Pornografi?! kata yg sudah tak asing lagi bagi khalayak umum saat ini bahkan bocah-bocah SD sekali pun.
Mungkin tidak terlalu berpengaruh jika bocah itu tidak asing dengan kata pornografi, tapi akan menjadi sangat berbahaya jika mereka tidak asing lagi dengan tindakan yang berkaitan atau akibat pornografi yang semakin marak saat ini.
Masih terngiang dalam ingatan kita bahwa dulu sempat beredar film anak2 (Power Ranger) yang ternyata berisikan adegan syur dua sejoli yg sedang berhubungan sex. Walaupun sudah dilakukan rajia disana-sini, tapi tetap saja sampai saat ini biang kerok “mafia” pornografi blm bs ditangkap. Selama akar blm di cabut, rumput tetap lah tumbuh walaupun ditebas.
Urgensi UU pornografi saat ini adalah menyelamatkan generasi-generasi muda bangsa indonesia. KLo generasi tua nya mah enak, karena mereka sudah kawin sehingga masih ada tempat penyaluran hasrat. Tapi bagaimana dengan bocah2 dan pemuda2 yang notabene blm memilki istri. Akhirnya adalah bnyaka terjadi tindakan cabul yang sampai saat ini marak terjadi. murid dgn muridlah, guru dgn muridlah, guru dgn gurulah, ayah dan anaklah, kakek dgn cucunyalah, mungkin klo kta menggunakan rumus Combinasi bisa lebih bnyak lg……..
Bayangkan klo kondisi ini dibiarkan, lembaga-lembaga negara nantinya akan diisi oleh orang cabul, yang otaknya telah dipenuhi oleh hormon “Emifin” sehingga pembicaraan apapun, pasti ngk jauh dr hal2 cabul (pikirannya gampang ngeres).
Menggantung nya pemabahasan RUU Pornografi saat ini akibat frksi PDI P & PDS menolak, terjadi akibat ada nya unsur bisnis dari pornografi itu sendiri, bayangkan betap bisnis ini sangat menguntungkan dengan omset 1,5milyar /bln (klo ngk salah). Ada pihak2 di DPR yang memilki kepentingan dsini. Klo pun ada yg tidak stuju karena Ruu pornografi merupakan perapan syariat Islam itu pun tidak bs mnjadi alasan. Karena Isi RUU ini pun masih jauh dengan perapan syariat islam.
Jika RUU pornografi ini tidak disahkan sblm pemilu 2009, yang berarti anggota DPR pun berganti yang berakibat aka di ulangnya pembahasan RUU ini, atau kmungkinan tidak dibahas lagi. Trus mau kapan negara ini maju, klo moralnya aja ngk maju2…
Indonesia saat ini menduduki (peringkat ke-2 dunia setelah swedia negara dengan pornografi tinggi.
Bahkan negara se-bebas Amerika (peringkat ke- 6) pun memilkli UU ttg pronografi karena meraka sadar akan penting nya generasi mudanya.
Gamapngnya,…bagainmana klo yang menjadi korban atau korban pornografi itu adalah anak2 kita, adik2 kita, saudara2 terdekat kita(naudzbillahi min dzalik).
Negara Indonesia yg dibangun dengan tumpahan darah pejuang2, sangat btuh pertolongan kita…. selamatkan moral bangsa ini…..
jd kapan jaket kuning beraksi?!
SMS Center PANSUS RUU Pornografi :
kirim ke 081380123450 dengan format “ruu_alasan kuat mnrima_ nama,tempt domisili
Email: sahkan.ruupornografi@gmail.com
FaX: 021-5717712 (ats nama instansi/lembaga/kelompok)
waduh, plis deh ya…
masalah moral kok diatur pake undang2..ga penting banget. coba deh liat kembali esensi dari undang2 itu untuk apa, apa aja materi yang pantas diatur dengan undang-undang dan apa yang tidak. baca deh bukunya Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan dan UU 10/2004. klo negara udah ikut campur terlalu jauh urusan moral, itu udah ga bener. terus gunanya lembaga keagamaan dan sosial buat apa? nganggur? saya kira masalah moral itu balik ke individu masing2, klo ngeres ya ngeres aja, klo orang tua takut knapa2 dengan anaknya, ya diawasi. coba deh baca dengan seksama RUU yang kini telah menjadi UU itu. masyarakat diberikan kewenangan oleh UU (ingat!oleh UU, KNAPA GA SEKALIAN AJA UUD) untuk menjustifikasi tindakan mereka yang tidak menutup kemungkinan mengarah pada tindakan main hakim sendiri. itu hanya sebagian, banyak pasal lain yang kayanya enggak banget untuk diterapkan di negara yang demokratis ini. so sekali lagi, plis deh, negara ga usah ikut campur urusan moral, masih banyak hal lain yg perlu dibenahi, pendidikan, ekonomi dll yang mana kalo semuanya udah berjalan dengan baik, saya jamin kita dengan endirinya akan menjadi bangsa yang berbudaya dan beradab.
just an opinion. peace:)
salam.
Saya setuju dengan komentarnya Gofar dan bersyukur bahwa ternyata ada dasar pemikiran dalam pembuatan UU (tapi kok yang ini lolos aja ya?).
Sekalipun saya kurang tahu soal bagaimana ini seharusnya secara ilmu hukum saya ingin membagi beberapa poin menanggapi tulisan diatas.
1. Tidak ada hubungan logika bahwa dengan adanya UU ini maka lembaga-lembaga negara akan diisi oleh orang-orang bermoral. Sama halnya jika UU ini tidak ada bukan berarti semua orang di pemerintahan adalah orang cabul. Maka ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat UU ini.
2. Negara tidak berfungsi sebagai polisi moral untuk menangkap dan menghukum orang yang memiliki standar moral tertentu. Moral sudah memasuki domain pribadi berkaitan dengan agama seseorang. Negara tidak seharusnya mengurus apakah warganya menjalankan agamanya atau tidak.
3. Bahwa ada partai politik yang tidak setuju krn ada hubungan bisnis, sangat spekulatif karena dua hal harus dibuktikan lebih dulu: a)Apakah memang ada industri pornografi yang mendanai kegiatan partai politik? b)Apakah setiap partai/orang yang mempunyai perbedaan pendapat memiliki agenda tersembunyi untuk mendukung pihak tertentu
4. Negara-negara seperti AS memiliki UU sebagai REGULATOR bukan untuk MELARANG. Batasannya adalah umur warga yang diperbolehkan untuk mengakses konten tsb, dan dimana materinya boleh ditayangkan. Jadi tidak bisa menyamakan UU ini dengan UU Porno di AS.
Jadi apa sikap saya? Saya memang anti dengan yang namanya pornografi. Saya setuju bahwa pornografi memang merusak psikologis dan kerohanian seseorang. Namun solusinya bukan melalui pendekatan kebijakan hukum karena bukan wilayah jurisdiksi negara.
biasanya si iR langsung nyaut kalo ada topik-topik begini.