UU Pendidikan Kedokteran merupakan undang-undang yang mengatur pendidikan dan profesi kedokteran Indonesia. Saat ini DPR bersama Pemerintah sedang merumuskan RUU Pendidikan Kedokteran. Dalam perumusan RUU Pendidikan Kedokteran ini, DPR juga turut menyertakan Ikatan Dokter Indonesia, Direktur Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Kedokteran Indonesia, dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.
Selain itu, DPR juga melibatkan mahasiswa yang merupakan subjek dari pendidikan tersebut. Semua pihak berusaha dilibatkan agar UU Pendidikan Kedokteran ini nantinya dapat membawa kepentingan semua pihak. Diharapkan pula dapat tercipta undang-undang yang memang membawa perubahan pada pendidikan kedokteran Indonesia saat ini sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Ini merupakan pertama kalinya RUU Pendidikan Kedokteran dibuat. RUU Pendidikan Kedokteran ini dibuat karena belum adanya aturan yang jelas mengenai proses pendidikan dan profesi kedokteran di Indonesia. Salah satu dampak tidak langsungnya adalah penyebaran kesempatan pendidikan kedokteran yang tidak merata di Indonesia yang menimbulkan komplikasi ke penyebaran tenaga medis yang tidak merata di setiap daerah di Tanah Air Indonesia.
RUU Pendidikan Kedokteran akan disahkan pada tanggal 27 Maret 2012. Mengapa hal ini perlu dibahas? Sayangnya, pendidikan kedokteran di Indonesia tidak seindah yang kita pikirkan. Penulis sempat berdiskusi dengan Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K), dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), dan Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K), direktur utama RSCM (rumah sakit pendidikan FKUI), mengenai urgensinya dibuat RUU Pendidikan Kedokteran ini. Pendidikan kedokteran Indonesia ternyata dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Beberapa contoh kongkret kondisi, yang menjadi highlight kami, sehingga kami berharap RUU ini dapat membawa angin perubahan pada pendidikan kedokteran Indonesia.
Kompetensi lulusan fakultas kedokteran di Indonesia tidak merata. Terbukti dari hasil UKDI yang diadakan setiap tahun sejak tahun 2007. Pada tahun 2011 (UKDI XVII, agustus 2011) jumlah peserta yang mengikuti UKDI sebanyak 1747 orang, dengan presentase yang lulus pada ujian pertama 58,56% sedangkan yang lulus pada ujian mengulang hanya 9,06%. DPR sempat beranggapan bahwa UKDI lebih baik ditiadakan, yang telah lulus dari fakultas kedokteran segera menjadi dokter. Tapi melihat bukti diatas, etiskah UKDI ditiadakan? Memang Indonesia masih membutuhkan banyak dokter, tapi sudah sangat jelas bahwa banyak lulusan fakultas kedokteran yang belum mempunyai kompetensi yang sesuai untuk menjadi dokter. Apa jadinya jika masyarakat diobati dengan dokter “jadi-jadi”an? Pemerintah pun bersikukuh UKDI tetap diadakan dan dimasukkan kedalam UU Pendidikan Kedokteran.
Banyak fakultas kedokteran dibuat sebagai ajang komersil. Siapa yang tidak tahu biaya untuk dapat berkuliah di fakultas kedokteran sangat mahal. Itu terjadi hampir di semua fakultas kedokteran di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan tidak diikuti dengan kualitas dan sumber daya yang memadai. Masih banyak fakultas kedokteran yang memiliki ketimpangan antara jumlah tenaga pendidik dengan jumlah mahasiswanya. Sebagai contoh, terdapat fakultas kedokteran yang hanya memiliki tenaga pendidik 35 orang tetapi menerima 200-400 mahasiswa baru.
Penyebaran dokter di Indonesia belum merata. Hampir 30 persen Puskesmas mengalami kekosongan dokter, terutama di daerah rural. Hal ini disebabkan tidak ada peraturan perundang-undangan tentang wajib kerja bagi dokter dan dokter spesialis. Salah satu cara mengurangi ketidakmerataan persebaran tersebut adalah dengan program wajib internship.
Permasalahan lainnya adalah pendidikan sub-spesialis belum diakui di Indonesia. Program pendidikan kedokteran subspesialis bertujuan untuk menyediakan tenaga dokter dan konsultan yang kompeten. Adanya program pendidikan ini juga untuk memenuhi kebutuhan dokter sub-spesialis di rumah sakit tersier atau rumah sakit rujukan. Jika program pendidikan sub-spesialis tidak ada, maka Indonesia akan kekurangan dokter konsultan. Hal itu juga akan memicu masyarakat berobat ke luar negeri atau masuknya sub-spesialis asing ke Indonesia.
Melihat kondisi di atas yang terbilang cukup urgent, DPR pun menetapkan RUU Pendidikan Kedokteran menjadi prioritas tahun 2012, selain RUU Perguruan Tinggi. Lalu, apa peran mahasiswa kedokteran sebagai subjek pendidikan? Apakah diam, menerima saja undang-undang yang dibuat DPR dan Pemerintah?
Mahasiswa FKUI tidak tinggal diam! BEM IKM FKUI bekerjasama dengan ISMKI menggalakkan gerakan “Seribu Suara FKUI untuk RUU Pendidikan Kedokteran”. Gerakan ini bermula dari kajian RUU Pendidikan Kedokteran yang dilakukan Dept. Pendidikan & Profesi dan Dept. Kajian dan Aksi Strategis BEM IKM FKUI. ISMKI yang merupakan wadah perkumpulan BEM FK Se-Indonesia berusaha merangkul semua mahasiswa FKUI untuk turut serta dalam pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran ini. Seluruh mahasiswa FKUI pun diminta untuk mengisi kuesioner dan mengkritisi isi RUU Pendidikan Kedokteran yang dianggap sangat berpengaruh pada pendidikan kedokteran. Itu merupakan bentuk nyata aksi mahasiswa FKUI yang perduli terhadap kelangsungan pendidikan dan profesi kedokteran di Indonesia.
Putri Luthfiyah
Dept. Pendidikan dan Profesi
BEM IKM FKUI
Sumber
- Diskusi bersama Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) dan Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K)
- http://nace.ukdi.org/index.php?&oc=1&ob=DESC&pg=3
- http://www.antaranews.com/berita/302341/dpr-minta-masukan-ruu-pendidikan-kedokteran
- http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/07/16201071/Subspesialis.Harus.Masuk.Dalam.UU.Pendidikan.Dokter
Halo Putri, tulisan menarik. Kebutuhan akan peraturan ini memang tergambar dalam tulisan sangat urgen. Apalagi melihat prosesnya yang melibatkan banyak pihak. Namun apakah sudah dikaji lebih dalam terkait dengan bentuk hukum UU yang dipakai, pertanyaannya kenapa tidak Peraturan Pemerintah?
Memang ini masalah formal belum masuk ke substansi karena saya belum baca draft terbarunya. Namun apabila tidak terjawab saya justru khawatir akan jadi masalah dikemudian hari.
pertanyaan saya ini berdasar kepada substansi RUU ini bagian dari sistem pendidikan nasional kan? yang ttg itu sudah diatur dalam UU Sisdiknas. sehingga yang dibutuhkan kan sebenarnya adalah peraturan pelaksanaannya, bukan justru UU baru. Akibatnya dikemudian hari adalah UU ini hanya jadi dokumen kosong saja, karena tidak mengatur hal-hal yang aplikatif teknis, sedangkan kalau mengatur yang prinsip-prinsip saja, saya pikir di UU Sisdiknas sudah ada.
Terimakasih atas responnya Mas Fajri. Ini coba saya lampirkan draft RUU Dikdok kalau Mas berkenan membaca.
http://xa.yimg.com/kq/groups/20899393/1736115038/name/RUU
Saya nggak begitu memahami tentang apa beda konsekuensinya jika peraturan ini dibuat dalam bentuk UU atau PP. Mungkin Mas berkenan menjelaskan secara singkat. Kalau dari yang saya coba bandingkan antara UU Sisdiknas (yang saya coba unduh barusan dan skimming sebentar) dengan RUU Dikdok ini, pola kerangkanya memang hampir mirip. Tapi di UU Dikdok ini terminologi yang digunakan memang khusus untuk di dunia pelayanan kesehatan. Ya kalo saya sih melihatnya lebih detail saja, dibandingkan dg UU Sisdiknas. Beberapa hal seperti wahana pendidikan, regulasi institusi pendidikan, sampai bagaimana pendidikan subspesialis diatur juga jelas tidak ada di UU Sisdiknas.
Ya tapi itu dari pandangan saya selaku anak kedokteran, yang sangat awam terhadap peraturan perundang2an begini. Saya sangat sengan bila Mas Fajri mau mengkritisi dan menjelaskan.
Salam.