Sri Mulyani Ajak Mahasiswa UI Sadar APBN dan Pentingnya Tax Amnesty

Di tengah gejolak ekonomi pasang surut di Indonesia, Departemen Ilmu Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia menghadirkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk mengisi dua sesi kuliah umum bagi para mahasiswa pada Senin (28/11). Kuliah umum sesi pertama dikhususkan bagi para mahasiswa FEB UI tingkat satu, dan yang kedua kuliah umum diselenggarakan terbuka bagi seluruh mahasiswa FEB UI di Balairung kampus kuning.

Bagi kampus kuning, Sri Mulyani sudah sangat akrab di telinga, selain nama besarnya sebagai Menteri Keuangan RI saat ini, ia juga merupakan salah satu Alumni FEB UI yang lulus tahun 1986 serta pernah juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi UI (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Nggak cuma itu, Bu Menkeu kelahiran Tanjungkarang, Lampung 54 tahun lalu itu juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI pada rezim SBY jilid satu. Yang lebih membanggakan, sebagai bagian dari almamater The Yellow Jacket, Bu Menteri kita ini pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia periode 2010-2016.

Sri Mulyani sedang memberikan kuliah umum di FEB UI (via ekonomi.metrotvnews)
Sri Mulyani sedang memberikan kuliah umum di FEB UI (via ekonomi.metrotvnews)

Makin transparan suatu sistem, makin jujur manusianya

Dalam kuliah umum tersebut, di sesi pertama, Bu Menteri kita ini membawakan materi tentang transparansi sistem keuangan. Menurutnya, semakin transparan suatu sistem, maka manusianya juga akan semakin berkurang untuk berperilaku tidak jujur. Sebab, tambah Bu Sri, manusia seperti kita ini pada dasarnya lemah, makanya sistem diciptakan untuk menguatkan dan mengantisipasi kelemahan-kelemahan itu.

Seperti apakah sistem yang dikatakan Bu Menteri kita itu? Kata Bu Sri, salah satu sistem yang diusahakan adalah sistem keuangan online yang diberlakukan di Kementerian Keuangan dan Badan Pajak di seluruh Indonesia. Hal itu dikatakannya, sebab baru-baru Sri Mulyani mengatakan kecewa sama Dirut Pajak yang tersandung korupsi nih guys. Kenapa bisa gitu? Ya karena nggak adanya transparansi keuangan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya transaparansi APBN. Makanya kita jangan asal percaya aja sama semua yang berurusan dengan UANG!

Apa pentingnya transparansi, sih? Menurut wanita berkacamata ini, sistem online dan transparasi bisa meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari pajak. Sri Mulyani mengkhususkan pajak karena sumber devisa utama Indonesia itu masih berasal dari UANG kita sendiri loh guys.

BACA JUGA: Tiga Rekomendasi Sri Mulyani bagi Pemuda Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global

 

Rasio pendapatan pajak Indonesia masih rendah

Kita udah bayar pajak rajin, tapi kok masih nggak maju-maju, sih? Pasti banyak dari kita berfikir demikian. Selain dari banyaknya kasus korupsi, ternyata masih banyak juga yang nggak menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Sebab, pada kuliah umum sesi kedua bertajuk “Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Indonesia” Sri Mulyani memaparkan kalau tax ratio atau rasio pendapatan pajak orang Indonesia masih sangat rendah.

“Tax ratio kita saat ini hanya berkisar 13% dari total penduduk kita. Kenapa? Ini karena isu trust dan problem of enforcement yang rendah,” ujarnya di Balairung.

Padahal, pajak penting dalam membentuk APBN yang seimbang dan sehat, terutama dalam sektor pendapatan negara. Sehatnya APBN itu ibarat kita makan makanan empat sehat lima sempurna. Jadi, kalau mau ekonomi Indonesia kuat ya APBN mesti sehat. Sehatnya nggak cuma dalam tubuh, juga di luar tubuh. APBN yang sehat bakal bisa bertahan di tengah tekanan faktor-faktor eksternal yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.

Amnesty Pajak demi APBN yang sehat dan kuat

Menurut Sri, cara agar APBN bisa sehat dan kuat, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Untuk itulah, program amnesti pajak digulirkan. Menurut data, saat ini dari Rp 3.516 triliun, deklarasi harta yang sudah dilakukan para wajib pajak, realisasi pembayaran sudah sampai Rp 97 triliun. Tapi, angka itu masih jauh dari target APBN 2017 yang ditargetkan mencapai Rp 1.750,3 triliun.

Bu Menteri kita ini menutup kuliah umum dengan harapan program tax amnesty bakal mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memotivasi masyarakat untuk dapat kembali membayar pajak dengan baik dan benar.

 

BACA JUGA: Tax Amnesty: Wajib Pajak Patuh Hanya Diapresiasi, Wajib Pajak Nakal Kok Malah Diampuni?

 

Nah, gimana wejangan Bu Sri Mulyani? Sudah mau sadar sama APBN belum? Silahkan bagikan artikel ini ke akun Facebook, Twitter, dan Line kalian biar semua orang baca betapa pentingnya untuk para wajib pajak bayar pajak! Biar apa? Supaya negara kita ini bisa maju nggak terus-terusan jadi negara berlabel berkembang!

Tax Amnesty: Wajib Pajak Patuh Hanya Diapresiasi, Wajib Pajak Nakal Kok Malah Diampuni?

Mahasiswa UI yang kritis-kritis pasti udah tau dong kalo pemerintah baru aja menetapkan kebijakan baru yang dikenal dengan Tax Amnesty. Bagi yang belum tau, kali ini anakui.com akan membahas tentang hal tersebut secara sederhana, sebelum keburu basi!

BACA JUGA: Ini Dia Alasannya Kenapa Kamu Harus Baca Berita yang Benar

Tax Amnesty terdiri dari dua kata; tax yang artinya pajak dan amnesty yang artinya pengampunan. Jadi, bisa kalo digabung dan dirangkai, tax amnesty bisa diartikan sebagai “pengampunan pajak”. Yup, tax amnesty merupakan sebuah kebijakan pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri, dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak di dalam negeri. Dalam kebijakan ini, WP mendapat pengampunan pajak dengan hanya membayarkan denda pajak.

Dengan diberlakukannya tax amnesty, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Pemerintah baru aja menetapkan kebijakan baru yang dikenal dengan Tax Amnesty via thejakartapost
Pemerintah baru aja menetapkan kebijakan baru yang dikenal dengan Tax Amnesty via thejakartapost

Kebijakan baru di Indonesia yang memiliki tagline “Ungkap-Tebus-Lega” ini turut mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI, Tax Centre UI, dan Observation and Research of Taxation (Ortax) mengadakan diskusi panel “Tax Amnesty, What’s Next?” yang diadakan pada Rabu (3/8/2016) di Auditorium Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok untuk membahas mengenai pro kontra kebijakan Tax Amnesty dan pokok-pokok Undang-undang Pengampunan Pajak yang telah aktif per 1 Agustus 2016 kemarin.

Para ahli dan pemerhati pajak dari turut hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya adalah Prof. Haula Rosdiana (Guru Besar FISIP UI), H. Mukhamad Misbakhun (Anggota Komisi II DPR RI), Sugeng Teguh Santoso (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia), Drs. Iman Santoso (Tax Partner Ernst & Young), dan Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis).

Salah satu pembicara, Sugeng Teguh adalah salah satu tokoh yang melakukan permohonan Judicial Review atas Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya UU Pengampunan Pajak tidak menghargai asas keadilan dan kepastian karena pemerintah belum mempersiapkan mekanisme apa ke depannya yang bisa memastikan bahwa kebijakan tax amnesty ini memang akan memberikan keuntungan bagi negara.

“Tax Amnesty, What’s Next?” yang diadakan di Auditorium Pusat Studi Jepang via ortax
“Tax Amnesty, What’s Next?” yang diadakan di Auditorium Pusat Studi Jepang via ortax

Di lain sisi, Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa semua kebijakan atau peraturan pasti dibuat untuk kebaikan bersama dan sesuatu yang besar, bukan hanya bagi kepentingan segelintir orang. Dalam suatu kebijakan prinsip keadilan juga harus diperhatikan, tapi di atas itu semua kita harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar, manfaat yang lebih besar untuk semua orang.

Sementara menurut Prof. Haula, komunikasi politik menjadi peran penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan tax amnesty di suatu negara. Karena kebijakan ini melibatkan semua unsur negara, mulai dari masyarakat, pemerintah, sampai organisasi masyarakat, agar terjalin komunikasi yang baik dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman.

Nah, bukan hanya pejabat dan pengamat pajak aja nih yang boleh berpendapat, karena di UI juga ada yang namanya Administrasi Fiskal, pasti mahasiswanya juga mengamati dan selalu update mengenai hal ini.

Kalau menurut Achmad Eko Prabowo yang merupakan mahasiswa Administrasi Fiskal UI 2011, “Kebijakan Tax Amnesty telah meruntuhkan kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum. Gimana engga? Kebijakan itu telah menciderai prinsip keadilan dalam penegakan hukum pajak. Wajib Pajak nakal diampuni, sedangkan Wajib Pajak patuh hanya diapresiasi. Dengan begitu, tax amnesty ini tentunya menimbulkan disharmoni dalam penyelenggaraan sistem perpajakan di Indonesia ke depannya.”

Pada akhirnya, balik lagi seperti yang kata orang-orang bilang: semua itu diciptakan gak instan dan pastinya melalui kajian dan pemikiran yang panjang dari berbagai pihak terlebih dahulu, barulah diputuskan kebijakan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Jadi, ambil positifnya aja, kita lihat seberapa efektif kebijakan ini berjalan dan tetaplah menjadi Warga Negara yang taat terhadap pajak.