Ketika Kampus Menjadi Miniatur Negara: Sebuah Urgensi Pembentukan Mahkamah Mahasiswa


0

Oleh Putri Kusuma Amanda

Ketua Komisi Legislasi dan Kemitraan Lembaga DPM UI

”Bagaimanapun juga ini adalah amanah…

Bagaimanapun juga ini adalah sebuah pembelajaran…

Bagimanapun juga tidak ada salahnya bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki sebelum benar2 terjun dalam realitas sosial kemasyarakatan dan juga kenegaraan.

Begaimana pun juga ini adalah saat kita, waktu kita, dan tidak ada salahnya untuk mencoba…

Kalau bukan saat ini, kapan lagi?”

Prolog

Kampus adalah tempat bagi mahasiswa untuk belajar, mengemban ilmu berdasarkan core competence masing-masing. Pelajaran ini dapat dilakukan di berbagai sendi kehidupan kampus, mulai dari ruangan yang ber AC dilengkapi dengan fasilitas multimedia, taman yang dikelilingi oleh kursi dan meja untuk tempat berdiskusi, jalan setapak dan selasar yang dijadikan tempat untuk melaksanakan tugas kelompok. Tak hanya itu, lembaga pun menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengemban ilmu. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak hanya dari buku, ilmu juga dapat digapai dari hasil interaksi dan pengalaman berorganisasi. Kampus dapat diibaratkan sebagai sebuah laboratorium raksasa, dimana mahasiswa bereksperimen dengan berbagai cara, sekedar untuk belajar, mencari tau dan menggali berbagai potensi yang dimiliki untuk mempersiapkan diri agar kelak ketika terjun dalam realita masyarakat dan negara, ilmu itu pun dapat dimanfaatkan, entah dimanfaatkan secara pragmatis, ataupun dengan landasan ideologi dan idealisme.

Kenyataan ini kemudian mengarahkan pada sebuah fenomena yang unik, menggambarkan lukisan siluet lalu lalang mahasiswa. Pada akhirnya mahasiswa pun tidak hanya berkesperimen dalam laboratorium yang berisi alat-alat pngukur saja, tetapi laboratorium itu juga ada di lembaga kemahasiswaan dalam konteks sosial politik. Lihat saja lembaga seperti Badan Ekeskutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif, Dewan Perwakilan Mahasiswa yang menjalankan fungsi legislatif, Badan Audit Kemahasiswaan yang bergerak di bidang audit keuangan, eksperimen ini semakin terlihat indah dengan Badan Otonom-Badan Otonom yang tentunya memberikan nuansa tersendiri bagi UI dengan aneka ragam peminatan dan keahlian. Kampus pun dipandang sebagai sebuah miniatur negara dengan segala dinamika sosial politiknya.

Bicara tentang miniatur negara, berarti kita bicara pula tentang pembandingan antara negara dengan kampus yang dikatakan sebagai miniaturnya. Jika disandingkan dengan sebuah negara, tentu kampus ini masih memiliki satu kekurangan tersendiri mengingat dalam sebuah negara selain lembaga eksekutif, legislatif, dan juga lembaga audit, negara baru lengkap jika memiliki sebuah lembaga yang memiliki fungsi yudikatif. Bagaimana dengan UI? Kita tentu saja berpikir bahwa tidak mungkin suatu kampus memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan pidana dan perdata. Tentu saja hal ini benar, namun ada permasalahan lain yang tentu menimbulkan suatu tuntutan untuk diberdirikannya suatu lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif.

Bagaimana jika terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan raya di tingkat universitas? Bagaimana jika terjadi sengketa antar kelembagaan? Bagaimana pula jika seorang mahasiswa merasa tidak puas dan hendak mengajukan gugatan kepada suatu lembaga karena merasa kepentingannya dirugikan? Suatu permasalahan sederhana dan mungkin kita juga berpikir hal ini dapat diselesaikan dengan sederhana. Namun bagaimana jika tidak sesederhana itu? Bukan tidak mungkin jika suatu lembaga tidak melaksanakan kewajibannya dan kinerja yang memuaskan, bukan tidak mungkin pula jika ketua lembaga atau bahkan anggota suatu lembaga yang telah kita pilih melalui pemilihan raya ternyata mengkhianati dan tidak melaksanakan janji-janji yang telah ia sebutkan pada saat kampanye di pemilihan raya. Teman-teman tentu memerlukan suatu wadah, fasilitas, tempat untukA menyuarakan hal itu. Inilah latar belakang kebutuhan akan suatu lembaga yang menjalankan kewenangan yudikatif tersebut, sehingga kemungkinan itu dapat tercover dengan berbagai antisipasi dan kebutuhan dapat langsung terpenuhi jika memang kemungkinan-kemungkinan tersebut terjadi. Inilah pula yang menjadi landasan mengapa para senior kita mencoba untuk membentuk suatu lembaga yudikatif dan memasukkannya dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (UUD IKM UI) yang menjadi aturan dasar dalam berorganisasi di lingkungan kampus kita tercinta ini.

Lembaga Yudikatif Berdasarkan UUD IKM UI

UUD IKM UI adalah suatu konstitusi dasar sebagai wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan dengan mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kemahasiswaan. UUD IKM UI ini dibentuk pada tahun 2006 melalui wadah yang bernama Musyawarah IKM UI yang dapat dihadiri oleh seluruh mahasiswa UI. Di dalamnya terdapat sekumpulan aturan yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan anggota IKM UI, sukses kelembagaan, dan juga menjelaskan posisi lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas, yaitu :

  1. Forum Mahasiswa sebagai wadah pertemuan pimpinan lembaga baik di tingkat universitas dan fakultas,
  2. Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif di tingkat universitas,
  3. Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai lembaga legislatif di tingkat universitas,
  4. Badan Audit Kewenangan yang menjalankan fungsi audit bagi lembaga-lembaga yang ada di tingkat universitas,
  5. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat Universitas.
  6. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.
  7. Mahkamah Mahasiswa yang menjalankan fungsi yudikatif.

Berdasarkan paparan tersebut di atas telah terlihat jelas bahwa lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif adalah Mahkamah Mahasiswa. Lebih jauh lagi, dalam UUD IKM UI, mahkamah mahasiswa disebutkan sebagai suatu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarkan peradilan di IKM UI untuk menegakkan hukum dan keadilan. Disebutkan pula wewenang dari mahkamah mahasiswa, yaitu :

  1. menafsirkan UUD IKM UI
  2. menguji peraturan perundang-undangan ikm ui terhadap uud ikm ui
  3. menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat ui
  4. menyelesaikan permasalahan keanggotaan ikm ui
  5. menyelesaikan sengketa pemilihan raya di tingkat ui, dan
  6. menyelesaikan permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan meminta.

Mahkamah mahasiswa ini nantinya terdiri atas lima orang hakim konstitusi yang akan memutus berbagai permasalahan berdasarkan kewewenangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, termasuk pula dengan memberikan putusan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa menurut UUD IKM UI, dan juga pendapat anggota Badan Audit Kemahasiswaan mengenai dugaan kesalahan berat dari Lembaga Kemahasiswaan di UI terkait dengan keuangan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Epilog

A Pemaparan di atas adalah poin-poin singkat yang memperlihatkan bagaimana suatu lembaga bernama Mahkamah Mahasiswa nantinya akan bekerja. Tentu akan banyak pendapat terkait dengan keberadaan lembaga ini, entah pendapat yang menguatkan maupun yang melemahkan usaha untuk membentuk lembaga ini. Namun bagaimanapun juga, sudah selayaknya pendapat itu disampaikan dan dilakukan dengan cara yang konstruktif dan tepat sasaran agar dapat mewujudkan tatanan kelembagaan di IKM UI yang lebih baik sebagaimana nilai-nilai yang telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD IKM UI berikut ini :

”Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur.A

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, serta, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berdaulat dan berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

(Pembukaan UUD IKM UI)


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf
akuai

5 Comments

Leave a Reply

  1. Ketika kampus menjadi miniatur negara ???

    (mungkin maksudnya IKM UI menjadi miniatur negara) karena kalau disebut kampus berarti dosen, karyawan ui, dan fasilitas lainnya seharusnya masuk didalam nya.

    berbicara miniatur negara;
    jujur gue sebagai seorang mahasiswa yang berpikir sederhana. melihat ini sebagai sebuah statment “jelimet”.

    kesimpulan dari pemikirian gue yang dangkal kalau IKM UI jadi miniatur negara = masa depan negara yang suram.

    coba deh bayangin aja :
    – berapa % mahasiswa/i ui yang gak mau tau dengan IKM UI
    -berapa % mahasiswa/i ui yang golput pas pemira ui/fakultas
    -berapa % mahasiswa/i ui yang menganggap BEM UI sebagai Lembaga eksekutif mereka
    –berapa % mahasiswa/i ui yang tau akan kehadiran DPM UI sebagai wakil mereka.
    –berapa % mahasiswa/i ui yang “nggeh” ikutan yang namanya organisasi mahasiswa

    bukannya organisasi kemahasiswaan cuma di miliki segelintir orang.

    trus sekarang ada Mahkamah Mahasiswa.

    sederhananya : Ngurusin bayar kuliah aja, gue udah susah. eh…. para pengurus lembaga mahasiswa malah terjebak dengan sistem yang jelimet yang susah. bukan ngurusin mahasiswa yang kesusahan.

    padahal katanya (pernah denger) musma yang memutuskan ini semua cuma di hadiri oleh tidak lebih dari 10 orang ?????

    BAK, MM,…… makin pusing … jelimet…. hasil gak konkrit.

    nb :
    tolong ditanggapin lagi.