Pusat Kajian Papua di Universitas Indonesia


0

Universitas Indonesia (UI) membuka Pusat Kajian Papua (Pace) atau Papua Center, 9 April 2012 lalu di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI Depok. FISIP UI bekerjasama dengan PT.Freeport Indonesia dan Kajian Sabang Merauke Circle (SMC), ingin berpatisipasi langsung menyelesaikan masalah Papua, dalam bentuk kajian-kajian ilmiah, dan menjadikan lebih mengenal Papua di bidang pendidikan dan budaya.

Tahun 2012 ini akan dilakukan pertukaran Mahasiswa FISIP UI dan FISIP Universitas Cenderawasih (UNCEN), pertukaran Staf Akademik dan SDM dari FISIP UI ke FISIP UNCEN, serta pekan ragam budaya Papua suku Komoro. Intinya UI ingin berbuat sesuatu untuk pemerintah agar nantinya pendekatan yang dilakukan di Papua tidak lagi keliru.Sebelumnya Pemerintah RI mengakui kekeliruan ini yaitu dengan berkembangnya opini negatif baik di dalam maupun di luar negeri. Karenanya, sejak tahun 2005, Pemerintah telah meninggalkan pendekatan tersebut, dan menyikapi masalah Papua dengan lebih menekankan pada pendekatan kesejahteraan.

Faktanya, demokrasi dan penghormatan terhadap HAM merupakan asset utama dalam diplomasi Indonesia. Melekatnya elemen esensi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, menjadikan diplomasi Indonesia semakin feasible dan mudah berkiprah di panggung politik internasional. Untuk itu, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus selalu dikomunikaksikan dengan baik untuk menjawab berbagai pihak yang kurang puas di luar negeri.

Meskipun pendekatan kesejahteraan sudah menjadi ketetapan Pemerintah, perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya dari waktu ke waktu terjadi gangguan dari sekelompok kecil masyarakat yang bersenjata di daerah tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Pemerintah RI berpandangan bahwa masalah Papua merupakan masalah dalam negeri yang harus diselesaikan dalam kerangka NKRI dengan perangkat Otsus dan Inpres percepatan pembangunan di Papua (The New Deal Policy for Papua). Kedudukan Papua sebagai bagian NKRI tidak terbantahkan, sesuai dengan hukum internasional dan didukung oleh dunia internasional. Hal ini pulalah yang dikatakan Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam sambutannya ketika meresmikan Pusat Kajian Papua di FISIP UI Depok. “Papua Center harus bisa melakukan berbagai kajian yang menyeluruh bagi masyarakat Papua, termasuk mengatasi akar persoalan mengapa sebagian orang di Papua ingin merdeka.Merdeka ingin sejahtera, medeka dari kemiskinan BUKAN MERDEKA INGIN LEPAS DARI NEGARA KESATUAN RI.”

Memang penyelesaian masalah Papua perlu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan SDM di Papua, Pemerintah melalui Peraturan Presiden membentuk Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B). Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan dan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada intinya adalah merupakan pelaksanaan pembangunan yang menitikberatkan “Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan” kepada masyarakat Papua. Sepertinya masalah-masalah inilah yang nanti akan dibantu Pusat Pengkajian Papua agar lebih tepat sasaran. Oleh karena itu dalam praktiknya FISIP UI pasti melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti berbagai fakultas, hukum, kesehatan masyarakat dan lain-lain.

Sebagai lulusan Sarjana Muda Hukum di UNCEN 1979 dan selama empat tahun di Papua, saya mengalami betul apa yang terjadi di wilayah itu. Oleh karena itu saya menyambut baik gagasan didirikannya Pusat Kajian Papua ini, karena bagaimana pun dunia ilmiah jauh berbeda dengan dunia politik praktis. Apalagi kalau kita berbicara budaya, karena pendekatan budaya tentu jauh lebih baik dari pendekatan politik.Pendekatan budaya membuat sekat-sekat etnis, agama dan aliran-aliran politik terlampaui. Budaya memiliki kemampuan untuk menerobos struktur dan melintasi batas-batas wilayah, agama, politik, etnis, karena budaya selalu memiliki rasa universalisme, tentang nilai-nilai kemanusiaan yang dipahami secara bersama.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf
Dasman Djamaluddin
Dasman Djamaluddin, SH.M.Hum is Biographer and Historian. I also a Executive Director of Research 11 March Order (Supersemar), Executive Director of Election Research in Indonesia (Local) and Leader of Law and Human Rights Division of ICMI Depok City. As a journalist, in December, 1992, I went to Rusia, Jordania and Iraq. In September 2014, to Iraq again.Please look at: http://dasmandj.blogspot.com and http://dasmandjamaluddinshmhum.blogspot.com

One Comment

Leave a Reply

  1. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Makin manteb, jadinya lebih pas kalo UI jadi univ menyandang nama besar bangsa. Moga-moga ini bs jadi tonggak awal yang mewarnai UI biar lebih “Indonesia”.