Hak Pendidikan Masyarakat, PP BHMN, dan UI


0

Negara ini lahir atas konsensus para pejuang kemerdekaan. Mereka yang datang dari Sabang hingga Merauke memiliki satu cita-cita yang sama yakni bebas dari penjajahan satu bangsa kepada bangsa lainnya. Mereka tidak ingin dijajah oleh bangsa lain, lebih-lebih bangsa barat. Akhirnya cita-cita kemerdekaan tercapai. Setelah itu, ditentukanlah tujuan negara. Sebagai refleksi dari ikatan kokoh yang harus dipegang bersama, pembukaan UUD republik ini beserta batang tubuhnya dimaknai sebagai timbal balik yang adil antara negara dengan rakyatnya; sebagai janji suci antara negara dengan rakyatnya, orang-orang yang telah berjuang melawan penjajahan bangsa barat. Pembukaan itulah yang memuat tujuan negara ini; melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena masih ada tujuan inilah kita masih memiliki negara yang kita sebut Indonesia.

Tujuan ini takkan berubah selamanya. Tentang ini sudah tidak ada lagi perdebatan. Artinya, selamanya tujuan berdirinya negara ini tidak akan berubah. Berubahnya tujuan negara sama dengan menggoyang eksistensi negara itu sendiri. Melencengnya orientasi para pemangku amanat rakyat untuk menunaikan tujuan ini akan dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita negara. Ukuran ketidakadilan paling sederhana bisa kita refleksikan dari sini; jika baik political will dari negara untuk mewujudkan tujuan negara, maka keadilan kan tampak, begitu pun sebaliknya.

Di luar dari beragam penjelasan mengenai motif lahirnya terorisme terhadap negara dan keinginan untuk disintegrasi dari NKRI, banyaknya pergolakan di daerah pasca jatuhnya presiden Soeharto bisa dimaknai sebagai luapan kekecewaan atas ketidakadilan yang dirasakan oleh daerah, kekecewaan yang lahirnya dari melencengnya tujuan negara dengan tata perilaku dan kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Sekali lagi, ini karena tujuan negara tak bisa lagi diubah-ubah. Selamanya ia akan mengiringi eksistensi negara.

Salah satu tujuan negara ini yang tercantum dalam pembukaan UUD adalah ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Maka, dalam konteks Indonesia, prinsip ‘pendidikan adalah hak masyarakat’ bukanlah prinsip yang baru. Sejak didapatkannya kedaulatan Indonesia, para pendahulu bangsa ini telah bertekad untuk menghadirkan kualitas bangsa Indonesia yang baik. Jalannya adalah pendidikan. Negara adalah penanggungjawabnya. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan adalah medium negara untuk menunaikan hak masyarakat itu. Lembaga-lembaga pendidikan ini, terutama pendidikan tinggi, yang akan menentukan baik buruknya masa depan bangsa dan negara kita.

Saat ini, kondisi pembangunan di Indonesia belum merata. Otonomi daerah yang masih muda belum secara signifikan menunjukan manfaatnya demi kemajuan daerah dan pemerataan pembangunan. Oleh karenanya otonomi daerah juga belum mampu untuk menyediakan sarana institusi pendidikan yang minimal memiliki kualitas yang sama dengan di Jakarta atau pulau Jawa. Dalam lingkup pendidikan tinggi, daerah belum bisa menyediakan institusi pendidikan tinggi yang kualitasnya mendekati institusi yang ada di Jakarta atau Jawa. Perguruan tinggi besar akhirnya memang belum bisa berbagi tanggung jawab ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dengan perguruan tinggi lain, terutama yang ada di daerah. Kampus-kampus besar seperti UI, ITB, IPB, dan UGM tidak bisa dipungkiri masih menjadi andalan pendidikan tinggi nasional.

Ada beberapa implikasi dari prinsip ‘pendidikan adalah hak’ dalam konteks pendidikan tinggi.

  1. Negara bertanggung jawab terhadap pendidikan rakyatnya;
  2. Pendidikan bukanlah barang mewah, yang baru bisa didapat setelah memberikan pengorbanan tertentu dalam jumlah besar;
  3. Tidak ada seleksi finansial dalam proses penerimaan calon peserta didik;
  4. Tidak boleh ada kondisi yang membuat peserta didik atau calon peserta didik menjadi takut (phobia) untuk mengenyam pendidikan tinggi, terutama ketakutan yang muncul karena keterbatasan ekonomi.

Regulasi pemerintah: PP BHMN

Dalam menunaikan hak pendidikan masyarakat, pemerintah membuat beberapa regulasi, diantaranya PP tentang BHMN tahun 2000, UU Sisdiknas tahun 2003, dan terakhir UU BHP tahun 2008. Dalam konteks UI, PP BHMN no. 152 adalah regulasi yang paling spesifik mengatur tata kelola organisasinya.

Ada beberapa amanat penting yang tercantum dalam PP 152/2000, yaitu tentang tujuan berdirinya BHMN.[1]

  1. Mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi,  kebudayaan, dan seni.
  2. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral serta memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kesenian.
  3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
  4. Mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
  5. Mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip sumber daya universitas yang dikelola dengan asas profesional.

Asas profesionalitas yang disampaikan di poin terakhir paling tidak akan berbicara tentang tiga hal; transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tiga hal ini yang akan menjadi sendi utama pengelolaan institusi pendidikan tinggi menuju standar kelas dunia sambil tetap menjadi andalan penunaian hak pendidikan masyarakat.

Selain poin-poin amanat itu, ada juga beberapa bagian dalam PP ini yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan penunaian hak pendidikan masyarakat. Di antaranya pasal 12 ayat (3) dan pasal 38.

Pasal 12 ayat (3) berbicara tentang porsi sumbangan dana dari masyarakat.[2] Oleh karena pendidikan adalah tanggung jawab negara, maka sumbangan masyarakat hanya bersifat sebagai pendamping. Ia bukanlah sumber pendanaan utama. Perbedaan porsi pendamping atau utama akan bisa dilihat dari postur anggaran yang dimiliki oleh UI. Porsi pendanaan pendamping tidak akan lebih besar dari pada porsi  pendanaan utama atau pos-pos lainnya yang bisa berasal dari pemerintah, pihak luar negeri, dan usaha atau tabungan universitas.[3]

Pasal 38 berbicara tentang akuntabilitas. Setiap tahunnya pengelola universitas harus menyerahkan laporan keuangan kepada menteri bersama dengan Majelis Wali Amanat. Batas maksimal pembuatan dan penyerahan laporan keuangan kepada menteri adalah lima bulan setelah tutup buku tahunan.[4] Setelah ditandatangani oleh menteri, laporan keuangan selanjutnya bisa diakses oleh masyarakat. Bukan saja mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang bisa membaca laporan keuangan tahunan, tapi juga siapa saja yang merasa perlu mengetahui laporan keuangan universitas.

Sampai di sini, ada dua hal yang bisa digarisbawahi. Pertama, sumber dana dari masyarakat (via pembayaran biaya pendidikan, uang pangkal, dll) menempati posisi sebagai sumber pendanaan pendamping yang tidak boleh lebih besar dari sumber pendanaan dari pos lain. Kedua, laporan keuangan tahunan universitas harus ada dan bisa diakses oleh masyarakat paling tidak lima bulan setelah tahun tutup buku.

Kondisi UI: bercermin pada PP BHMN

Agak sulit rasanya untuk bisa mengakses laporan keuangan tahunan UI. Paling tidak begitulah keluhan mahasiswa. Auditor eksternal sendiri baru masuk mengaudit UI untuk laporan keuangan tahun 2008 dan itu pun belum bisa diakses oleh mahasiswa. Jika bercermin pada semangat yang tertuang di BHMN, harusnya laporan keuangan tahunan universitas bisa dilihat sejak PP ini ada. Paling tidak setahun atau dua tahun sejak PP ini diterbitkan pada tahun 2000. Sulitnya melihat laporan keuangan membuat kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh universitas sulit dilakukan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan alasan untuk menambah pemasukan bagi universitas rentan terhadap pengabaian atas prinsip ‘pendidikan adalah hak’.

Tabel di bawah ini menunjukkan tren yang terjadi sejak UI ditetapkan menjadi BHMN pada tahun 2000 melalui PP no. 152/2000. Dari tabel ini kita bisa melihat sejak 2002 hingga 2006 terjadi kenaikan penerimaan UI dari masyarakat yang berkali-kali lipat.

Tabel 1


Tren ini tidak bisa dilepaskan dari kewenangan yang didapatkan oleh BHMN untuk mencari sumber pendanaan lain selain dari pemerintah untuk menutupi kebutuhan universitas. Sayangnya, tren kenaikan jumlah dana penerimaan UI dari masyarakat tidak diiringi dengan transparansi keuangan yang baik. Hal ini mengakibatkan munculnya kesulitan untuk menekan porsi sumbangan masyarakat dari total keseluruhan penerimaan UI. Bahkan pada tahun 2008, delapan tahun sejak UI ditetapkan menjadi BHMN, UI tetap masih mengandalkan sumbangan dana masyarakat sebagai sumber pendanaan utama UI (lihat tabel 2), tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2003 (lihat tabel 3, sumber Koran Tempo, 6 Juli 2003).

Tabel 2


Tabel 3


Kondisi ini bisa dibandingkan dengan kondisi BHMN lain seperti IPB, misalnya. Pada tahun 2008, porsi sumbangan dana dari masyarakat dari keseluruhan pemasukan IPB adalah sebesar 32%. Sedangkan pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 29%. IPB juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified) untuk laporan keuangannya pada tahun 2008 yang diaudit oleh auditor eksternal. Sampai di sini, bisa disimpulkan bahwa dalam hal kesesuaian dengan amanat dan arahan sistem BHMN berdasar PP no. 152, UI agak jauh dari harapan dibentuknya sistem BHMN, terutama merujuk pada poin porsi pemasukan dari masyarakat (pasal 12) dan akuntabilitas (pasal 38). Dalam kondisi seperti inilah UI mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang agak mengabaikan prinsip ‘pendidikan adalah hak’; BOPB, ujian masuk mandiri, dan admission fee. Alih-alih memperbaiki kinerja pos penerimaan UI yang lain, mahasiswa justru diminta untuk memahami kebutuhan anggaran dana UI yang kini melonjak karena proyek-proyek mercusuar yang di luar renstra UI.


[1] Pasal 5 PP 152/2000 tentang penetapan UI menjadi BHMN

[2] Pasal 12 ayat (3) “Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Sementara ayat (2) berbunyi “Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri atas: a. anggaran rutin; b. anggaran pembangunan.

[3] Pasal 12 ayat (1)

[4] Di UI periodenya adalah Januari-Desember


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf
hebat

4 Comments

Leave a Reply

  1. Pertamax Mahalll…!!!

    sampe sgitunya butuh duit..
    sampe sgitunya ngebet pngen jadi world class university..
    smpe sgitunya pgn jd mentri.. (loh g nyambung;)

    kekeke..
    blon siap jd BHMN apalagi mw BHP!?

    world class research university!? Mimpi Kali Yee..

  2. sebagai world class university?..why not?….pesimis amat….makanya daripada demonstrasi gak jelas…grundel gak jelas…..aturan BHMN khan baru perlu ekstra tenaga untuk menyatukan visi ke semua lini fakultas termasuk civitas akademikanya….include mahasiswa kayak kita juga, mending pade bikin penelitian atau kegiatan kegiatan lain yang positif…..jangan jago kandang …., manfaatkan fasilitas yang ada di UI…untuk kemajuan UI…hidup mahasiswa…jayalah almamaterku…

  3. @baim_07: whehehe,,uang emang bukan segalanya bro,,tapi segalanya butuh uang.. asal jangan duit kita2 mahasiswa aja yang banyak diplorotin..

    @salmansalsabila: wah, yang bikin tulisan bisa ge er neh, hihi..

    @didik: situ udah bikin penelitian?? wah, abgus kalo gitu! semangatin yang lain.. karena banyak tuh yang pake fasilitas2 UI bukan buat kepentingan riset, contoh: hot spot dipake buat fesbukan.. dll..

    lakukan aja apa yang bisa kita lakukan lah.. smangat!!