Wacana mengenai akan adanya pembatasan BBM subsidi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Beberapa bulan lalu contohnya, lagi-lagi muncul isu bahwa pemerintah berniat membatasi BBM subsidi dalam rangka mengurangi defisit APBN. Namun, pertanyaannya sekarang adalah apakah pembatasan BBM subsidi merupakan cara paling efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut? Lantas, mekanisme apa yang harus digunakan untuk menjamin bahwa BBM subsidi benar-benar tepat sasaran?
Total kuota subsidi BBM dalam APBN 2010 adalah sejumlah 36,5 juta kiloliter, turun sekitar 300 ribu kiloliter terhadap kuota subsidi di tahun 2009 yang sebesar 36, 85 juta kiloliter. Akan tetapi, realisasi pada tahun 2009 melewati batas kuota, yaitu sejumlah 37, 84 juta kiloliter. Fakta ini sudah cukup buruk, ditambah dengan adanya hasil survey BPS tahun 2002 yang menyatakan bahwa BBM subsidi tidak tepat sasaran; hanya sekitar 18% BBM subsidi dinikmati oleh masyarakat miskin dan hampir miskin. Sebagai akibatnya, pemerintah menyusun beberapa kategori yang apabila memungkinkan, akan digunakan sebagai jalan membatasi penggunaan BBM subsidi.
Adapun kategori pertama yaitu pembatasan berdasar tahun pembuatan kendaraan, dimana kendaraan keluaran baru, yaitu keluaran 2005 keatas tidak berhak mendapat BBM subsidi. Kategori ini menggunakan asumsi bahwa pemilik kendaraan keluaran baru adalah golongan orang yang mampu. Apabila kita lihat, sekilas, pembatasan berdasar tahun keluaran kendaraan cukup masuk akal, tetapi kita juga perlu memikirkan dampak lanjutnya. Kendaraan keluaran baru umumnya menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam hal penggunaan bahan bakar, sehingga logikanya adalah, kendaraan keluaran baru lebih hemat bahan bakar. Kemudian, kendaraan keluaran baru juga berpotensi menghasilkan polusi yang lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan keluaran lama, sehingga pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan keluaran baru adalah kurang tepat.
Kategori kedua yang perlu dikaji ulang adalah pembatasan menggunakan smart card dan stiker. Satu hal yang terlihat jelas dari pembatasan melalui penggunaan smart card adalah sifatnya yang hanya mungkin diaplikasikan dalam waktu mendatang mengingat persiapannya yang kompleks. Tidak mungkin pemerintah memulai pembatasan BBM subsidi pada tahun ini tanpa persiapan apa-apa. Disamping itu, penggunaan smart card menurut kami hanya akan menambah beban negara akibat biaya operasinya yang tinggi, padahal tujuan utama dari pembatasan BBM subsidi adalah untuk mengurangi defisit APBN.
Pembatasan menggunakan stiker juga rasanya tidak mungkin. Mungkin biaya pembuatan stiker memang jauh lebih rendah dibanding smart card, tetapi kita juga perlu menghitung biaya pengawasan atas peniruan stiker, yang pada dasarnya mungkin saja terjadi.
Kategori ketiga adalah pembatasan berdasar plat kendaraan, dimana plat kuning berhak mendapat subsidi. Kategori ini ramai mengundang pro kontra. Diantara yang pro mengatakan bahwa tidak masalah kendaraan plat kuning diberi BBM subsidi karena memang mereka membutuhkannya, tetapi adapun yang kontra atas kategori ini berpendapat bahwa dengan pemberian BBM subsidi bagi plat kuning hanya akan menambah polusi udara serta kemacetan, dan akan lebih baik apabila subsidi ini dikonversi ke bentuk lain, seperti misalnya pembangunan sarana transportasi yang lebih memadai apabila tujuannya untuk mengurangi polusi udara serta kemacetan.
Ketiga kategori diatas sepertinya masih belum mampu mengatasi masalah sehingga kita perlu menemukan mekanisme selain pembatasan BBM subsidi. Apakah pencabutan BBM subsidi merupakan mekanisme yang efektif?
Melihat defisit APBN Indonesia yang memiliki kecendrungan meningkat tiap tahun, rasanya pemberian BBM subsidi terlalu dipaksakan. Sebagai keterangan, asumsi harga BBM pada RAPBN 2010 adalah senilai US$60/barel sedangkan harga minyak dunia pada tahun ini senilai US$85/barel. Betapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk pemberian subsidi BBM dan rasanya percuma kalau pemerintah tetap memberi subsidi padahal yang menggunakannya adalah mereka yang tergolong mampu.
Pemerintah harus berani mengambil keputusan yang tidak populis, yakni berupa kenaikan harga BBM, secara bertahap, guna mengurangi kekagetan masyarakat karena pemberian BBM subsidi hanya bersifat short term. Tidak mungkin pemerintah terus memaksa memberi subsidi BBM sementara beban negara terus meningkat. Pemerintah harus membandingkan cost vs benefit yang didapat, secara jeli, akibat pemberian BBM subsidi.
Pada akhirnya, pemerintah sekali lagi harus memilih antara membiarkan defisit APBN kian besar atau mengurangi defisit APBN melalui pencabutan BBM subsidi sambil memotong anggaran yang (mungkin) hanya merupakan suatu pemborosan.
Setuju, mending cabut aja perlahan ampe abis tu subsidi. Paling2 harga bensin cman naik bangsa seceng