Oleh : Mang Oejank Indro, tinggal di http://mangoejankindro.blogspot.com
Tidak perlu mukaddimah untuk mengupas kejadian dan narasi pemerintah akhir-akhir ini. Cukup banyak media yang berbondong-bondong menyajikan Lebensraum Indonesiana beberapa pekan terakhir bukan? Sejak Pemilu 2004 rakyat Indonesia memliki presiden dandy dengan berbagai daya tarik. Hingga masa jilid 2 saat ini, suhu politik di negeri menjulang dengan gelombang reshuffle yang sering kali digelontorkan sang presiden. Jika kita mengukuti napak tilas perjalanan politik sejak Pak BeYe menjadi nahkoda Indonesia, tragedi seperti ini acap kali terjadi. Gertakan politik? Atau strategi baru dalam membawa kapal KIB jilid 2 untuk Indonesia lebih baik?
Catatan Bung Tito Sulistio (Sindo, 10/3/11) tentang De Javu – nya Presiden SBY, menurut hemat saya, hal tersebut benar-benar harus dibenarkan. Pemimpin kita sekarang ini mulai memutar otak untuk mempertahankan atau merekonstruksi KIB Jilid ke-2. S
aya masih ingat perkataan Presiden SBY pada 15 November 2005 dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendayagunaan Aparatur Negara di Istana Negara. Pada kesempatan itu Presiden SBY beranalogi, “Kapal harus berlayar. Yang tidak ada gunanya di kapal itu, kita ganti awak yang lain supaya kapal itu lajunya makin cepat dan menuju sasaran yang baik. Ini fair, adil.” (Investor Daily, 16/11/05, hlm. 1). Sekarang coba kita terjemahkan apa yang disampaikan Presiden SBY akhir-akhir ini setelah mencuatnya putusan hak angket mafia pajak di DPR. Adakah perbedaan? Saya yakin anda sependapat dengan saya, “Tidak ada perbedaan!”
Ketika bersentuhan dengan rakyat, politik tidak selalu bernalar negatif. Jika politik bersanding nyaman dengan kebudayaan dan keinginan rakyat secara umum, tidak sulit mencari Indonesia yang sejahtera – baik jasmani maupun rohani. Namun, kesadaran politik tidak semata-mata dipaksakan kepada politikus. Toh, politikus berpolitik – mudah-mudahan – untuk rakyat. Kesadaran politik juga perlu dipertebal di ranah ke-rakyat-an. Merujuk ungkapan Karl W. Deutsch, ketika seorang membayangkan politik sebagai sibernetika, maka hampir seluruh masyarakat menjadi suatu sistem dan sub-sistem dalam suatu perpaduan hak dan kewajiban yang sudah terpatri.
Keterpaduan tersebut yang mungkin belum digarap dengan serius oleh pemerintahan Presiden SBY. Sehingga banyak aksi demonstrasi dan kritikan “telanjang” tanpa batasan. Parahnya lagi, demonstran dan kritikus tersebut menafsirkan “demokrasi = kebebasan”. Luar biasa memang rakyat kita dalam mengawal demokrasi.
Seperti sebuah permainan catur, pion bergerak ke sarang musuh. Berbeda dengan buah catur di belakang pion-pion tersebut. Mereka bisa beegerak sesuai dengan jalur pergerakan. Tujuannya tidak lain adalah melindungi sang raja dan membinasakan lawannya. Sayangnya, realita permainan catur tersebut berbeda jauh dengan permainan politik.
Kekuatan terbesar negara demokrasi adalah rakyat bukan? Ketika wakil ketua DPR RI dari partai Golkar menganlogikan Presiden sebagai koboi, saya terbayang tentang “dagangan” politik yang dijual Presiden SBY di Warung KIB Jilid 2. Bisa jadi Presiden kita sekarang ini kehilangan Staatskunst di dek kapal koalisinya? Rakyat masih menunggu kapal Bapak Presiden bersandar di dermaga kesejahteraan.
