Emang Demo Ada Gunanya?


0
“Gerakan KOREKTIF dr Gerakan Mahasiswa berbuah manis dg dikabulkannya uji materi #UUBHP,” (Tweet Fadjroel Rahman) Dari dulu, bahkan hingga sekarang saya sering mendengar
‘ah aksinya ga pake kajian.’ atau
‘mereka demo asal demo aja, tau isunya juga nggak’ atau
‘Emang apa si hasilnya demo2 mulu? Emang ada gunanya?’

Well, saya akui, memang ga semua demo itu tidak semuanya mengubah kebijakan. Karena memang ada saatnya kita demo untuk membangun opini publik, kampanye soal pemikiran yang kita punya, bahkan emang Cuma demo awalan yang dilakukan demi eskalasi masa.

Dan demonstrasi memang bukan satu2nya jalan. Demonstrasi justru harus dilakukan dengan upaya2 lain, dijalankan dengan sinergis dan strategis.

Tapi saya pikir kejadian akhir2 ini seharusnya lebih dari cukup untuk menyadarkan kita betapa kekuatan civil society, termasuk lewat aksi demonstrasi itu memegang peranan penting bagi masyarakat. Teman-teman tentu masih ingat dengan beberapa kisah yang akan saya jadikan contoh, karena memang terjadi belum lama ini.

Prita dengan koinnya. Membukakan mata kita betapa hukum b isa dibolak balikan. Betapa pengadilan masyarakat justru bisa memutuskan lebih baik daripada para sarjana hukum yang katanya terhormat. Pun perkara perdata menjebak Prita membayar sejumlah uang. Tapi secara pidana Prita bisa bebas. Proses peradilan pidananya sendiri berjalan setelah kasus Prita mencuat. Diberitakan di berbagai media massa, aksi-aksi dukungan, Dibuatkan group dukungan di facebook, yang juga menjadi ajang menyatakan pendapat masyarakat menanggapi kasus ini. Bahkan, dengan adanya koin untuk prita yang mencerminkan dukungan masyarakat kepadanya. Bahwa masyarakat sudah memutuskan sebelum pengadilan memutuskan.Putusan (masyarakat) yang justru sangat tepat.

Cinta Indonesia, cinta KPK (Cicak) menjadi gerakan yang populer, dengan group di facebook yang memiliki lebih dari 15 ribu anggota. Saat itu polisi sempat ngotot bahwa penahanan Candra-Bibit sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi masyarakat yang memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menilai hukum berdasarkan nilai keadilan berkata lain. Erbagai aksi pun dilakukan. Hingga akhirnya presiden turun tangan. Walau dengan tindakan yang sangat tanggung, setidaknya salah satu skenario pelemahan KPK dengan menahan Candra-Bibit bisa digagalkan.

Dan kemarin, baru saja kemarin. Prosesnya memang panjang. Juga bukan proses yang main-main dan sembarangan. Bukan proses tanpa kajian yang mendalam. Bukan proses yang tidak dipahami dengan kesadaran kritis yang optimal. Juga bukan proses yang tanpa strategi dan hanya mengandalkan reaksioner dan bergantung pada momentum.

Satu proses yang membutuhkan berpikir, bernalar, bertindak, diskusi, pemikiran, pendalaman, pemahama, kajian, lobi. Membutuhkan berkali-kali yang tak terhitung jumlahnya untuk berdiri, berseru di bawah terik matahari, diguyur hujan, hingga kemudian kering lagi..

Tapi akhirnya, BHP dicabut kan?

Dan saat itu terjadi, segala kelelahan, kesedihan, keputus asaan yang sempat dirasa menguap begitu saja.

Demonstrasi sia2 dan tak berguna?
Semoga mata dan hati kita masih cukup terbuka untuk tidak berpikir demikian,,

Semangat!! Perjuangan ke depannya membutuhkan usaha dan kerja keras yang lebih optimal,,

KajianBem UI soal BHP bisa diunduh di:
http://www.4shared.com/get/252064769/f87fc8b/kajian_ui_fixed.html

Putusan MK: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/PUTUSAN%20UU%20BHP_baca_31%20Maret%202010%20-%20Copy%20(2).pdf

Berita terkait:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb37a39de6cc/mk-batalkan-uu-badan-hukum-pendidikan


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf
dnay

9 Comments

Leave a Reply

  1. salut buat pencantuman sumber2nya yg oke punya. gagasannya seh cukup berani dan frontal. tapi dari gw mao mempertanyakan sesuatu neh ttg sumber utama kepercayaan diri luw, putusan MK ttg UU BHP: apa bener usaha kalian lah yg berhasil di sini??

    tolong perhatikan putusan berikut:
    Mahkamah berpendapat pasal a quo tidak ada
    yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang
    pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya
    pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga
    negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan
    sebagai barang privat (private goods).

    dan pasal2 putusan lainnya. sejauh yg gw baca jg yg menjadi alasan penolakan UU BHP adalah adanya penyeragaman bentuk penyelenggara pendidikan. rasanya seh bukan ini yg sering diteriakin ama mahasiswa.. iya kan..?

  2. Ini namanya jumping conclusion!

    Dari artikel dan contoh yang diberitakan, justru, menguatkan bahwa demonstrasi turun ke jalan adalah hal insignifikan. Sudah saatnya gerakan protes lebih teredukasi dan tertatar bukan sekedar gerakan aksi turun ke jalan.

    1. Gerakan Koin Prita adalah aksi moral menggunakan viral marketing.
    2. Gerakan Facebook Bibit-Chandra menggunakan media komunikasi situs jejaring sosial.
    3. Gerakan penghapusan BHP adalah dengan melemparkan petisi kepada lembaga yang berwenang.

    Adakah dari ketiga hal tersebut yang menyangkut demonstrasi turun ke jalan? Penggiringan opini publik melalui aksi sudah usang. Pikirkan metode yang lebih kreatif seperti mereka.

  3. Soal putusan MK, memang yang disebut berkali2 adalah soal keberagaman yang dinegasikan sama UU BHP. Tapi MK juga jelas mencantumkan bahwa di dalam UU BHP, pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi ditentukan oleh BHPP dan BHPD.

    MK juga menilah BHP melemparkan pendidikan pada mekanisme pasar tanpa perlindungan sama sekali. Apalagi terkait pailit yang ketentuannya hanya tunduk pada UU Kepailitan.

    Pertimbangan yang dikutip itu lebih terkait ke UU SIsdiknas yang memuat tentang peran masyarakat ke dalam pendidikan, termasuk pasal 53 (1), makanya pasal itu ga dicabut, cuma penjelasan nya aja yang dicabut.

    Terkait demonstrasi, gw sama sekali ga bilang bahwa demonstrasi menjadi satu2nya penentu dalam sebuah perubahan. Demonstrasi memang menjadi salah satu jalan, menjadi bagian dari satu alur advokasi yang utuh.

    Dan kita ga bisa nutup mata bahwa Cicak Buaya, Prita, dan BHP juga menggunakan metode demonstrasi sebagai salah satu metode yang ditempuh.

    Tulisan ini sebenarnya menitikberatkan pada kekuatan massa, di mana masyarakat sekarang lebih bisa menentukan keadilan dibandingkan pemerintah, dalam kasus BHP, atau aparat penegak hukum dalam kasus Prita dan Chandra Bibit.

    Btw, nanya dunk, emang BEM UI ngasih petisi ya? ke MK gitu?

  4. Kirain situ yang buat tulisan ngerti bahwa ada yang ngelempar petisi, terus siapakah yang memberi petisinya hayo dijjawab.

  5. Salah kenal semua,
    Sebagai seorang mahasiswa kita harus tetap optimis atas apa yang teman2 kita lakukan, baik itu BEM maupun dari institusi lainnya..
    Kalau dari saya, selama demontrasi tersebut menunjukkan intelektual kita (tidak anarkis) saya si setuju2 aja..
    hidup mahasiswa ! 🙂

  6. Bahasan tentang demonstrasi

    saya sendiri pun sering mengatakan pada rekan2 saya bahwa “apakah demo itu suatu langkah tepat untuk mengubah kebijakan?”
    “apakah demo itu dirasa efektif?”

    namun pemikiran itu keluar ketika saya berdemo dengan para mahasiwa UI lainnya di depan gerbang gedung MPR DPR. Dengan mengeluarkan petisi2,isu pada saat itu tentang cicak vs buaya.

    Saya rasa untuk masalah guna atau tidak guna itu biasanya kita mengembalikan dengan perspektif orang lain,pandangan masing2 org berbeda.

    Namun saya berfikir kembali,
    bahwa demonstrasi itu apabila dilakukan dengan cara yang baik,efektif,bijak,tidak anarkis,maka demo itu memiliki nilaiguna yang lebih.
    Kiranya aksi demo itu adalah bagian dari pembentukan opini publik,membuat rakyat semakin kritis menanggapi persoalan negara,dan membuat naluri masyarakat untuk maju bersama untuk merubah negara kita yang carut marut ini,membuat kita lebih terlatih untuk coba membuka pemikiran dan solusi akan suatu masalah yang dihadapi negara.
    Pemerintah itu tidak sendiri,dan kita wajib mengawasi dan mencari jalan keluar bersama. Namun yang dirasakan saat ini kan seolah2 pemerintah itu berjalan sendiri2.

    Saya setuju sekali dengan apa yang dipaparkan mbak dinda itu.
    Butuh langkah yang lebih optimal,butuh langkah yang lebih efektif,lebih bijak,agar nantinya menjadi produktif.