Tanggapan Kritis Terhadap Tulisan Baliho dari Oknum-Oknum yang Mungkin Khilaf, Terkait dengan (BOP-B) di Universitas Indonesia


0

Oleh: Muhammad Ibrahim Hamdani
Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Indonesia (UI)
Perwakilan FISIP UI.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Indonesia (UI) adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan, tingkah-laku, dan program-program yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, saya memiliki tanggung-jawab moral terhadap mahasiswa/i di UI (khususnya mahasiswa/i FISIP UI); untuk memberikan tanggapan terhadap Kesimpulan Berbasis ‘Fakta-Fakta’ BOP-B, seperti yang dipublikasikan dalam baliho tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk kewajiban spiritual saya kepada Allah S.W.T sehingga; izinkanlah saya untuk menanggapi kesimpulan tersebut secara kritis, obyektif, konstruktif, jernih, dan berprasangka baik. Baliho tersebut telah diterbitkan oleh KESMA-Link BEM se-UI pada bulan Austus 2009. Disain baliho tersebut dapat dilihat di sini.

Dalam tulisan ini, saya berpendapat bahwa kesimpulan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait; ‘dapat dianggap’ menggunakan opini negatif untuk menanggapi ‘fakta-fakta’ yang telah dicantumkan, ditulis, dan diumumkan tersebut. Oleh sebab itu, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menggunakan opini positif guna menanggapi ‘fakta-fakta’ yang telah dicantumkan, ditulis, dan diumumkan tersebut.

Tujuan saya untuk menulis opini ini, tak lain dan tak bukan, adalah guna mendewasakan dan mematangkan pemikiran mahasiswa/i UI; agar counter opinion/ argumen pembanding ini dapat menjadi penyeimbang dari hasil publikasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dengan kata lain, mahasiswa/i UI dapat menerima dua pendapat yang berbeda, dan pada akhirnya dapat memutuskan sendiri; pendapat, opini, atau argumen manakah yang lebih mendekati realitas/ kenyataan.

  1. Apabila kita anggap bahwa pernyataan tersebut benar-benar terjadi dan bukan merupakan rekayasa atau penipuan; maka saya dengan tegas menyatakan bahwa: ‘fakta-fakta tersebut belum tentu sesuai dengan kesimpulan yang tertulis dalam baliho, seperti yang telah tertulis. Kesimpulan tersebut, yakni: “Sekarang, fakultas2 ini yang bermasalah, mungkin besok fakultas kamu! Sekarang, mereka yang disusahkan, mungkin besok kamu! Masih mau diam dan tenang-tenang saja?
  2. Mari kita lihat dari “fakta-fakta” BOPB di Fakultas Hukum (FH) UI. Mereka menulis bahwa: “Di FH, dari 15 berkas yang masuk, 10 mengajukan banding tetapi tidak ada yang dikabulkan”.

Tanggapan:

Dilihat dari ‘fakta-fakta’ tersebut, secara jelas, terdapat 5 orang mahasiswa baru (Maba) 2009 yang telah dikabulkan permohonan BOP-B nya, serta dapat menerima keputusan BOP-B yang dikeluarkan oleh pihak Manajer Kemahasiswaan/ Dekanat FH UI (sehingga tidak ikut mengajukan banding). Sedangkan, untuk 10 orang yang mengajukan banding tetapi tidak dikabulkan oleh pihak manajer kemahasiswaan/ Dekanat FH UI; tidak ada keterangan apa pun dalam tulisan tersebut, tentang sebab atau mengapa proses banding tersebut ditolak oleh pihak Mahalum/ Dekanat FH UI.

  1. Asumsi pertama saya adalah bahwa, mungkin, syarat-syarat yang diajukan oleh ke-10 orang Maba tersebut tidak lengkap. Sebagai informasi, beberapa persyaratan tersebut, mungkin, antara lain: I. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/ RW setempat, II. Surat Keterangan Tagihan Rekening Listrik beberapa bulan sebelumnya, III. Surat Tagihan Pulsa Telpon beberapa bulan sebelumnya, dan IV. Slip Gaji/ Penghasilan Orang Tua. Jika memang asumsi saya benar, hal ini jelas bukan kesalahan pihak Manajer Kemahasiswaan/ Pihak Dekanat FH UI; melainkan suatu kealpaan dari pihak yang mengajukan banding.
  2. Asumsi kedua saya adalah bahwa, mungkin, setelah diselidiki secara seksama oleh pihak Manajer Kemahasiswaan/ Pihak Dekanat FH UI; fakta, situasi, dan kondisi riil dari 10 orang tersebut secara jelas tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan keringanan BOP-B, sesuai dengan yang diminta oleh 10 orang Maba tersebut. Tentu saja, persyaratan tersebut sudah tercakup dalam persyaratan minimal pendapatan orang tua, pembayaran rekening listrik, maupun pembayaran rekening telpon.
  3. Asumsi ketiga saya adalah bahwa, mungkin, pihak dekanat FH UI memang menolak pengajuan banding oleh ke-10 orang mahasiswa baru tersebut; dalam artian tidak ada keringanan dalam BOP-B (karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan registrasi). Namun demikian, mungkin saja pihak Manajer Kemahasiswaan/ Dekanat FH UI akan memprioritaskan pemberian beasiswa kepada 10 orang mahasiswa baru tersebut. Sehingga, ke-10 orang mahasiswa baru tersebut dapat membayar BOP-B sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Kesimpulan:

Fakultas Hukum UI belum tentu bermasalah dalam hal BOP-B, dan juga belum tentu dengan sengaja menyusahkan mahasiswa-nya untuk mendapatkan keringanan BOP-B di FH UI. Sehingga, kesimpulan dalam tulisan tersebut (lihat: foto di bawah) belum tentu benar, dapat dianggap sebagai opini negatif terhadap ‘fakta-fakta’ yang telah disebutkan, serta dapat saja dimaknai sebagai pencemaran nama baik terhadap pihak Dekanat/ Manajer Kemahasiswaan FH-UI.

  1. Mari kita lihat dari “fakta-fakta” BOP-B di Fakuktas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI. Mereka menulis bahwa: “Di FKM, MAHALUM tidak ikut dalam rapat rekomendasi dan e-mail banding telat dijawab”.

Tanggapan:

Dilihat dari “fakta-fakta” tersebut, tidak ada keterangan tentang sebab-sebab tidak ikut sertanya Mahalum FKM UI; dan sebab-sebab mengapa e-mail banding dari mahasiswa baru (Maba) angkatan 2009 telat dijawab oleh Mahalum FKM UI. Selain itu, tidak ikut sertanya mahalum FKM belum tentu berbanding lurus dengan masalah-masalah BOP-B di FKM-UI. Bahkan, e-mail banding untuk Maba 2009 telah dijawab oleh Mahalum FKM UI, meskipun telat. Hal ini dapat dianggap sebagai keseriusan mahalum FKM UI untuk menjawab e-mail banding dari Maba 2009. Bahkan, dalam tulisan mengenai ‘fakta-fakta’ tersebut, tidak dijelaskan apakah jawaban e-mail dari mahalum FKM UI telah mengabulkan atau menolak permohonan banding dari Maba 2009.

  1. Asumsi pertama saya adalah bahwa, mungkin, ketidakikutsertaan Mahalum FKM dalam rapat rekomendasi BOP-B diakibatkan oleh kesehatan beliau yang sedang terganggu, atau ada kewajiban tugas lainnya (yang lebih penting) dari pihak Dekanat FKM/ Rektorat UI, pada waktu yang bersamaan. Terkait dengan hal ini, Mahalum FKM UI mungkin telah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada salah satu staf Mahalum FKM UI. Sehingga, jika asumsi saya benar, Mahalum FKM UI dapat dianggap terlibat secara tidak langsung dalam rapat rekomendasi BOP-B tersebut (melalui wakilnya).
  2. Asumsi kedua saya adalah bahwa, mungkin, pihak mahalum FKM UI membutuhkan waktu yang agak lama untuk mempertimbangkan berbagai hal dan aspek yang terkait dengan keringanan BOP-B, bagi Maba yang mengajukan banding tersebut. Dan hasil tersebut dapat berupa, mungkin, disetujuinya proses banding dari maba.
  3. Asumsi ketiga saya adalah bahwa, mungkin, akibat kesibukan dan tugas yang luar biasa menyita waktu, Mahalum FKM UI baru sempat membuka e-mail Maba 2009 dalam waktu yang agak telat dari jadwal seharusnya. Sehingga, wajar jika e-mail dari Maba 2009 dibalas dengan telat pula.

Kesimpulan:

Fakultas Kesehatan Masyarakat UI belum tentu bermasalah dalam hal BOP-B, dan juga belum tentu dengan sengaja menyusahkan mahasiswa-nya untuk mendapatkan keringanan BOP-B di FKM UI. Sehingga, kesimpulan dalam tulisan tersebut (lihat: foto di bawah) belum tentu benar, dapat dianggap sebagai opini negatif terhadap ‘fakta-fakta’ yang telah disebutkan, serta dapat saja dimaknai sebagai pencemaran nama baik terhadap pihak Dekanat/ Manajer Kemahasiswaan FKM-UI.

  1. Mari kita lihat dari “fakta-fakta” BOP-B di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahan Alam (F.MIPA) UI. Mereka menulis bahwa: “Dari 84 Maba yang pra-registrasi, hanya 75 orang yang mengajukan berkas BOP-B dan yang orangtuanya berpenghasilan minimal 2,5 juta ditetapkan ke range atas. 31 orang yang BOP-B nya dinaikkan ke batas atas kurang lebih dinaikkan Rp 200.000 – Rp 500.000”.

Tanggapan:

Dilihat dari ‘fakta-fakta’ tersebut, secara jelas, terdapat 75 orang Maba 2009 yang mengajukan berkas BOP-B kepada pihak Dekanat/ Manajer Kemahasiswaan F.MIPA UI; di masa pra-registrasi. Sehingga, jika dilihat dari cukup banyaknya jumlah Maba 2009 yang mengajukan berkas BOP-B, tentu saja terdapat “proses sosialisasi” yang cukup sering dan gencar dilakukan oleh pihak Dekanat/ Manajer Kemahasiswaan F.MIPA UI.

Kemudian, fakta-fakta tersebut juga tidak menjelaskan sisa 9 orang Maba lainnya. Sehingga, timbul pertanyaan mengapa mereka tidak mengajukan berkas BOP-B? Lalu, kalimat pada ‘fakta-fakta’ tersebut sangat tidak jelas dan kurang dapat dipahami; khususnya dalam kalimat “Dari 84 Maba 2009 yang pra registrasi”.

Beberapa ketidakjelasan tersebut, antara lain: 1. Apakah Maba 2009 F.MIPA UI hanya berjumlah 84 orang, sehingga hanya mereka yang mengikuti proses pra-registrasi? 2. Jika jumlah Maba F.MIPA UI 2009 lebih dari 84 orang, mengapa hanya 84 orang yang melakukan proses pra-registrasi, dan yang lainnya tidak? 3. Apa hubungan antara masa pra-registrasi dengan pengajuan berkas BOP-B? Apakah yang mengikuti proses pra-registrasi wajib mengajukan berkas BOP-B, atau tidak?

Lebih lanjut, terhadap Maba 2009 yang orang-tuanya berpenghasilan minimal 2,5 juta; tidak disebutkan dengan jelas berapa penghasilan maksimal orang tua mereka. Bahkan, ‘fakta-fakta’ tersebut juga tidak menyebutkan berapa jumlah total BOP-B mereka setelah dinaikkan ke batas atas (yang penghasilan orang tuanya minimal 2,5 juta rupiah), maupun setelah diturunkan ke batas bawah (yang penghasilan orang tuanya dibawah 2,5 juta rupiah). Jadi, jelas ada sejumlah hal yang terkesan ‘ditutupi’ dari fakta-fakta tersebut.

Selanjutnya, ‘fakta-fakta’ itu menyatakan bahwa dari 75 Maba 2009 tersebut, hanya 31 orang yang BOP-B nya dinaikkan ke batas atas; dengan besaran bervariasi antara Rp 200.000 – Rp 500.000. Sehingga, dapat dipastikan bahwa 44 Maba 2009 lainnya akan membayar BOP-B di batas bawah; karena penghasilan minimal orang tua mereka yang dibawah Rp 2,5 juta. Bahkan, ‘fakta-fakta’ tersebut juga tidak menyebutkan jumlah BOP-B di batas bawah.

Kemudian, jika pendapat saya benar, maka pihak Mahalum/ Dekanat F.MIPA UI telah sangat peduli terhadap ke-44 Maba 2009 tersebut, sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan orang tua mereka. Bahkan, dapat dipastikan bahwa pihak Dekanat/ Mahalum F.MIPA UI telah melaksanakan dan memfasilitasi BOP-B bagi Maba 2009 dengan baik dan benar.

  1. Asumsi pertama saya adalah bahwa, mungkin, dari 84 orang Maba 2009 yang melakukan proses pra-registrasi; 9 orang Maba 2009 tidak mengajukan berkas BOP-B karena kealpaan atau ketidaktahuan mereka. Khususnya, terkait waktu dan cara pengajuan berkas BOP-B kepada pihak Dekanat/ Mahalum F.MIPA UI.

– Meskipun demikian, hal ini tidak dapat dianggap sebagai kesalahan pihak Dekanat/ mahalum F.MIPA UI; karena mayoritas dari mereka (75 orang) dapat dianggap berhasil dan sukses untuk mengajukan berkas BOP-B kepada pihak Mahalum/ Dekanat F.MIPA UI.

  1. – Asumsi kedua saya adalah bahwa, mungkin, dari 31 orang Maba 2009 yang BOP-B nya dinaikkan ke batas atas: dengan besaran bervariasi antara Rp 200.000 – Rp 500.000, dan penghasilan orang tua mereka yang minimal 2,5 juta rupiah; maka selisih kenaikan BOP-B nya akan dipenuhi dari dana beasiswa untuk F.MIPA UI.

– Hal ini sangat dimungkinkan mengingat banyaknya tersedia jalur beasiswa untuk mahasiswa UI; sehingga kemungkinan besar pihak Dekanat F.MIPA UI akan sangat memprioritaskan ke 31orang Maba 2009 tersebut untuk memperoleh beasiswa.

  1. – Asumsi ketiga saya adalah bahwa: Pihak Dekanat/ Mahalum F.MIPA UI sangat memperhatikan situasi dan kondisi finansial orang tua Maba 2009; khususnya terhadap 44 orang Maba 2009 yang penghasilan orang tuanya dibawah 2,5 juta rupiah. Bahkan, ke 44 Maba tersebut hampir dapat dipastikan menerima keputusan akhir BOP-B di batas bawah.

– Lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan bagi pihak Dekanat/ Mahalum F.MIPA UI untuk juga memprioritaskan ke 44 maba 2009 tersebut untuk memperoleh beasiswa dari berbagai jalur beasiswa yang disediakan oleh UI.

Kesimpulan:

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F.MIPA) UI belum tentu bermasalah dalam hal BOP-B, dan juga belum tentu dengan sengaja menyusahkan mahasiswa-nya untuk mendapatkan keringanan BOP-B di F.MIPA UI. Sehingga, kesimpulan dalam tulisan tersebut (lihat: foto di bawah) belum tentu benar, dapat dianggap sebagai opini negatif terhadap ‘fakta-fakta’ yang telah disebutkan, serta dapat saja dimaknai sebagai pencemaran nama baik terhadap pihak Dekanat/ Manajer Kemahasiswaan F.MIPA-UI.

  1. Mari kita lihat dari “fakta-fakta” BOP-B di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UI. Mereka menulis bahwa: “Di FKG, Keuangan Fakultas tidak ikut dalam tim BOP-B dan UP ditentukan berdasarkan matriks buatan sendiri yang ditambah 2 juta rupiah”.

Tanggapan:

Dilihat dari ‘fakta-fakta’tersebut, tidak ikut-sertanya pihak keuangan FKG-UI dalam tim BOP-B; sangat mungkin disebabkan oleh adanya pembagian tugas, peran, dan fungsi yang telah diatur sedemikian rupa (dengan mekanisme internal fakultas) oleh pihak dekanat FKG-UI. Apalagi, jika dilihat dari ‘fakta-fakta’ tersebut, tidak ada satu-pun kalimat yang menyatakan tentang ketidakpuasan Maba 2009; terhadap hasil akhir penentuan BOP-B oleh pihak Mahalum/ Dekanat FKG-UI. Bahkan, dalam ‘fakta-fakta’ tersebut, tidak dijelaskan mengenai seberapa besar jumlah BOP-B yang ditetapkan oleh pihak Mahalum/ Dekanat FKG-UI terhadap Maba 2009.

Lebih lanjut, terdapat juga ‘fakta-fakta’ yang menyebutkan bahwa: “UP ditentukan berdasarkan matriks buatan sendiri yang ditambah 2 juta rupiah”. Dilihat dari kalimat ini, secara jelas, tidak disebutkan berapa jumlah total Uang Pangkal (UP) yang dimaksud tersebut !! Bahkan, fakta-fakta tersebut juga tidak menyebutkan dengan jelas: “Untuk Maba 2009 dengan kondisi finansial (orang tua mereka) seperti apa, yang harus membayar Uang Pangkal dengan jumlah tersebut?”.

Lalu, ‘fakta-fakta’ tersebut juga tidak menyebutkan: 1. “Apakah penentuan uang pangkal (UP) berdasarkan matriks buatan sendiri, yang ditambah 2 juta rupiah, tersebut telah melanggar peraturan AD/ART UI?”, 2. “Apakah UP tersebut justru cenderung lebih murah atau lebih mahal daripada UP yang ditentukan dan ditetapkan oleh pihak Rekorat UI?”.

  1. Asumsi pertama saya adalah bahwa, mungkin, Uang Pangkal (UP) yang matriks-nya ditentukan sendiri oleh pihak Mahalum/ Dekanat FKG-UI, dan ditambah 2 juta rupiah tersebut; hanya dikhususkan bagi Maba 2009 yang kondisi finansial-nya sangat mampu dan diatas rata-rata kemampuan finansial Maba 2009.
  2. Asumsi kedua saya adalah bahwa, mungkin, ketidakikutsertaan pihak Keuangan Fakultas dalam tim BOP-B; disebabkan oleh kepercayaan penuh yang diberikan pihak Mahalum/ Dekanat FKG-UI kepada pihak Kesma BEM FKG-UI. Maksudnya, mahasiswa/i yang tergabung dalam Kesma BEM FKG UI dipandang mampu memahami keuangan fakultas; sehingga Pihak keuangan Fakultas diberi wewenang dan tanggung-jawab lain (yang sifatnya lebih krusial/ penting) oleh pihak Mahalum/ Dekanat FKG-UI.
  3. Asumsi ketiga saya adalah bahwa, mungkin, pembayaran Uang Pangkal untuk FKG UI telah dipatok pada besaran tertentu (lebih dari 2 juta rupiah). Namun, khusus untuk mahasiswa FKG UI yang tidak mampu, sebagian besar (lebih dari 50%) pembayaran uang pangkal tersebut akan ditanggung oleh dana beasiswa yang tersedia untuk FKG UI. Apalagi, mungkin, pada saat ini tersedia ratusan, bahkan ribuan jalur penerimaan beasiswa, bagi mahasiswa yang tidak mampu di UI.

Kesimpulan:

Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UI belum tentu bermasalah dalam hal BOP-B, dan juga belum tentu dengan sengaja menyusahkan mahasiswa-nya untuk mendapatkan keringanan BOP-B di FKG UI. Sehingga, kesimpulan dalam tulisan tersebut (lihat: foto di bawah) belum tentu benar, dapat dianggap sebagai opini negatif terhadap ‘fakta-fakta’ yang telah disebutkan, serta dapat saja dimaknai sebagai pencemaran nama baik terhadap pihak Dekanat/ Manajer Kemahasiswaan FKG-UI.

  1. Mari kita lihat dari “fakta-fakta” BOP-B di Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) UI. Mereka menulis bahwa: “Di FIK, ada target BOP-B tiap mahasiswa 3 juta dan minimal 1,5 juta. Kesma BEM Fakultas tidak dilibatkan dalam proses banding. Hasil banding hanya berupa cicilan 3x atau 5x, tidak ada pengurangan, dan sampai batas akhir banding banyak e-mail maba yang belum dibalas”.

Tanggapan:

Dilihat dari ‘fakta-fakta’ tersebut, adanya target BOP-B tiap mahasiswa 3 juta dan minimal 1,5 juta di FIK UI; dapat dilihat sebagai suatu ‘jalan tengah’ yang cukup aman bagi kedua belah pihak, baik pihak Maba 2009 maupun pihak Mahalum/ Dekanat FIK-UI. Seperti diketahui bersama, BOP-B untuk fakultas-fakultas Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di UI berkisar antara Rp 100.000,00 hingga Rp 7.500.000,00.

Kemudian, andaikata seluruh Maba 2009 FIK UI membayar BOP-B sebesar maksimal Rp 3.000.000,00 per semester (bagi yang orang-tuanya mampu secara finansial), maka seluruh Maba FIK UI 2009 telah mendapatkan keringanan BOP-B sebesar Rp 4.500.000,00. Sebaliknya, andaikata seluruh maba 2009 FIK UI membayar BOP-B sebesar minimal Rp1.500.000,00 per semester (bagi yang orang-tuanya tidak mampu secara finansial), maka seluruh Maba FIK UI 2009 telah mendapatkan keringanan BOP-B sebesar Rp 6.000.000,00. Hal ini, secara jelas, menunjukkan adanya kepedulian yang sangat tinggi dari pihak Mahalum/ Dekanat FIK UI terhadap mahasiswa baru FIK UI yang tidak mampu. Bahkan, berbagai bentuk keringanan BOP-B tersebut belum termasuk penyediaan berbagai fasilitas beasiswa untuk mahasiswa FIK UI; yang jumlahnya dapat mencapai ratusan bahkan ribuan. Sehingga, pembayaran BOP-B Rp 1.500.000,00 tidak harus selalu diartikan dengan pembayaran penuh oleh Maba 2009. Boleh jadi, Maba 2009 yang sangat tidak mampu hanya membayar penuh Rp 100.000,00; dan Rp 1.400.000,00 nya dibayar oleh para penyandang dana beasiswa yang bekerja sama dengan pihak UI.

Lebih lanjut, pihak Dekanat/ Mahalum FIK UI juga memberikan kebijakan khusus bagi Maba 2009 FIK UI, yang kondisi finansial orang-tua nya sangat tidak mampu. Yakni, berupa cicilan pembayaran BOP-B sebesar 3x atau 5x, meskipun tanpa pengurangan besaran BOP-B. Andaikata dalam 1 semester, Maba 2009 tersebut harus mencicil 3x dengan besaran BOP-B Rp 1.500.000,00; maka dapat dipastikan Maba tersebut membayar BOP-B sebesar Rp 500.000,00 per 2 bulan dalam 1 semester. Sedangkan, jika Maba 2009 tersebut harus mencicil 5x dengan besaran BOP-B yang sama; maka dapat dipastikan Maba tersebut membayar BOP-B sebesar Rp 3.00.000, 00 per 1,2 bulan dalam 1 semester. Jadi, sekali lagi, hal ini membuktikan adanya kepedulian yang sangat tinggi dari pihak Dekanat/ Mahalum FIK UI terhadap Maba 2009 FIK UI.

Selanjutnya, mengenai banyaknya e-mail Maba 2009 FIK UI yang belum dibalas oleh pihak Mahalum/ Dekanat FIK UI; hal ini berarti bahwa terdapat sejumlah e-mail Maba 2009 yang telah dibalas dan dijawab secara menyeluruh oleh pihak Mahalum/ Dekanat FIK UI; meskipun belum seluruhnya. Sedangkan, mengenai tidak dilibatkannya pihak Kesma BEM FIK UI dalam proses banding; hal ini berarti bahwa pihak Kesma BEM FIK UI telah dilibatkan secara penuh, aktif, dan professional dalam proses pengajuan keringanan BOP- B; pada saat proses pra-registrasi atau sebelum proses banding. Maka, secara jelas, hal ini telah menunjukkan tingginya tingkat kepedulian pihak Dekanat/ mahalum FIK UI terhadap Maba 2009 FIK UI.

Selain itu, ‘fakta-fakta’ tersebut juga tidak menjelaskan tentang: 1. “Berapa jumlah Maba 2009 FIK UI yang mengajukan proses banding kepada pihak mahalum/ Dekanat FIK UI?”, 2. “Mengapa tidak ada pengurangan terhadap jumlah BOP-B, dalam proses banding, yang diajukan oleh Maba 2009 FIK UI?”, dan 3. “Mengapa pihak Kesma BEM FIK UI tidak dilibatkan dalam proses banding tersebut?”.

  1. Asumsi pertama saya adalah bahwa, mungkin, banyaknya jumlah e-mail maba FIK UI 2009 yang belum dibalas oleh pihak Mahalum/ Dekanat FIK UI; diakibatkan oleh kesibukan dan tugas beliau yang luar biasa menyita waktu.

Selain itu, mungkin saja pihak Mahalum FIK UI membutuhkan waktu yang agak lama, untuk mempertimbangkan berbagai hal dan aspek yang terkait dengan keringanan BOP-B; bagi Maba yang mengajukan banding tersebut. Sehingga, wajar jika banyak e-mail dari Maba 2009 yang belum dibalas hingga batas akhr banding.

  1. Asumsi kedua saya adalah bahwa, mungkin, tidak dilibatkannya Kesma BEM FIK UI dalam proses banding; disebabkan oleh kesepakatan bersama antara pihak Mahalum/ Dekanat FIK UI dengan pihak Kesma BEM Fakultas, sebelum proses pengajuan keringanan BOP-B dimulai. Sehingga, hal ini merupakan kesepakatan internal di FIK UI.
  2. Asumsi ketiga saya adalah bahwa, mungkin, hasil penelitian dan penelusuran yang dilakukan oleh pihak Mahalum/ Dekanat FIK UI (terhadap situasi dan kondisi finansial orang tua Maba 2009 FIK UI 2009 tersebut), telah menunjukkan bahwa mereka akan mampu membayar BOP-B dengan cara mencicil sejumlah 3x s/d 5x. Sehingga, tidak diperlukan adanya pengurangan jumlah BOP-B terhadap maba tersebut.

Selain itu, mungkin, Maba 2009 FIK UI yang mengajukan proses banding tersebut hanya akan membayar penuh Rp 100.000 per semester. Sedangkan, sisa jumlah pembayaran BOP-B mereka akan dipenuhi melalui dana beasiswa yang tersedia untuk FIK UI. Apalagi, mungkin, fasilitas beasiswa untuk mahasiswa yang kondisi finansial orang tuanya benar-benar sangat tidak mampu; telah tersedia dalam jumlah yang memadai.

Kesimpulan:

Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) UI belum tentu bermasalah dalam hal BOP-B, dan juga belum tentu dengan sengaja menyusahkan mahasiswa-nya untuk mendapatkan keringanan BOP-B di FIK UI. Sehingga, kesimpulan dalam tulisan tersebut (lihat: foto di bawah) belum tentu benar, dapat saja dianggap sebagai opini negatif terhadap ‘fakta-fakta’ yang telah disebutkan, serta dapat saja dimaknai sebagai pencemaran nama baik terhadap pihak Dekanat/ Manajer Kemahasiswaan FIK-UI.

  1. Mari kita lihat dari “fakta-fakta” BOP-B di Universitas Indonesia. Mereka menulis bahwa: “Sistem BOP-B (Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan) di UI bermasalah”.

Tanggapan:

Dilihat dari ‘fakta-fakta’ tersebut, secara jelas, baliho ini hanya menuliskan tentang ‘fakta-fakta’ pelaksanaan teknis BOP-B di 5 fakultas,  yaitu: 1. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UI, 2. Fakultas Hukum (FH) UI, 3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F.MIPA) UI, 4. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, dan 5. Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) UI.

Kemudian, ‘fakta-fakta’ tersebut juga tidak menyebutkan mengenai ‘fakta-fakta’ pelaksanaan teknis BOP-B di 7 fakultas lainnya, yaitu: 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (F.ISIP) UI, 2. Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI, 3. Fakultas Teknik (FT) UI, 4. Fakultas Psikologi (F.Psiko) UI, 5. Fakultas Ekonomi (FE) UI, dan 6. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, serta 7. Fakultas Kedokteran (FK) UI.

Dengan kata lain, tulisan mengenai ‘fakta-fakta’ tersebut sangat tidak tepat jika dianggap mewakili UI secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian saja dari UI. Apalagi, jumlah fakultas yang disebutkan tidak mencapai lebih dari 50% fakultas di UI.

  1. Asumsi pertama saya adalah bahwa, mungkin, pelaksanaan teknis BOP-B di 7 (tujuh) fakultas lainnya memang tidak mengalami masalah serius; dalam arti seluruh proses pelaksanaan teknis BOP-B di 7 fakultas tersebut telah relatif terlaksana dengan sangat aman, lancar, adil, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada seluruh sivitas akademika di UI.
  2. Asumsi kedua saya adalah bahwa, mungkin, yang dimaksud dengan kata UI di dalam baliho ini adalah sebagian kecil saja (tidak sampai 50% fakultas) dari keseluruhan fakultas di UI. Hal ini karena, terdapat 12 fakultas di seluruh UI.
  3. Asumsi ketiga saya adalah bahwa, mungkin, terdapat kesalahan redaksional di dalam penulisan tersebut. Ketika, yang seharusnya tertulis adalah, mungkin, sebagai berikut: “Sistem BOP-B (Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan) di sebagian fakultas di UI bermasalah”. Hal ini dapat saja terjadi akibat kesalahan cetak dalam proses final editing (editan terakhir)

Kesimpulan:

Universitas Indonesia (UI) belum tentu bermasalah dalam hal BOP-B, dan juga belum tentu dengan sengaja menyusahkan mahasiswa-nya untuk mendapatkan keringanan BOP-B di UI. Sehingga, kesimpulan dalam tulisan tersebut (lihat: foto di bawah) belum tentu benar, dapat saja dianggap sebagai opini negatif terhadap ‘fakta-fakta’ yang telah disebutkan, serta dapat saja dimaknai sebagai pencemaran nama baik terhadap pihak Kemahasiswaan UI.

  1. Mari kita lihat cuplikan tulisan dari reportase Koran Kompas berikut ini:

40 Persen Mahasiswa UI Dapat Keringanan dan Beasiswa

Jumat, 21 Agustus 2009 | 21:44 WIB

Laporan wartawan KOMPAS, Yurnaldi

JAKARTA, KOMPAS.com

“BEM UI dalam surat pernyataan yang ditujukan kepada Direktur Kemahasiswaan UI, yang dibacakan dan dikirimkan via pesan pendek ke Kompas oleh Deputi Direktur Kantor Komunikasi UI Devie Rahmawati, menyatakan bahwa mereka mengakui terdapat kesalahan redaksional di baliho. Masalah yang terjadi saat ini adalah karena perbedaan definisi masalah antara BEM UI/ fakultas dan pihak kemahasiswaan UI/ fakultas.”

“Kemudian dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum BEM UI Trie Setiatmoko juga dinyatakan bahwa maksud dicantumkannya data di baliho tersebut semata-mata bertujuan untuk meningkatkan awareness mahasiswa UI terhadap berbagai kondisi yang ada selama proses BOP Berkeadilan UI berlangsung berdasarkan perspektif masalah.”

Tanggapan:

Dengan jiwa besar dan perasaan yang tulus dan ikhlas, BEM UI telah mengakui bahwa terdapat kesalahan redaksional di dalam tulisan baliho tersebut. Menanggapi hal ini, izinkan saya untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, ucapan terima-kasih yang sebesar-besarnya, serta memberikan apresiasi penuh terhadap pihak BEM UI.

Seperti tertulis dalam kutipan singkat di atas, BEM UI dengan jiwa kesatria dan gagah-berani telah memberikan klarifikasi masalah di dalam baliho tersebut; dengan sangat jelas pada media massa nasional seperti Koran Kompas.

Selain itu, saya dapat memahami adanya sejumlah masalah yang muncul akibat kesalahan redaksional tersebut, yakni: “Perbedaan definisi masalah antara BEM UI/ fakultas dengan pihak kemahasiswaan UI/ fakultas”. Adalah sangat wajar apabila pihak kemahasiswaan UI/ fakultas memberikan definisi yang sangat berbeda, dan bahkan bertentangan dengan pihak BEM UI/ fakultas, terkait dengan permasalahan tulisan dalam baliho tersebut.

Dari sudut pandang pihak kemahasiswaan UI/ fakultas, kesalahan redaksional tersebut sangat mungkin dan sangat masuk akal jika didefinisikan sebagai: “pencemaran nama baik”, “opini negatif,” atau pun “asumsi yang tidak benar dan tidak jelas”.

Sebaliknya, dari sudut pandang pihak BEM UI/ fakultas, tulisan-tulisan di dalam baliho tersebut sangat mungkin dan masuk akal jika didefinisikan sebagai “semata-mata bertujuan untuk meningkatkan awareness mahasiswa UI terhadap berbagai kondisi yang ada selama proses BOP Berkeadilan UI berlangsung berdasarkan perspektif masalah”.

Kesimpulan:

Dengan demikian, saya sangat yakin dan percaya bahwa, mungkin, “fakta-fakta terhadap BOP-B di UI,” yang tertulis dalam baliho tersebut adalah “benar dan dapat dibuktikan secara nyata/ riil”. Bahkan, sangat dimungkinkan, pihak KESMA-Link BEM se-UI telah melakukan penelitian dan riset secara seksama dan mendalam; terhadap fakta-fakta BOP-B tersebut. Sehingga, mungkin, dengan suatu niat dan tujuan yang mulia, BEM UI/ fakultas benar-benar ingin “meningkatkan rasa keingintahuan dan kepekaan mahasiswa UI terhadap Proses BOP-B di UI, berdasarkan perspektif masalah”.

Selain itu, saya juga sangat yakin dan percaya bahwa, mungkin, kesimpulan umum terhadap pelaksanaan proses BOP-B di UI sebagaimana tertulis dalam baliho tersebut adalah: “belum tentu benar dan belum tentu bermasalah”. Sehingga, adanya kesimpulan seperti ini: “Sekarang, fakultas2 ini yang bermasalah, mungkin besok fakultas kamu! Sekarang, mereka yang disusahkan, mungkin besok kamu! Masih mau diam dan tenang-tenang saja?”; mungkin sangat berpotensi untuk menimbulkan “pencemaran nama baik,” “opini negatif,” atau pun “asumsi-asumsi yang tidak benar dan tidak jelas” terhadap pihak kemahasiswaan UI/ fakultas (Rektorat UI).


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

like like
0
like
dislike dislike
0
dislike
lol lol
0
lol
syebel syebel
0
syebel
omg omg
0
omg
atut atut
0
atut
sumringah sumringah
0
sumringah
wtf wtf
0
wtf
Muhammad Ibrahim Hamdani
MY ORGANIZATION’S EXPERIENCES IN UNIVERSITY OF INDONESIA/ UI (PENGALAMAN ORGANISASIKU-KU DI UI): 1. Independent Member of Student’s Representative Assembly of University of Indonesia (Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa/ DPM Universitas Indonesia/ UI), Period: 2009 (January-December). 2. Independent Member of Student’s Representative Body of Faculty of Social and Political Science of UI (Anggota Independen Badan Perwakilan Mahasiswa/ BPM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ FISIP UI, Period: 2008 (June-December). 3. Head of Knowledge Department of Eka Prasetya Student’s Learning Group of University of Indonesia (Ketua Departemen Kajian Kelompok Studi Mahasiswa/ KSM EKA PRASETYA UI), Period: 2008 (March—December). 4. Secretary of Knowledge Department of EKA PRASETYA Student’s Learning Group of University of Indonesia (Sekretaris Departemen Kajian KSM EA PRASETYA UI), Period: 2007 (September-December). 5. Staff of Social-Politic Knowledge Department of Politics Student’s Association in FISIP UI (Staf Departemen Kajian Sosial-Politik Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik/ HMIP FISIP UI), Periode: 2007 (July)—2008 (June). 6. Staff of Humas HMIP FISIP UI, Period: 2006 (July)—2007 (June). 7. Staff of Research and Development Depatment of FSI FISIP UI/ Staf Departemen Penelitian dan Pengembangan/ Litbang FSI FISIP UI), Period: 2006 (July)—2007 (June). 8. Staff of Public Relation’s Division of Islamic Study Forum of FISIP UI (Staf Divisi Hubungan Masyarakat/ HUMAS Forum Studi Islam/ FSI FISIP UI), Period: 2005 (September)—2006 (June). MY ACHIEVEMENTS IN UI (PRESTASI-KU DI UI): 1. Representative Participant, from HMIP FISIP UI, in program “The Basic Education of Integral Leadership” from SM FISIP UI (Peserta Perwakilan, dari HMIP FISIP UI, dalam acara “PDKT” dari SM FISIP UI), Period: 2006. 2. Participant in program “Islamic Basic Knowledge” from FSI FISIP UI (Peserta dalam acara “Kajian dasar Islam/ KADAIS” dari FSI FISIP UI), Period: 2005. 3. Moderator in seminar “Tinjauan Hukum Terhadap Kasus BLBI” from KSM Eka Prasetya UI (Moderator dalam seminar “Tinjauan hukum Terhadap Kasus BLBI” dari KSM Eka Prasetya UI), Period: 2008. 4. Representative Participant, from DPM UI, in program “Seminar dan Kongres FLLMI,” held by Legislative Council Forum of Indonesian Student, in Yogyakarta State University (Peserta Perwakilan, dari DPM UI, dalam program “Seminar dan Kongres FLLMI” yang diselengarakan oleh Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia/ FLLMI, di Universitas Negeri Yogyakarta), Period: 2009. 5. Member of One Writing Team (3 person in 1 team), from Eka Prasetya Student’s Learning Group UI, in a Book “Jakarta Recovery,” held by Student’s Executive Body of UI, (Anggota dari Suatu Tim Penulisan (3 orang dalam 1 tim), dari KSM Eka Prasetya UI, dalam suatu buku “Jakarta Recovery,” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa/ BEM UI, Period: 2007. MY COMMITTEE’S EXPERIENCE IN UI (PENGALAMAN KEPANITIAANKU DI UI): 1. Staff of Public Relation’s Division of National Seminar and Workshop of Anti-Corruption’s Committee from Student’s Senate of FISIP UI (Staf Humas Kepanitiaan Seminar dan Lokakarya Nasional Anti Korupsi/ SELOKAN dari Senat Mahasiswa/ SM FISIP UI), Period: 2006. 2. Staff of Mentoring Division of The Basic Education of Integral Leadership from SM FISIP UI (Staf Divisi Mentoring Kepanitiaan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terpadu/ PDKT dari SM FISIP UI), Period: 2007. 3. Head of Public Relation’s Division of The Makara Wiratama Journal’ Committee from EKA PRASETYA Student’s Learning Group (Ketua Divisi Humas Kepanitiaan Jurnal Makara Wiratama dari KSM Eka Prasetya UI), Period: 2008-2009. 4. Planning Organizer of Legislative Seminar and Training’s Committee from DPM UI (Ketua Pelaksana Kepanitiaan Seminar dab Pelatihan Legislatif dari DPM UI), Period: 2009. 5. Standing Committee of Legislative Seminar and Training’s Committee from BPM FISIP UI (Komite Pengawas Kepanitiian Seminar dan Pelatihan Legislatif dari BPM FISIP UI, Period: 2008. MY INFORMAL EDUCATION IN UI (PENDIDIKAN INFORMAL-KU DI UI): 1. TOEFL Preparation Course (Pusat Pelayanan Bahasa Ilmu Pengetahuan Budaya UI), in Depok and Salemba, Level: 1-3 2. Yamaha Music Course (Organ Instrument/ Alat Musik Organ), in Bandung—West Java, Period: 2002—2004. 3. Technics Music Course (Organ Instrument/ Alat Musik Organ), in Medan—North Sumatera, Period: 1999-2001. 4. Yayasan Sempoa Indonesia Pratama/ SIP, in Medan—North Sumatera, Period: 1999-2001. 5. LOGO English Course, in Medan—North Sumatera, Period: 1997-2001. 6. LIA English Course, in Bandung and Depok, West Java, Level: Intermediate 2—Advance 4; and Conversation 1—Conversation 4, Period: 2002—2007. 7. Swimming Course, in Medan—North Sumatera, Period:1999—2001.

8 Comments

Leave a Reply

  1. Mw nanggapin yg soal 84 mhsswa di fmipa yg ngajuin bopb. Menurut gw 84 itu ga banyak karna maba fmipa tu kurang lebih 400 orang yg reguler, walaupun emang trus terang gw ga tw secara pasti kemampuan finansial masing2 orangnya kayak gimana..

    tp emang jujur seh, gw kena bopb, ade gw pun kena, tp pengurusannya ga sesusah yg diberitain..

  2. gw gak dapet BOPB…
    ngajuin banding? nihil.. jawaban nya sama sekali tidak memuaskan!!
    waktu itu mereka jawab nya gni :

    “Perlu anda ketahui bahwa student cost/semester/mahasiswa untuk kuliah di
    UI dengan segala fasilitasnya adalah Rp 18 juta. Jadi Rp 5 juta adalah di
    bawah 30% dari biaya yang semestinya.”

    padahal kalian tw gak? gw itu 9 bersaudara.. adek gw masih kecil”.. nyokap gw masih butuh banyak biaya bwt nyekolahin mereka..
    jadi menurut gw emank ada yg salah dgn sistem ini..

  3. Wah kebetulan waktu adek gw ngurus buat minta keringanan sekali lagi jawabannya sama dengan #2. Padahal email udah dikirim jauh sebelum tenggat waktu, tapi gak ditanggapin… hmmm… apa sengaja ya, mudah-mudahan nggak =p

  4. huaaa terlanjur dipos.
    kalau menurut saya, walaupun (mungkin) jawaban itu (soal 30%) benar, cara bicaranya arogan sekali.

  5. Teman-teman, thx comment-nya yah. Btw, buat Shinlee dan Somad; coba aja hubungi Ibu Kasiyah atau pak Arman di Ruang PPMT UI, Gedung Rektorat. Ceritakan kepada beliau secara terus terang dan terbuka, serta jujr; mengeni permasalahan BOP-b yang kalian hadapi. Oh iya, mbak kirim e-mail aja ke alamat ini: hamdan-pol@yahoo.co.id; atau add as a friend facebook saya di alamat: muhammadibrahimhamdani@yahoo.co.id. Ada sejumlah informasi yang ungin saya berikan. Tapi, karena sifatnya agak tertutup, lebih baik via e-mail aja. jangan di forum publik seperti ini. saya tunggu yah mbak/ mas.

  6. @ penulis (Muhammad Ibrahim Hamdani
    Anggota Independen Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Indonesia (UI)
    Perwakilan FISIP UI)

    tanggapan yang bagus terkait baliho yang mengenai “fakat-fakta” BOP…

    sebelum menanggapi tulisan baliho tersebut (yang katanya fakultas “bermasalah”), pernah gak mencari tahu “fakta’ tersebut (misal mengumpulkan bukti atau lainnya)????

  7. Betul kata Salman Salsabilla. Yang aku tidak setuju itu kan kesimpulanya, bukan faktanya. Jadi, kalau fakta dan datanya sih aku yakin benar. Tapi, belum tentu dengan kesimpulannya. Namun, poin terakhir yang aku tulis itu berdasarkan fakta yang dicetak oleh media Koran Kompas. Bahkan, si pembuat baliho sendiri mengakui adanya kekeliruan dalam baliho tersebut.