BEM UI Bersama BEM-BEM Fakultas: Pesta Demokrasi Jangan Marjinalkan Isu Pendidikan (UU BHP)

Pesta demokrasi di Indonesia berupa Pemilihan Umum Legislatif, DPD, dan kemudian Presiden-Wakil Presiden yang akan segera dilaksanakan hendaknya tidak memarginalkan isu-isu yang seharusnya menjadi isu-isu krusial masa depan Indonesia, seperti isu pendidikan. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan merupakan sebuah isu krusial yang tidak boleh luput (indispensable) dari perhatian bangsa Indonesia dalam pesta demokrasi yang sedang berjalan ini. Sudah saatnya, model demokrasi substansial dengan mengedepankan isu-isu riil kerakyatan, seperti pemenuhan hak rakyat atas pendidikan yang menurut kami terancam melalui UU no.9/2009 tersebut, diutamakan oleh mereka yang sedang berupaya mendapatkan dukungan rakyat dalam Pemilu mendatang.

Dalam kaitannya dengan UU no.9/2009 tersebut, BEM UI menyatakan dukungannya terhadap pihak-pihak yang telah atau sedang mengajukan Uji Materi UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. BEM UI berpandangan bahwa UU no.9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ini memiliki kecacatan secara filosofis dengan adanya upaya penyerahan tanggung jawab negara dalam hak atas pendidikan masyarakat, kecacatan secara yuridis karena UUD 1945 menyatakan pendidikan adalah Hak yang harus dipenuhi oleh negara, bukan oleh masyarakat; dan sosiologis karena UU tersebut tidak dapat menjamin dapat menekan angka putus sekolah Indonesia yang kini mencapai 36%. UU no.9/2009 tentang BHP jelas bukan jawaban untuk memperbaiki pendidikan Indonesia, sehingga harus dijadikan isu sentral oleh para calon pembuat kebijakan dalam pemilu kali ini.

Dalam kesempatan Uji Materi UU no.9/2009 hari ini, BEM UI bersama BEM-BEM Fakultas menyatakan :

1. Menyerukan praktik demokrasi substansial dalam Pesta Demokrasi yang sedang bergulir, dengan tidak memarjinalkan isu-isu kerakyatan seperti pendidikan yang terancam dalam UU no.9/2009 tentang BHP ini.

2. Mendukung Uji Materi terhadap UU no.9/2009 tentang BHP yang telah dan akan dilakukan serta memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan secara adil dan independen dalam memastikan hak rakyat atas pendidikan