Universitas Tanpa Diskriminasi, Mimpi yang Bisa Terwujud


0

Universitas adalah suatu lembaga yang tumbuh di dalam sejarah, yang menyatukan pekerjaan mempelajari ilmu yang kreatif dengan mendidik sarjana muda yang karena itu kemudian dapat memperkembang ilmu serta pemakaiannya di dalam penghidupan masyarakat (Rapport Van de Staatscommissie tot Reorganisatie van Het Hoger Onderwijs).[1]

Berangkat dari definisi tersebut, muncullah sebuah harapan dan mimpi, bahwa universitas dapat mencetak lulusan-lulusan sarjana terbaik yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Universitas juga diharapakan menjadi tempat kaderiasi yang efektif dan ideal untuk mencetak kader-kader berkualitas Indonesia. Maka, tidak heran jika Universitas dianggap sebagai suatu jenjang yang penting untuk masa depan Indonesia.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa untuk mewujudkan mimpi dan harapan tersebut dibutuhkan sistem tata kelola kampus yang ideal. Dibutuhkan sistem tata kelola yang adil, transparan dan tanpa diskriminasi.

Bila merujuk pada kasus yang hangat dibicarakan sekarang ini, Universitas Indonesia, ternyata mengalami banyak masalah tata kelola kampus akibat adanya sentralistik kekuasaan yang di terapkan oleh Rektornya.[2] Keuangan kampus yang tidak transparan dan sulit untuk diakses oleh mahasiswa, Jalur masuk perguruan tinggi yang dinilai diskriminatif, pelayanan kampus yang belum maksimal, dan juga system pembayaran Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOPB) yang ternyata tidak dapat dinikmati oleh seluruh mahasiwa.

Maka untuk mengatasi hal itu, penerapan good governance harus benar-benar di wujudkan. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) memaparkan bahwa good governace mencangkup berorientasi konsensus (keputusan yang diambil berdasarkan kebulatan suara), partisipatif, transparansi, responsif, ekuitas dan inklusif, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan mengikuti aturan hukum. Memang dalam, pelaksanaannya kembali di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu Political will, Kesiapan SDM, dan Kesiapan hukum. Namun, hal itu bisa di atasi oleh pemimpin dan pendukung lainnya yang masih menjunjung tinggi hati nuraninya sebagai tempat berpijak.

Sudah saatnya pendidikan di Indonesia maju. Sudah saatnya pula, para pemimpin dan pendukungnya menerapkan hati nurani dengan menerapkan good governance dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan di instansi pendidikan tempatnya berada, termasuk di KAMPUS KITA ini.

Pendidikan merupakan ‘humanisasi’[3], yang apabila dalam pelaksanaanya melihat bahwa jika kenyataan menyimpang dari keharusan, maka menjadi tugas manusia untuk merubahnya sesuai dengan apa yang seharusnya (Ki Hajar Dewantara)


[1] Kajian Kebijakan Kampus versi 1.0 Kastrat BEM IM FKM UI 2011

[2] Ibid.

[3] Humanisasi adalah memanusiakan manusia, jadi pendidikan adalah proses dimana kita mengakui hak-hak asasi manusia termasuk hak yang tercantum dalam UUD 1945 seperti hak untuk meyatakan pendapat, hak atas pendidikan. Atau sederhananya adalah suatu bentuk keadilan pendidikan bukan komersialisasi pendidikan (Banking Concept Of Education, Freire)


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf
muhyi.nur

0 Comments

Leave a Reply