Banyak mahasiswa daerah di Universitas Indonesia yang tidak dapat memilih pada Pilpres 8 Juli 2009 ini. Ini hanyalah sebagian kecil dari suara mahasiswa daerah di seluruh Indonesia yang suaranya tidak diakomodasi, yang entah berapa jumlahnya. Mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di luar negri saja diakomodasi untuk ikut menyontreng, mahasiswa di negri sendiri malah tidak ter-cover. Padahal, mahasiswa sering disebut-sebut sebagai agen perubahan, generasi penerus bangsa, simbol intelektualitas, mahasiswa merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Inikah yang disebut pesta demokrasi?
Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai prosedur yang perlu dilakukan agar mahasiswa daerah yang saat ini berdomisili di kota-kota tempat mereka kuliah dapat memilih di TPS terdekat. Selain itu, banyak mahasiswa yang tidak peduli akan keberadaan Pilpres ini. Memilih ataupun tidak bukanlah masalah. Pemerintah daerah setempat serta pihak kampus juga tidak peduli dengan keberadaan mahasiswa-mahasiswa daerah ini.
Pada salah satu artikel di vivanews disebutkan bahwa KPU meminta pihak BEM mengecek mahasiswa daerah di kampus-kampus.
“Kami harapkan BEM mengecek teman-temannya dari luar daerah, apa mereka sudah terdaftar di daerah asal apa belum, gitu,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum, I Gusti Putu Artha, Rabu 25 Maret 2009.
(Lihat : http://politik.vivanews.com/news/read/43844-kpu_minta_mahasiswa_ikut_mendata_pemilih)
Saat ini, saya merasa hal tersebut belum dilakukan di UI pada pilpres kali ini. Begitu juga saat saya menanyakan pada Kantor Kelurahan Kukusan Depok, dimana kos-kosan saya berlokasi, mereka tidak menjelaskan bagaimana prosedur yang benar agar saya, sebagai mahasiswa daerah dapat memilih di Depok. Saya baru mengetahui informasi mengenai hal tersebut setelah mem-browsing lewat internet. Untuk dapat pindah TPS, calon pemilih harus mendatangi Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) atau TPS asal untuk meminta formulir A7, baru menyerahkannya pada KPPS tempat mereka akan mencontreng. Banyak yang belum mengetahui mengenai formulir A7 ini. Ini juga sebenarnya sulit dilakukan oleh mahasiswa daerah yang kemungkinan kecil akan kembali ke daerah asalnya untuk meminta formulir ini.
Bagaimana hal ini harus disingkapi? Siapa yang harus disalahkan? Mahasiswa itu sendirikah, pemerintah, KPU, pihak universitas, atau BEM? Sudah banyak dana mengucur untuk pilpres, maka sebaiknya prosesnya dilakukan dengan benar. Semoga proses dan sistem Pilpres dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Sory nih aku kurang up to date. Wah itu di teknik pernah ditawarin dari IM ato BEM ke mahasiswa daerah tuk nyontreng di Depok. Kelanjutannya gimana ya? Ada yang tau ta?
Saya juga baru baca nih di salah satu artikel anakui.com yang terkait dengan tulisan ini ,
Lihat : Advokasi mahasiswa daerah untuk Pilpres 2009
Disana dikatakan bahwa Pokja BEM UI memfasilitasi mahasiswa daerah, tapi pendataan ditutup tanggal 1 Mei 2009 (which is 2 bulan yang lalu).
Kita dapat mengikuti pilpres dengan mengisi lembar DPS (daftar Pemilih Sementara) yang telah disebarkan oleh surveyor mereka. Saya dan beberapa teman daerah di FE sama sekali tidak ada yang mengetahui hal ini. Sosialisasinya kurang sekali ya. Kemana surveyor-surveyor itu mendata???
maf bukannya peilpres kali ini semakin dipermudah yaa.hanya dengan membawa KTP kita bisa mencontreng bukan??
Saya merupakan korban. Dengan berat hati, saya ‘terpaksa’ golput karena tidak ada nama saya dalam DPT daerah Depok. Saya berasal dari daerah dan menyerahkan permasalahan ini pada pokja pemilu bem ui. Lama setelah mendaftar, tidak ada kabar lagi hingga saya baru berniat memastikan kepada orang yang bersangkutan mengurusi hal tersebut. Dan ternyata… Namaku tidak ada dalam daftar. Sungguh mengecewakan. Jikalau saya mendapat kabar bahwa permasalahan ini tidak dapat mereka bantu, tentu insya Allah saya akan pulang kampung seminggu sebelumnya. Walaupun saya patut bangga terhadap usaha bem ui untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi kinerjanya masih belum terkesan maksimal. Sungguh mengecewakan.
wah kog gag bisa nyontreng, kasihan sekali kehilangan hak pilihnya,. mungkin lain kali bisa kerjasama dengan KPUD setempat,.. saya ada link bagus,…
http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2148
Pilih pake KTP juga percuma. Anak2x daerah kan ga bawa-bawa KK.
Memang perlu ada koordinasi antara pihak universitas dengan KPU. Dengar-dengar, di maranatha dan UPH juga mahasiswa daerah difasilitasi untuk menyontreng di kampus.
Punya ktp dan kk pun percuma, nyontrengnya musti di TPS yang domisilinya sama dengan domisili di 2 kartu identits tsb. Artinya, sama aja boong bagi mhs daerah.