Mahasiswa UI yang kritis-kritis pasti udah tau dong kalo pemerintah baru aja menetapkan kebijakan baru yang dikenal dengan Tax Amnesty. Bagi yang belum tau, kali ini anakui.com akan membahas tentang hal tersebut secara sederhana, sebelum keburu basi!
BACA JUGA: Ini Dia Alasannya Kenapa Kamu Harus Baca Berita yang Benar
Tax Amnesty terdiri dari dua kata; tax yang artinya pajak dan amnesty yang artinya pengampunan. Jadi, bisa kalo digabung dan dirangkai, tax amnesty bisa diartikan sebagai “pengampunan pajak”. Yup, tax amnesty merupakan sebuah kebijakan pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri, dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak di dalam negeri. Dalam kebijakan ini, WP mendapat pengampunan pajak dengan hanya membayarkan denda pajak.
Dengan diberlakukannya tax amnesty, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.
Pemerintah baru aja menetapkan kebijakan baru yang dikenal dengan Tax Amnesty via thejakartapost
Kebijakan baru di Indonesia yang memiliki tagline “Ungkap-Tebus-Lega” ini turut mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI, Tax Centre UI, dan Observation and Research of Taxation (Ortax) mengadakan diskusi panel “Tax Amnesty, What’s Next?” yang diadakan pada Rabu (3/8/2016) di Auditorium Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok untuk membahas mengenai pro kontra kebijakan Tax Amnesty dan pokok-pokok Undang-undang Pengampunan Pajak yang telah aktif per 1 Agustus 2016 kemarin.
Para ahli dan pemerhati pajak dari turut hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya adalah Prof. Haula Rosdiana (Guru Besar FISIP UI), H. Mukhamad Misbakhun (Anggota Komisi II DPR RI), Sugeng Teguh Santoso (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia), Drs. Iman Santoso (Tax Partner Ernst & Young), dan Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis).
Salah satu pembicara, Sugeng Teguh adalah salah satu tokoh yang melakukan permohonan Judicial Review atas Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya UU Pengampunan Pajak tidak menghargai asas keadilan dan kepastian karena pemerintah belum mempersiapkan mekanisme apa ke depannya yang bisa memastikan bahwa kebijakan tax amnesty ini memang akan memberikan keuntungan bagi negara.
“Tax Amnesty, What’s Next?” yang diadakan di Auditorium Pusat Studi Jepang via ortax
Di lain sisi, Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa semua kebijakan atau peraturan pasti dibuat untuk kebaikan bersama dan sesuatu yang besar, bukan hanya bagi kepentingan segelintir orang. Dalam suatu kebijakan prinsip keadilan juga harus diperhatikan, tapi di atas itu semua kita harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar, manfaat yang lebih besar untuk semua orang.
Sementara menurut Prof. Haula, komunikasi politik menjadi peran penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan tax amnesty di suatu negara. Karena kebijakan ini melibatkan semua unsur negara, mulai dari masyarakat, pemerintah, sampai organisasi masyarakat, agar terjalin komunikasi yang baik dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman.
Nah, bukan hanya pejabat dan pengamat pajak aja nih yang boleh berpendapat, karena di UI juga ada yang namanya Administrasi Fiskal, pasti mahasiswanya juga mengamati dan selalu update mengenai hal ini.
Kalau menurut Achmad Eko Prabowo yang merupakan mahasiswa Administrasi Fiskal UI 2011, “Kebijakan Tax Amnesty telah meruntuhkan kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum. Gimana engga? Kebijakan itu telah menciderai prinsip keadilan dalam penegakan hukum pajak. Wajib Pajak nakal diampuni, sedangkan Wajib Pajak patuh hanya diapresiasi. Dengan begitu, tax amnesty ini tentunya menimbulkan disharmoni dalam penyelenggaraan sistem perpajakan di Indonesia ke depannya.”
Pada akhirnya, balik lagi seperti yang kata orang-orang bilang: semua itu diciptakan gak instan dan pastinya melalui kajian dan pemikiran yang panjang dari berbagai pihak terlebih dahulu, barulah diputuskan kebijakan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Jadi, ambil positifnya aja, kita lihat seberapa efektif kebijakan ini berjalan dan tetaplah menjadi Warga Negara yang taat terhadap pajak.