Isu Kenaikan Harga Rokok Rp50 Ribu Per Bungkus ini Ternyata Kajian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Loh!

Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan isu kenaikan harga rokok yang meningkat jauh menjadi Rp50 ribu per bungkusnya. Tentu saja, hal ini menjadi perbincangan hangat di semua kalangan, baik perokok maupun bukan perokok. Soalnya kalau usulan ini telah ditetapkan menjadi sebuah kebijakan, pasti akan banyak hal yang terkena dampak positif maupun negatifnya.

Temen-temen tau gak, sih? Ternyata usulan kenaikan harga rokok ini dicetuskan oleh Profesor Hasbullah Thabrany, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI loh! Berdasarkan hasil survei penilitian yang dilakukan beliau, didapatkan bahwa Rp50 ribu per bungkus itu merupakan harga yang ideal untuk mencegah pelajar dan orang miskin merokok.

 

Isu kenaikan rokok via infokediri
Isu kenaikan rokok via infokediri

Pengumpulan data dilakukan sejak Desember 2015 – Januari 2016 dengan jumlah responden 1.000 orang. Hasilnya, 82 persen responden setuju harga rokok dinaikkan. Bahkan, 72 persen responden menyatakan setuju harga rokok dinaikkan menjadi di atas Rp50 ribu untuk mencegah pelajar merokok.

“Hasil survei menjadi viral tidak bisa dikontrol. Memang kenyataannya Indonesia juara dunia tingkat perokok tertinggi, yakni sudah mencapai 34-35 persen dari total penduduk. Dari jumlah itu, 67 persen perokok laki-laki dan perempuan 4 persen. Oleh karena itu jumlahnya harus dikendalikan dan salah satu caranya adalah dengan menaikkan harganya,” ucap beliau.

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, jumlah perokok pemula (usia 10–14 tahun) naik dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Pada 2001 jumlahnya hanya 5,9 persen, pada 2010 naik menjadi 17,5 persen.

Yup, kalau dilihat dari segi kesehatan, tentu kenaikan harga rokok ini akan berdampak baik bagi masyarakat sehingga pembeli rokok, terutama pelajar maupun orang yang kurang mampu, akan berhenti merokok. Akan tetapi, kebijakan tidak semata-mata dibuat dan dikaji dari satu aspek saja, bukan? Pasti aspek lain, terutama ekonomi juga terkena dampaknya karena hal ini berkaitan dengan harga dan pendapatan negara.

Apabila dilihat dari aspek ekonomi, kenaikan harga rokok ataupun cukai pasti berdampak pada seluruh mata rantai dalam industri tembakau nasional seperti petani, pekerja, pabrikan, pedagang, dan konsumen. Terlebih lagi, kondisi industri dan daya beli masyarakat akan berubah seiring dengan kenaikan harga rokok tersebut.

Kebijakan cukai yang terlalu tinggi akan membuat rokok menjadi mahal sehingga tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang tinggi akan rokok tetapi tidak memiliki kondisi ekonomi yang cukup memadai, akan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menjual produk rokok ilegal yang dijual dengan harga sangat murah karena mereka tidak membayar cukai.

Jumlah perokok pemula naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir via ROZAQ
Jumlah perokok pemula naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir via ROZAQ

Dengan tingkat cukai saat ini, perdagangan rokok ilegal telah mencapai 11,7 persen dan merugikan negara hingga Rp9 triliun. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja. Bisa dibayangkan apabila dengan harga rokok yang sekarang saja tingkat perdagangan rokok illegal telah mencapai 11,7 persen, bagaimana nanti apabila harga rokok menjadi Rp50 ribu rupiah?

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menerangkan bahwa beliau telah mengetahui kajian soal rokok yang dibuat Fakultas Kesehatan Masyarakat UI tadi. Namun, beliau menegaskan bahwa tarif cukai dan harga jual eceran akan disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang sedang dibahas. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara pun menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah masih membahas besaran kenaikan cukai rokok tahun depan.

Kesimpulannya, berita kenaikan harga rokok menjadi seharga Rp 50 Ribu ini masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan menjadi kebijakan. Berbagai pihak baik dari bidang kesehatan maupun bidang ekonomi juga masih berdiskusi atas usul ini untuk mendapatkan jalan tengah dan keputusan yang bijaksana. Nah, kalau menurut kamu, baiknya gimana sih biar meminimalisir efek negatif yang timbul dari rokok itu sendiri? Yuk diskusi bareng-bareng di kolom komentar!

Tax Amnesty: Wajib Pajak Patuh Hanya Diapresiasi, Wajib Pajak Nakal Kok Malah Diampuni?

Mahasiswa UI yang kritis-kritis pasti udah tau dong kalo pemerintah baru aja menetapkan kebijakan baru yang dikenal dengan Tax Amnesty. Bagi yang belum tau, kali ini anakui.com akan membahas tentang hal tersebut secara sederhana, sebelum keburu basi!

BACA JUGA: Ini Dia Alasannya Kenapa Kamu Harus Baca Berita yang Benar

Tax Amnesty terdiri dari dua kata; tax yang artinya pajak dan amnesty yang artinya pengampunan. Jadi, bisa kalo digabung dan dirangkai, tax amnesty bisa diartikan sebagai “pengampunan pajak”. Yup, tax amnesty merupakan sebuah kebijakan pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri, dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak di dalam negeri. Dalam kebijakan ini, WP mendapat pengampunan pajak dengan hanya membayarkan denda pajak.

Dengan diberlakukannya tax amnesty, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Pemerintah baru aja menetapkan kebijakan baru yang dikenal dengan Tax Amnesty via thejakartapost
Pemerintah baru aja menetapkan kebijakan baru yang dikenal dengan Tax Amnesty via thejakartapost

Kebijakan baru di Indonesia yang memiliki tagline “Ungkap-Tebus-Lega” ini turut mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI, Tax Centre UI, dan Observation and Research of Taxation (Ortax) mengadakan diskusi panel “Tax Amnesty, What’s Next?” yang diadakan pada Rabu (3/8/2016) di Auditorium Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok untuk membahas mengenai pro kontra kebijakan Tax Amnesty dan pokok-pokok Undang-undang Pengampunan Pajak yang telah aktif per 1 Agustus 2016 kemarin.

Para ahli dan pemerhati pajak dari turut hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya adalah Prof. Haula Rosdiana (Guru Besar FISIP UI), H. Mukhamad Misbakhun (Anggota Komisi II DPR RI), Sugeng Teguh Santoso (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia), Drs. Iman Santoso (Tax Partner Ernst & Young), dan Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis).

Salah satu pembicara, Sugeng Teguh adalah salah satu tokoh yang melakukan permohonan Judicial Review atas Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya UU Pengampunan Pajak tidak menghargai asas keadilan dan kepastian karena pemerintah belum mempersiapkan mekanisme apa ke depannya yang bisa memastikan bahwa kebijakan tax amnesty ini memang akan memberikan keuntungan bagi negara.

“Tax Amnesty, What’s Next?” yang diadakan di Auditorium Pusat Studi Jepang via ortax
“Tax Amnesty, What’s Next?” yang diadakan di Auditorium Pusat Studi Jepang via ortax

Di lain sisi, Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa semua kebijakan atau peraturan pasti dibuat untuk kebaikan bersama dan sesuatu yang besar, bukan hanya bagi kepentingan segelintir orang. Dalam suatu kebijakan prinsip keadilan juga harus diperhatikan, tapi di atas itu semua kita harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar, manfaat yang lebih besar untuk semua orang.

Sementara menurut Prof. Haula, komunikasi politik menjadi peran penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan tax amnesty di suatu negara. Karena kebijakan ini melibatkan semua unsur negara, mulai dari masyarakat, pemerintah, sampai organisasi masyarakat, agar terjalin komunikasi yang baik dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman.

Nah, bukan hanya pejabat dan pengamat pajak aja nih yang boleh berpendapat, karena di UI juga ada yang namanya Administrasi Fiskal, pasti mahasiswanya juga mengamati dan selalu update mengenai hal ini.

Kalau menurut Achmad Eko Prabowo yang merupakan mahasiswa Administrasi Fiskal UI 2011, “Kebijakan Tax Amnesty telah meruntuhkan kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum. Gimana engga? Kebijakan itu telah menciderai prinsip keadilan dalam penegakan hukum pajak. Wajib Pajak nakal diampuni, sedangkan Wajib Pajak patuh hanya diapresiasi. Dengan begitu, tax amnesty ini tentunya menimbulkan disharmoni dalam penyelenggaraan sistem perpajakan di Indonesia ke depannya.”

Pada akhirnya, balik lagi seperti yang kata orang-orang bilang: semua itu diciptakan gak instan dan pastinya melalui kajian dan pemikiran yang panjang dari berbagai pihak terlebih dahulu, barulah diputuskan kebijakan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Jadi, ambil positifnya aja, kita lihat seberapa efektif kebijakan ini berjalan dan tetaplah menjadi Warga Negara yang taat terhadap pajak.

Tax Seminar and Training (TST) 2013

Ketidakjelasan definisi dari tax planning, tax avoidance dan tax evasion dalam sistem legislasi membuat pihak pembayar pajak dan otoritas pajak memiliki sudut pandang yang berbeda. Pembayar pajak berasumsi bahwa seluruh kegiatan bersifat legal apabila hal … Baca Selengkapnya

Tax Seminar and Training 2012

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang mengelola kewenangan peradilan untuk wajib pajak yang mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. Dalam menjalankan fungsinya sebagai juri yang imparsial untuk penyelesaian sengketa pajak, pengadilan pajak menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah jumlah pengajuan banding yang sangat besar  ke pengadilan pajak. Kemudian … Baca Selengkapnya

Taxplore 2011

Dalam rangka mensosialisasikan perpajakan, kami sebagai pengurus Kelompok Studi Administrasi Fiskal FISIP UI (KOSTAF FISIP UI) akan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bernama TAXPLORE 2011 yang ditujukan untuk seluruh civitas academica perguruan tinggi se-Jawa, Lampung, dan … Baca Selengkapnya

Gayus Tambunan, Salahkah?

Gayus Tambunan sedang menjadi Fenomena. ya, Fenomena yang berhasil menunjukan betapa kotornya ‘sapu’ hukum Indonesia. bagaimana tidak? Gayus mampu melenggang bebas ke Bali bahkan luar negeri padahal statusnya adalah tahanan. tapi kita jangan lupa, kasus … Baca Selengkapnya