Mengembalikan Militer Ke ‘Habitat’-nya

Sejak berkuasanya Orde Baru selama 32 tahun, kiprah militer begitu hegemonial, menguasai ragam wilayah yang bukan haknya. Militer di negeri ini tidak hanya menjadi intrumen perang dalam konteks menjaga kedaulatan negara, tapi juga masuk ke ranah sipil seperti masuk ke ruang politik praktis dan berbisnis. “Seharusnya militer itu hanya menjadi salah satu instrumen pertahanan negara, tidak lebih lebih dari itu”, tegas Abdul Gafur Sangadji ketika menjadi pembicara pada diskusi mingguan Indonesia Muda Institute (Kamis, 28/02).

Dalam diskusi bertajuk “Nasib Pertahanan dan Keamanan di Tangan SBY-JK” tersebut, Gafur menekankan pentingnya menuntaskan reformasi militer. Hal ini sangat penting karena budaya ataupun doktrin masa lalu militer belumlah berubah. Pola pendidikan militer yang masih menekankan heroisme masa lalu telah membuat militer di negeri ini merasa superior dibandingkan sipil. Akibatnya militer merasa harus berada di atas sipil dalam kehidupan bernegara. “Padahal konsekuensi demokrasi mengharuskan militer harus berada di bawah kekuasaan sipil yang otoritatif” tegas Gafur. Lebih lanjut Gafur mengungkapkan doktrin yang terlalu mengagungkan heroisme itu harus diubah. Pendidikan militer seharusnya lebih menekankan pendidikan military science seperti yang dilakukan oleh Singapura.

Proses reformasi militer saat ini belum tuntas. Hal ini setidaknya terlihat pada tiga bidang yaitu reformasi peradilan militer, praktek bisnis TNI yang mutlak dihentikan sesuai UU No. 34 tahun 2004 dan tumpang tindih peran antara TNI sebagai alat pertahanan dan POLRI sebagai alat kemanan negara.

Namun reformasi militer ini memiliki konsekuensi tanggungjawab yang harus diembang oleh negara. Negara wajib memberikan kesejahteraan yang memadai bagi anggota militer agar prajurit negara dapat berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, peralatan militer dan alutsista pun wajib dibenahi baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Dengan demikian anggaran militer harus lebih besar dari sekarang yang berkisar 40 triliun rupiah ini. Gafur menilai bahwa anggaran ini setidaknya minimal sebesar 70 triliun rupiah agar militer dapat profesional menjalankan tugasnya.