakannya FORUM MAHASISWA sebagai lembaga tinggi yang kedudukannya sejajar dengan DPM UI, BEM UI, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom untuk melakukan perubahan terhadap UUD IKM UI dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
– Tidak terlaksananya UUD IKM UI berkaitan dengan Pasal VI Aturan Peralihan UUD IKM UI, hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan yudikatif dari UI yang seharusnya diselenggarakan oleh Mahkamah Mahasiswa
– Hal ini menyebabkan Sidang Penyelesaian Sengketa Pemira UI 2008 yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2008 tidak dapat memberikan keadilan kepada para pihak.
– Ketidakjelasannya penyelenggaraan pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi yang ada di IKM UI.
– Ketidakjelasannya penyelenggaraan kekuasaan lembaga tinggi IKM UI.
– Ketidakjelasannya penyelenggaraan kekuasaan Dewan Perwakilan Mahasiswa UI di IKM UI.
– Ketidakjelasannya wewenang Mahkamah Mahasiswa UI terkait dengan penyelesaian sengketa Pemira UI.

Dengan diadakannya FORUM MAHASISWA, maka ketidakjelasan terkait alasan-alasan di atas dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,

H.A.R.I.D.P.M.

[END NOTE : surat ini sudah diberikan pada Anggota DPM UI dan sampai sekarang ini belum dijawab sementara tanggal 5 Januari 2009 akan dilantik BEM UI, DPM UI, dan MWA UI yang baru. Dengan semakin tidak jelasnya kasus ini, secara otomatis, BEM UI, DPM UI, dan MWA UI yang baru dipertanyakan Legitimasi dan Legalitas di IKM UI]